Pejabat Eselon II Sarolangun Dilantik, Pj Bupati Minta Segera Beradaptasi
Pj Bupati Sarolangun Bahri saat melantik delapan pejabat eselon II.--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO–Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si, resmi melantik delapan pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Para pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka yang telah berlangsung sejak Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bahri meminta para pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru serta menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas, integritas, loyalitas, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan publik.
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Mendagri Sebut Penjadwalan Ulang untuk Efisiensi
BACA JUGA:DPRD Sarolangun Minta Pj Bupati Tunda Pelantikan Pejabat Eselon II
"Bangun sinergi yang harmonis, terutama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Forkopimda Sarolangun. Laksanakan tugas dengan profesional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bahri.
Ia menegaskan bahwa seleksi terbuka telah melalui proses ketat dan uji kompetensi sesuai standar operasional prosedur serta aturan yang berlaku.
"Tidak ada kewenangan yang saya langgar. Semua dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa unsur like dan dislike. Proses ini telah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan rekomendasi dari BKN," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahri meminta para pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan inovasi, menyusun program kerja yang responsif, serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif demi kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ditunda hingga Maret 2025
BACA JUGA:DPRD Soroti Rencana Pelantikan Pejabat Eselon II Sarolangun
Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden RI dapat diterapkan di daerah.
"Arahan Presiden jelas, efisiensi anggaran harus diterapkan. Tidak ada biaya yang dihamburkan, semua harus berorientasi pada kepentingan rakyat," pungkasnya. (*)