PI Jambi Dibawa ke RDP DPR, Tindak Lanjut Percepatan Penyaluran PI 10% Jambi

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 29 Apr 2025 - 22:02

Anggota DPR RI Dapil Jambi dari Fraksi NasDem Sy Fasha--

Fasha Minta Menteri Persingkat Prosesnya

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Komisi XII akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal Participating Interest 10% dengan Gubernur Jambi, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Bupati terkait. Langkah ini merupakan kekuatan yang tak main-main untuk percepatan penyaluran PI, sebab semua pengambil keputusan dikumpulkan dalam RDP ini.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII Syarif Fasha seusai menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) percepatan bersama Pansus PI DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/4/2025).

Menurut Fasha, posisi Provinsi Jambi harus diperkuat. Dengan adanya FGD ia menyatakan sudah tergambar tahapan penyaluran PI dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Migas.

"Kita Komisi XII akan melakukan RDP dengan mengundang nanti Gubernur Jambi langsung, kemudian Kementerian ESDM, Bupati Terkait (daerah penghasil), kemudian SKK Migas dan K3S juga," ucap Fasha.

Bahkan jika waktu tahapan penyaluran terlalu lama, pihaknya akan meminta Menteri ESDM bertindak.

"Kita minta Menteri persingkat ini semua, jangan terlalu lama. Jadi kalau bisa cair di tahun 2025 ini kenapa tidak ?," kata Fasha.

Untuk itu Ia mengingatkan agar Pemprov, BUMD juga harus mempersiapkan semua kelengkapan persyaratannya. Apalagi nanti proses terakhir itu ada perhitungan hamparan.

"Perhitungan hamparan itu harus melibatkan ahli-ahli surveyor. Surveyor harus tahu, untuk Tanjung Jabung Barat berapa, Tanjung Jabung Timur berapa, Surolangun dan lain sebagainya. Ada enam daerah itu," sebut Politisi Nasdem ini.

Fasha juga sarankan agar Pemda juga jangan terlalu ngotot nanti dalam hal pembagian hasil PI nanti.

"Karena kalau satu saja daerah yang menolak atas pembagian persentase ini, maka tidak akan pernah terjadi PI ini. Sampai lebaran tiga kalipun tidak akan terjadi," ingatnya.

"Jadi kami juga minta juga pemerintah provinsi, kabupaten juga untuk sama-sama membuat kesepakatan persentase ini. Karena yang paling rawan nanti pada saat persentase, akan ada ego masing-masing daerah nanti," ucapnya.

