Izin PT SAS Ditinjau Ulang, Pemprov dan Pemkot Jambi Diminta Duduk Satu Meja

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Jurnal |

Jumat , 15 Dec 2023 - 11:39

Baru-baru ini, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan bersama Penjebat Walikota Jambi Sri Purwaningsih mengahadiri undangan Kementian ATR. Disana membahasan soal RTRW Kota Jambi.

“Awal Desember Saya bersama Pj Walikota Jambi, Sekda dan sejumlah OPD menghadiri undangan kementrian ATR, memang tentang RTRW,” kata Putra Absor Hasibuan, Kamis (14/12/2023).

Lanjut Absor, rencana tata ruang kota Jambi sudah selesai, namun akan dilakukan evaluasi. Tinggal ditambah zonasi pertahanan.

“Bab-bab lainnya tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Disinggung soal pembahasan RTRW tersebut apakah berpengaruh pada rencana PT SAS yang hendak membangun stockpile di kawasan Aurduri, Absor menegaskan, bahwa dalam RTRW Kota Jambi dan RTRW Provinsi Jambi sudah linier.

“RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kota Jambi sudah linier, itu (Aurduri) kawasan pemukiman,” akunya.

Mengenai persoalan PT SAS, Absor mengaku, dirinya secara pribadi meminta Penjabat Wali Kota Jambi dan Gubernur Jambi untuk duduk satu meja membahas masalah tersebut.

“Investor telah menggelontorkan uangnya tentu tidak sedikit. Maka lakukanlah kajian. Masalah itu tidak selesai jika tidak dilakukan diskusi antara pemprov dan pemkot Jambi,” ungkapnya.

“Duduk bersama agar permasalahan itu bisa terpecahkan, ada gol yang bisa diputuskan,” tambahnya.

Hal itu perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jambi, karena dengan adanya PT SAS tersebut kata Absor, nantinya sedikit banyak bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi penangguran.

“Yang tentunya tidak menyalahi aturan hukum. Tentu tidak kita kesampingkan sumberdaya alam disana,” ujarnya.

Kata Absor, bisa saja nanti dicarikan konsultan untuk melakukan kajian dampak lingkungan.

“Dilihat pengaruhnya, seperti polusi udara itu dikaji. Supaya kedepan bertanggungjawab,” katanya.

“Saya usulkan Pj Walikota Jambi bertemu gubernur, bagaimana yang terbaik,” tambahnya.

Mengenai penolakan ditengah masyakat sekitar lokasi rencana stockpile batu bara PT SAS, Absor menyebutkan, hanya perlu dilakukan sosialisasi secra persuasif.

izin pt sas ditinjau ulang, pemprov dan pemkot jambi diminta duduk satu meja                            jambi-pemerintah provinsi (pemprov) jambi dan dprd provinsi jambi sepakat meninjau ulang izin pt. sinar anugerah sukses (sas).
mulai dari izin stockpile, terminal untuk kepentingan sendiri (tuks), hingga jalan khusus.
hal ini berdasarkan hasil rapat khusus pemprov dengan pihak terkait pada 7 desember 2023 lalu.
hal ini dibenarkan oleh wakil ketua komisi iii dprd provinsi jambi ivan wirata.
menurutnya dalam rapat khusus itu dihadiri ketua dprd edi purwanto.
dan edi mendisposisikan kepada komisi iii dprd untuk menindaklanjuti hasil rapat itu. 
"karena pendapat kami dprd melihat ini kurangnya singkronisasi, antara pemprov dengan masyarakat setempat lokasi pembangunan stockpile ini," ucap ivan kepada jambi ekspres (14/12).
untuk masalah izin yang ditinjau ulang ini, kata ivan, merupakan perintah langsung dari gubernur jambi al haris. 
target peninjauan ulang ini, kata ivan, sejatinya harus selesai pada akhir tahun 2023 sesuai target jalan khusus awal 2024.
"tetapi kami,  dprd tetap akan mengawasi sampai sejauh mana masyarakat sudah setuju, dan tak ada yang dirugikan saya rasa bisa on the track," akunya.
adapun untuk peran dprd, kata ivan setelah hasil peninjauan ulang oleh pemprov, maka akan dipaparkan ke dewan.
tak hanya itu,  dewan juga bisa mengundang mitra komisi iii yakni dinas esdm, dinas perhubungan terkait izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (iptuks).
adapun peninjauan ulang izin nantinya akan dilakukan oleh pemerintah.
termasuk oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) provinsi juga akan bersama untuk meninjau.
"maka harus diselesaikan dengan menyeluruh," katanya.
adapun izin yang ditinjau, kata ivan seperti 
seperti izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (iptuks).
di dalam izin itu terdapat titik koordinat, jt (pelabuhan) dan ada stockpile. 
"kan iptuks  ini ada pada 2014, artinya sudah 9 tahun berjalan. dalam iptuks itu banyak jenis izinnya, dan bisa saja  ada yang mati, itu yang ditinjau," ucapnya.
ia mengatakan prinsipnya investasi harus diterima dan semua persoalan tak boleh dikesampingkan dan harus didudukkan.
"untuk itu ditinjau kembali izin (pt.sas) tersebut, agar grass rowth masyarakat tahu dari izin, perencanaan lokasi stockpile dan detil lainnya," ucap ivan wirata kepada jambi ekspres (14/12).
ivan mengakui belum tahu pasti bentuk site plan stokpile pt. sas ini.
ia hanya mendengar dan mendapatkan laporan dari pihak terpercaya.
"dimana wilayah yang dibebaskan sekitar 70 hektar, dengan peruntukkan 5 hektar didalamnya ada stockpile dan lingkungan pelabuhan. dan 65 hektare itu katanya dijadikan ruang terbuka hijau (rth) dan csr berupa sekolah," sampai ivan.
baca juga:polemik pembangunan stockpile pt. sas masih alot, ini langkah pemprov jambi
baca juga:jalan khusus dan stockfile yang dibangun pt. sas terancam gagal, ini penyebabnya
site plannya (gambar perencanaannya) harus jelas sejeleasnya karena di dekat lokasi garapan pt. sas itu terdapat pdam kota jambi dan muaro jambi. itu krusial karena seluruh sambungan pdam bersumber dari sungai batanghari.
sedangkan pt. sas menggambarkan kalau batu bara tertumpuk di stockpile atau kapal ini. 
"namun bagaimana jika tertiup angin dan masuk ke sungai dan menjadi asap apakah itu yang akan dihisap oleh intake (pdam), ini harus jelas karena masyarakat banyak yang tahu negatifnya saja," akunya.
 artinya, kata ivan dengan peninjauan kembali merupakan salah satu solusi untuk menyamakan persepsi antara pemprov dan pemkot. "dengan meyakinkan hal itu maka, pembangunan akan tergantung kepada kedua belah pihak," katanya. 
baca juga:realisasi belanja negara capai rp 17,5 t
sementara itu, sekretaris daerah provinsi jambk sudirman menyatakan terkait adanya suara dari dprd provinsi jambi yang menyatakan pengevaluasian izin pt. sas, sekda menganggap hal yang lumrah. "ia tidak apa semua orang boleh mengkaji, tak ada masalah," sebutnya.
sudirman menjelaskan, masih belum selesai persoalan itu terjadi karena belum sinkronnya pemahaman berbagai pihak.
