Retno:Negara-Negara Tak Boleh Menyerah

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Rabu , 13 Dec 2023 - 20:27

Majelis Umum PBB Adopsi Rancangan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

JAKARTA- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Retno dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12), guna menanggapi kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa warga Gaza.

“Saya tegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring dari Jenewa pada Rabu.

Selain mendesak gencatan senjata segera dan permanen, Retno juga mengajak dunia untuk menolak standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Barat dalam isu Israel-Palestina.

Dalam hal ini, negara-negara Barat pendukung Israel dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan HAM, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan Israel di Gaza.

“Indonesia menolak penerapan HAM yang tidak konsisten,” tutur Retno, menegaskan.

Dia kembali menekankan bahwa konflik yang saat ini berlangsung di Gaza adalah pelanggaran berat HAM, dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan untuk membela diri, seperti yang selalu dinarasikan oleh Israel.

“Oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya,” kata Retno.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendukung mekanisme akuntabilitas, terrmasuk yang sudah mulai berjalan melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait.

“Saya juga mendorong agar Komisi Independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik,” kata Retno.

Dia pun menyampaikan bahwa Indonesia akan akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional.

“Ini adalah bukti konkret dukungan kita, dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini,” kata Retno menambahkan.

Selain menlu RI, menlu dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, serta wakil menlu Turki juga turut berpartisipasi dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina.

retno:negara-negara tak boleh menyerah                            majelis umum pbb adopsi rancangan resolusi gencatan senjata di gaza
jakarta- menteri luar negeri ri retno marsudi menegaskan bahwa negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di jalur gaza, palestina.
pernyataan itu disampaikan retno dalam ministerial high-level event mengenai situasi ham di palestina yang berlangsung di jenewa, swiss, pada selasa (12/12), guna menanggapi kegagalan dewan keamanan pbb untuk menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa warga gaza.
“saya tegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata,” kata retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring dari jenewa pada rabu.
selain mendesak gencatan senjata segera dan permanen, retno juga mengajak dunia untuk menolak standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara barat dalam isu israel-palestina.
dalam hal ini, negara-negara barat pendukung israel dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan ham, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran ham yang jelas-jelas dilakukan israel di gaza.
“indonesia menolak penerapan ham yang tidak konsisten,” tutur retno, menegaskan.
dia kembali menekankan bahwa konflik yang saat ini berlangsung di gaza adalah pelanggaran berat ham, dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan untuk membela diri, seperti yang selalu dinarasikan oleh israel.
“oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya,” kata retno.
lebih lanjut, indonesia juga mendukung mekanisme akuntabilitas, terrmasuk yang sudah mulai berjalan melalui independent international commission of inquiry yang dibentuk oleh dewan ham pbb mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait.
“saya juga mendorong agar komisi independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik,” kata retno.
dia pun menyampaikan bahwa indonesia akan akan berpartisipasi dalam persidangan advisory opinion mengenai palestina di mahkamah internasional.
“ini adalah bukti konkret dukungan kita, dan indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini,” kata retno menambahkan.
selain menlu ri, menlu dari arab saudi, iran, tunisia, palestina, bahrain, serta wakil menlu turki juga turut berpartisipasi dalam ministerial high-level event mengenai situasi ham di palestina.
di bagian lain, majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada selasa mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di gaza, palestina.
resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota majelis umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai palestina.
sepuluh negara, termasuk amerika serikat, israel dan austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk inggris, jerman, italia dan ukraina memilih abstain.
sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas "bencana situasi kemanusiaan" di jalur gaza dan penderitaan warga sipil palestina.
resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil palestina dan israel "harus dilindungi" sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
rancangan resolusi tersebut juga menuntut "pembebasan segera dan tanpa syarat" atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.
resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip piagam pbb serta resolusi mengenai masalah palestina.
mengingat semua resolusi dewan keamanan pbb yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan pasal 99 piagam pbb oleh sekretaris jenderal pbb antonio guterres untuk pertama kalinya sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada tahun 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.
resolusi tersebut juga mencatat surat dari philippe lazzarini, komisaris jenderal badan bantuan dan pekerjaan pbb untuk pengungsi palestina di timur dekat, kepada presiden majelis umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.
sebelumnya as mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok palestina hamas atas serangannya pada 7 oktober terhadap israel, sementara austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh hamas dan kelompok lain.” kedua usulan tersebut ditolak di majelis umum pbb.
hal ini terjadi setelah as memveto rancangan resolusi dewan keamanan pbb pada jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di jalur gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.
pada oktober, majelis umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk as – dan 44 negara abstain. .
resolusi majelis umum pbb tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik. (ant)