pi jambi dibawa ke rdp dpr, tindak lanjut percepatan penyaluran pi 10% jambi                            fasha minta menteri persingkat prosesnya
jambi, jambiekspres.co - komisi xii akan menggelar rapat dengar pendapat (rdp) soal participating interest 10% dengan gubernur jambi, kementerian esdm, skk migas dan bupati terkait. langkah ini merupakan kekuatan yang tak main-main untuk percepatan penyaluran pi, sebab semua pengambil keputusan dikumpulkan dalam rdp ini. 
hal ini diungkapkan anggota komisi xii syarif fasha seusai menjadi narasumber focus group discussion (fgd) percepatan bersama pansus pi dprd provinsi jambi, selasa (29/4/2025).
menurut fasha, posisi provinsi jambi harus diperkuat. dengan adanya fgd ia menyatakan sudah tergambar tahapan penyaluran pi dari kontraktor kontrak kerjasama (k3s) migas.
"kita komisi xii akan melakukan rdp dengan mengundang nanti gubernur jambi langsung, kemudian kementerian esdm, bupati terkait (daerah penghasil), kemudian skk migas dan k3s juga," ucap fasha.
baca juga:perlu kekuatan politik salurkan pi 10 persen, ketua dprd: ditjen migas optimis bisa terselesaikan tahun ini
baca juga:skk migas-pemprov saling lempar tanggung jawab terkait kepastian pencairan pi 10 persen
bahkan jika waktu tahapan penyaluran terlalu lama, pihaknya akan meminta menteri esdm bertindak.
"kita minta menteri persingkat ini semua, jangan terlalu lama. jadi kalau bisa cair di tahun 2025 ini kenapa tidak ?," kata fasha.
untuk itu ia mengingatkan agar pemprov, bumd juga harus mempersiapkan semua kelengkapan persyaratannya. apalagi nanti proses terakhir itu ada perhitungan hamparan. 
"perhitungan hamparan itu harus melibatkan ahli-ahli surveyor. surveyor harus tahu, untuk tanjung jabung barat berapa, tanjung jabung timur berapa, surolangun dan lain sebagainya. ada enam daerah itu," sebut politisi nasdem ini.
fasha juga sarankan agar pemda juga jangan terlalu ngotot nanti dalam hal pembagian hasil pi nanti. 
"karena kalau satu saja daerah yang menolak atas pembagian persentase ini, maka tidak akan pernah terjadi pi ini. sampai lebaran tiga kalipun  tidak akan terjadi," ingatnya.
"jadi kami juga minta juga pemerintah provinsi, kabupaten juga untuk sama-sama membuat kesepakatan persentase ini. karena yang paling rawan nanti pada saat persentase, akan ada ego masing-masing daerah nanti," ucapnya.
fasha menambahkan, dpr berupaya mendorong jika ada kesulitan-kesulitan sepertu di kementerian atau lembaga-lembaga lain.
"jadi kalau cair dulu uangnya baru bisa kita awasin. kalau mengawasi itu gampang. yang penting uangnya cair dulu. dananya bisa digunakan untuk pembangunan di provinsi jambi ini," terang fasha. 
masih kata fasha, selayaknya pemda mengurus dan selesaikan potensi pendapatan yang ada di depan mata. "intinya kami ingin jambi dapatkan haknya berapa itu yang belum dihitung (totalnya, red) ? berlimpah bisa kita hitung bisa saja rp1 triliun," sampai fasha.
fasha mengingatkan meski telah ada pansus 1 dprd pi tetapi penting juga satgas dari pemprov untuk mengakselerasi. termasuk menyelesaiakan hambatan dari pihak-pihak yang menghalangi.
"saya saran ditambahkan dari kejaksaan kalau sudah ada satgas, karena apabila ada pihak-pihak yang menghalangi maka jaksa bisa masuk kan ini ada pidana," harap fasha.
penyaluran pi penting, kata dia, untuk mendukung pendapatan asli daerah di tenaga kondisi keuangan provinsi jambi yang dalam fiskal rendah. apalagi apbd 2025 pemprov jambi sudah dianggarkan potensi pendapatan pi senilai rp89 miliar.
sementara itu, sekretaris daerah provinsi jambi sudirman mengapresiasi fgd ini yang merupakan upaya bersama seluruh stakeholder agar memiliki komitmen niat yang sama untuk perolehan percepatan pa 10%. 
"jadi pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah, kemudian dpr ri juga sudah mengambil langkah-langkah termasuk juga dari bumd dan juga skk termasuk petrochina. jadi kami juga intens ya, mengkomunikasikan ini dengan petro cina selaku koordinator. penyaluran pi ini kita yakin bisa dipercepat," kata sekda.
terkait, koordinasi dengan pemda, sudirman menyebut semua berkomitmen penyaluran pi terealisasi. untuk kaitannya dengan pembagian persentasen bagi daerah penghasil, sekda menyerahkan pada kewenangan gubernur bersama bupati terkait.
 "kami hanya tim teknis, yang penting bagaimana pi ini dapat diterima daerah. untuk pembagiannya silakan berkomitmen antara gubernur dengan bupati," terang sekda.
soal kesiapan bumd penerima dan bumd pengelola, ia menyatakan tim teknis telah mengkonsultasikan dengan tim kerja pemegang saham petrochina. 
untuk diketahui, proses pi 10% dimulai dari beberapa tahun lalu. adapun saat ini masih berada di tahapan ke 6 -7 dari 12 tahapan yang mesti diselesaikan pemerintah provinsi jambi untuk merealisasikan pencairan pi 10% atau rp 89 miliar untuk apbd tahun anggaran 2025 ini.  
adapun saat ini pi jambi berada pada  tahapan 6-7 itu,  merupakan proses due diligence atau uji tuntas terhadap perusahaan atau aset, dimana pemerintah melalui bumd atau jii harus menyerahkan surat minat untuk menerus atau tidak meneruskan kepemilikan pi 10% itu. jika tahapan itu belum diselesaikan, maka tahapan ke 8-12 belum bisa diproses.
dalam fgd dengan tajuk lengkap optimalisasi pad dan penandatanganan kesepakatan bersama pi 10 % migas wilayah kerja, hadir sebagai narasumber lainnya, ketua pansus i pi abun yani, perwakilan kementerian esdm, skk migas. 
dan hadir juga ketua dprd provinsi jambi m.hafiz, wakil ketua dprd, bupati terkait/perwakilan, anggota pansus 1, sekda provinsi jambi sudirman, asisten ii johansyah, kepala dinas terkait, mahasiswa dan stakholder lainnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan