Data Ekspor Pertanian Jambi Tak Tercatat, Berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Data mencengangkan terungkap dari sektor ekspor pertanian provinsi Jambi. Mayoritas kekayaan hasil olahan tanah petani Jambi banyak yang tak tercatat keluar dari pelabuhan Jambi. Hal ini merugikan Jambi lantaran nilai ekspor yang tak tercatat dan berpengaruh pada tak maksimalnya angka pertumbuhan ekonomi Jambi.

Kepala Balai Karantina Pertanian Jambi Sudiwan Situmorang mengkonfirmasi hal ini. Ia menyebut baru 49 persen hasil pertanian yang tercatat lewat di pintu keluar Jambi baik bandara ataupun pelabuhan. 

"Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya 49 persen yang diekspor dari Jambi, sedangkan yang lainnya keluar dari pelabuhan di Jakarta, Lampung, Medan, dan ini yang akan jadi perhatian kita bersama," kata Sudiwan kepada Jambi Ekspres.

Sudiwan merincikan volume ekspor 2021 tercatat sebanyak 1.570.000 ton dan 20.014 meter kubik dengan nilai ekonomis Rp6,2 Triliun. Lalu pada 2022 volume ekspor menurun menjadi 1.000.258 ton dan 34.806 meter kubik dengan nilai ekonomis menurun menjadi Rp5,1 Triliun.

Selanjutnya, pada 2023 naik sedikit 1.412.890 ton dan 56.723 meter kubik tapi nilai ekonomis menurun menjadi Rp4,2 Triliun.

"Terakhir di tahun 2024 volume naik menjadi 2.000.400 ton dan 31.700 meter kubik tapi nilai ekonomis turun menjadi Rp4 Triliun," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyikapi data ini dengan membuat langkah taktis. 

Ia mengakui ada kejadian komoditi pertanian Jambi namun tercatat di daerah lain seperti Lampung. Yang jadi masalah ketika lewat daerah lain, seperti pinang dan CPO, diakui bukan dari Jambi. 

Untuk mengatasi itu, kedepan Pemprov menginisiasi terbentuknya tim kecil bersama Balai Karantina. 

"Tujuannya agar perbaiki tata kelola niaga selama ini (yang masih kurang), arus dagang kita seperti apa," kata Haris.

Kedepan Ia meminta agar hasil pertanian Jambi tetap dicatat punya Jambi meski diekspor dari tempat lain. 

"Sehingga catatan ini berpengaruh terhadap survei BPS," ucapnya.

Diterangkan Haris, ada kejadian pada tahun lalu, BPS tidak mencatat adanya pergerakan tambang batu bara di Jambi. Lalu dirinya menghubungi Kementerian ESDM bahwa ada 11 Juta ton batu bara dan baru dicatat Kementerian.

"Saya juga minta Dinas jangan duduk saja, kejar dan jemput bola kalau berada di ranah kita, berapa jual beli batu bara kita dalam satu tahun, ini pengaruh pada data survei BPS," terangnya.