Honor KPPS Naik jadi Rp 1,2 Juta

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Senin , 11 Dec 2023 - 21:23

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI Parsadaan Harahap saat ditemui di gedung KPU DKI, Jakarta, Senin (11/12/2023). FOTO: ANTARA/Luthfia Miranda Putri--

"Semoga bisa memberikan semangat untuk yang menjadi KPPS untuk bisa bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pulsa untuk kebutuhan anggota KPPS dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi.

"Kita lagi desain supaya pulsanya bisa dipakai pada hari H dengan kuota yang cocok untuk kepentingan tugas," katanya.

Harapannya, dengan adanya uang kehormatan serta dukungan dana pulsa ini bisa membantu KPPS agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibebani teknis anggaran.

KPU RI memastikan seluruh sumber pendanaan honorer didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

“Jadi, setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk KPPS sudah ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550.000 (honor ketua KPPS pada Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000 dan untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat konferensi pers Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu hari kedelapan, di Kantor KPU RI, Senin, 8 Agustus 2022).

Keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan. (ant)

honor kpps naik jadi rp 1,2 juta                             kpu ri rekrut 5,7 juta kpps 
jakarta, jambiekspres.bacakoran.co-komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia merekrut sebanyak 5,7 juta kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) untuk pemilu 2024.
"kita akan nanti merekrut kpps sejumlah 5.741.127 yang menjadi angka luar biasa, inilah perhatian kita sebagai etalase terdepan pemilu," kata koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan dan penelitian pengembangan kpu ri parsadaan harahap saat ditemui di gedung kpu dki jakarta, senin.
parsadaan menjelaskan pembentukan kpps ini tersebar di 820.161 tempat pemungutan suara (tps) yang terdiri masing-masing tujuh anggota kpps.
kemudian, untuk kpps yang berada di luar negeri, pihaknya akan merekrut sebanyak 12.765 kpps dari warga negara indonesia (wni) yang merupakan perwakilan di 128 negara atau wilayah.
selain itu, kpu ri juga mendesain melalui aplikasi sistem informasi anggota kpu dan badan ad hoc (siakba) kpu di siakba.kpu.go.id.sebagai pendaftaran kpps untuk pemilu 2024.
diharapkan, aplikasi siakba ini memudahkan masyarakat yang tertarik mendaftarkan diri sebagai anggota badan penyelenggara pemilu mulai dari panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps) desa/kelurahan, termasuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps).
"ke depan, kami memiliki data yang otentik terkait dengan jumlah penyelenggara yang yang sudah ditetapkan dan dilantik," katanya. 
kpu ri juga memastikan kesehatan anggota kpps yang memiliki penyakit darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes, harus memiliki keterangan sehat dari dokter, sebagai syarat pendaftaran.
selain itu, syarat pendaftaran lainnya yakni usia maksimal 55 tahun dan minimal 17 tahun atau pernah menikah sesuai undang-undang yang berlaku, hingga tidak pernah menjadi anggota maupun tim sukses partai politik di daerah masing-masing.
selain itu, kpu juga menaikkan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) pemilu 2024 dari rp550 ribu menjadi rp1,2 juta.
"berkat dukungan pemerintah, kita bisa menaikkan sehingga honor kpps ketuanya menjadi rp1,2 juta dan anggota rp1,1 juta," kata koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan dan penelitian pengembangan kpu ri parsadaan harahap saat ditemui di gedung kpu dki jakarta, senin.
 parsadaan menuturkan pada pemilu 2019, kpps yakni ketua hanya menerima rp550 ribu dan anggota rp500 ribu sehingga kenaikan honor ini dinilai sebagai semangat bagi para anggota.
 menurut dia, meski para kpps hanya bekerja satu bulan yakni 25 januari hingga 25 februari 2024, namun tanggung jawab serta kewenangan mereka luar biasa untuk menentukan masa depan demokrasi indonesia.
"semoga bisa memberikan semangat untuk yang menjadi kpps untuk bisa bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," katanya. 
 selain itu, pihaknya juga menyiapkan pulsa untuk kebutuhan anggota kpps dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi.
"kita lagi desain supaya pulsanya bisa dipakai pada hari h dengan kuota yang cocok untuk kepentingan tugas," katanya. 
harapannya, dengan adanya uang kehormatan serta dukungan dana pulsa ini bisa membantu kpps agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibebani teknis anggaran.
kpu ri memastikan seluruh sumber pendanaan honorer didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
sebelumnya, kementerian keuangan (kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan kpu, untuk honor panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), kelompok kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), panitia pendaftaran pemilih (pantarlih), panitia pemungutan luar negeri (ppln) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (kppsln).
 “jadi, setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk kpps sudah ada kenaikan yang relatif besar dari rp550.000 (honor ketua kpps pada pemilu 2019) menjadi rp1.200.000 dan untuk anggota kpps dari rp500.000 menjadi rp1.100.000,” kata ketua kpu hasyim asy’ari saat konferensi pers pendaftaran partai politik calon peserta pemilu hari kedelapan, di kantor kpu ri, senin, 8 agustus 2022).
 keputusan ini tertuang dalam surat kementerian keuangan nomor s-647/mk.02/2022 tanggal 5 agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (sbml) untuk tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan. (ant)