utamanya, datang dari pemerintah kota jambi yang menilai bahwa rencana pembangunan tersebut tak sesuai dengan perencanaan wilayahnya dan terkait kesesuaian perizinan. 
"perizinan sudah ada dan dampak lingkungan juga sudah ada. jadi kalau bicara dampak lingkungan itu sudah bicara tentang dampak rinci bagaimana, dampak debu bagaimana, dan itu sudah lolos dari kajian lingkungan hidup," sebutnya.
yang jadi masalah, kata sudirman, hanya perizinan saja yang belum tersosialisasi dan terlaporkan dengan baik ke pemkot sehingga menimbulkan persoalan. "bahkan, kajian dampak lingkungan yang menjadi salah satu kunci penting pelaksanaan pembangunan sebenarnya sudah dikantongi," tegasnya.
guna mempercepat penyelesaian permasalahan ini, pemerintah provinsi jambi akan kembali bertemu dengan pemerintah kota jambi dan perwakilan masyarakat setempat. ini untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut.
sementara terkait progres tim kerja yang dibentuk gubernur pada 27 november lalu, sekda mengatakan tengah berprogres. dan tetap ditargetkan pada desember menyelesaikan persoalan.
"harus konkret kata pak gubernur, ia ia , tidak tidak," tegasnya.
sekda tak memungkiri saat ini pemkot yang masih menolak pembangunan stokpile. hal itu lantaran pemahaman yang belum sama. "makanya membentuk tim kerja untuk membentuk pemahaman yang sama," pungkasnya. 
harus lakukan kajian
rencana stockpile dan pelabuhan batu bara di kawasan aurduri, kelurahan aur kenali, kecamatan telanaipura kota jambi belum ada kepastian hukum.
polemik dan penolakan masih terus disuarakan masyarat sekitar lokasi, yang sudah dilakukan land clearing oleh pt sinar anugerah sukses (pt. sas) tersebut. lahan yang sudah di bersihkan itu juga masih disegel oleh satpol pp kota jambi. 
dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota jambi, wilayah tersebut jelas bukan kawasan industri. hanya diatur sebagai kawasan pemukiman.
baru-baru ini, ketua dprd kota jambi putra absor hasibuan bersama penjebat walikota jambi sri purwaningsih mengahadiri undangan kementian atr. disana membahasan soal rtrw kota jambi.
“awal desember saya bersama pj walikota jambi, sekda dan sejumlah opd menghadiri undangan kementrian atr, memang tentang rtrw,” kata putra absor hasibuan, kamis (14/12/2023).
lanjut absor, rencana tata ruang kota jambi sudah selesai, namun akan dilakukan evaluasi. tinggal ditambah zonasi pertahanan. 
“bab-bab lainnya tidak ada masalah lagi,” ujarnya.
disinggung soal pembahasan rtrw tersebut apakah berpengaruh pada rencana pt sas yang hendak membangun stockpile di kawasan aurduri, absor menegaskan, bahwa dalam rtrw kota jambi dan rtrw provinsi jambi sudah linier. 
“rtrw provinsi jambi dan rtrw kota jambi sudah linier, itu (aurduri) kawasan pemukiman,” akunya.
mengenai persoalan pt sas, absor mengaku, dirinya secara pribadi meminta penjabat wali kota jambi dan gubernur jambi untuk duduk satu meja membahas masalah tersebut.
“investor telah menggelontorkan uangnya tentu tidak sedikit. maka lakukanlah kajian. masalah itu tidak selesai jika tidak dilakukan diskusi antara pemprov dan pemkot jambi,” ungkapnya.
“duduk bersama agar permasalahan itu bisa terpecahkan, ada gol yang bisa diputuskan,” tambahnya.
hal itu perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat jambi, karena dengan adanya pt sas tersebut kata absor, nantinya sedikit banyak bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi penangguran.
“yang tentunya tidak menyalahi aturan hukum. tentu tidak kita kesampingkan sumberdaya alam disana,” ujarnya.
kata absor, bisa saja nanti dicarikan konsultan untuk melakukan kajian dampak lingkungan.
“dilihat pengaruhnya, seperti polusi udara itu dikaji. supaya kedepan bertanggungjawab,” katanya.
“saya usulkan pj walikota jambi bertemu gubernur, bagaimana yang terbaik,” tambahnya.
mengenai penolakan ditengah masyakat sekitar lokasi rencana stockpile batu bara pt sas, absor menyebutkan, hanya perlu dilakukan sosialisasi secra persuasif.
“mengenai penolakan oleh masyarakat, lakukan sosialisi persuasif. dilakukan mekanisme yang baik dan benar saya rasa masyarakat akan mengerti,” pungkasnya. (aba/hfz)