Sepakat Regulasi Investasi di RI Rumit

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Jumat , 22 Dec 2023 - 22:25

DEBAT CAWAPRES: Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan--

Janji Beri Kepastian Hukum untuk Investor

JAKARTA - Debat perdana calon wakil presiden (cawapres) 2024 diselenggarakan pada Jumat (22/12) tadi malam. Ketiga cawapres beradu gagasan terkait isu ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan bahwa regulasi yang rumit dan bertele-tele di sektor pembangunan usaha dan investasi menjadi penghambat Indonesia mendapat banyak investasi dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Di lapangan, investasi sulit Pak, prosedurnya bertele-tele," kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024.

Menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terkait pentingnya membangun kepercayaan (trust) investor untuk berinvestasi di Indonesia, Mahfud menyoroti prosedur yang bertele-tele disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (conflict of interest) hingga orang yang ingin memulai usaha perlu memberikan dana lebih kepada pihak ketiga untuk bisa mendapatkan izin operasional.

Ia mencontohkan dalam salah satu kasus yang pernah ditangani, terdapat satu pendiri UMKM yang perlu melalui 24 meja untuk mendapatkan izin memulai usahanya.

Dikarenakan permasalahan tersebut ia nilai telah menjamur dalam masyarakat, Mahfud pun mempertanyakan jenis kepastian hukum seperti apa yang harus ada untuk melindungi pengusaha, sekaligus yang dapat menjamin para investor mau dan mempertahankan investasinya di Indonesia.

"Instrumen hukum apa yang bisa Pak Imin sediakan untuk menjawab itu semua?," kata Mahfud.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia perlu sebuah hukum yang dapat menjamin para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Tanah Air.

Hal tersebut bertujuan agar jaminan investasi tidak disalahkan oleh pihak lain, serta tidak menjadi beban baru yang mengandung kecurigaan masyarakat akibat kepercayaan yang menurun karena mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam mengatasi permasalahan itu.

"Hukum harus ditekankan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin.

Cak Imin menilai, hal tersebut sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kestabilan bangsa. Sayangnya, peluang investasi masih tertutup karena bangsa lebih condong berinvestasi pada sektor padat modal.

sepakat regulasi investasi di ri rumit                             janji beri kepastian hukum untuk investor
jakarta - debat perdana calon wakil presiden (cawapres) 2024 diselenggarakan pada jumat (22/12) tadi malam. ketiga cawapres beradu gagasan terkait isu ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan apbn-apbd, infrastruktur, dan perkotaan.
calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 mahfud md menyatakan bahwa regulasi yang rumit dan bertele-tele di sektor pembangunan usaha dan investasi menjadi penghambat indonesia mendapat banyak investasi dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
"di lapangan, investasi sulit pak, prosedurnya bertele-tele," kata mahfud dalam debat cawapres 2024. 
menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 muhaimin iskandar terkait pentingnya membangun kepercayaan (trust) investor untuk berinvestasi di indonesia, mahfud menyoroti prosedur yang bertele-tele disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (conflict of interest) hingga orang yang ingin memulai usaha perlu memberikan dana lebih kepada pihak ketiga untuk bisa mendapatkan izin operasional.
baca juga:repatriasi tiga orang utan sumatera dari thailand
baca juga:1.679 pelamar lulus jadi pppk guru
ia mencontohkan dalam salah satu kasus yang pernah ditangani, terdapat satu pendiri umkm yang perlu melalui 24 meja untuk mendapatkan izin memulai usahanya.
dikarenakan permasalahan tersebut ia nilai telah menjamur dalam masyarakat, mahfud pun mempertanyakan jenis kepastian hukum seperti apa yang harus ada untuk melindungi pengusaha, sekaligus yang dapat menjamin para investor mau dan mempertahankan investasinya di indonesia.
"instrumen hukum apa yang bisa pak imin sediakan untuk menjawab itu semua?," kata mahfud.
sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 muhaimin iskandar menyatakan bahwa indonesia perlu sebuah hukum yang dapat menjamin para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di tanah air.
hal tersebut bertujuan agar jaminan investasi tidak disalahkan oleh pihak lain, serta tidak menjadi beban baru yang mengandung kecurigaan masyarakat akibat kepercayaan yang menurun karena mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam mengatasi permasalahan itu.
"hukum harus ditekankan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman," ujar pria yang akrab disapa cak imin.
cak imin menilai, hal tersebut sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kestabilan bangsa. sayangnya, peluang investasi masih tertutup karena bangsa lebih condong berinvestasi pada sektor padat modal.
seharusnya, melihat peluang bangsa yang amat besar pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk menggeser ke sektor padat karya. dengan demikian, akses bagi usaha kecil dan menengah dapat lebih tumbuh dan berkembang.
"kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari umkm kita dan sekaligus memberi fasilitas, kemampuan, permasalahan untuk meyakinkan calon investor baik dalam maupun luar negeri," kata cak imin.
calon wakil presiden nomor urut 1, abdul muhaimin iskandar, menilai kepastian hukum bagi para investor yang hendak berinvestasi di indonesia dapat meningkatkan nilai investasi dan menaikkan kelas umkm.
"yang paling penting (untuk meningkat investasi dan menaikkan kelas umkm) dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan atas investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak akan menjadi beban baru," ujar cak imin.  
selain kepastian hukum, cak imin menyampaikan pula investasi di indonesia perlu diatur agar lebih terbuka, yakni tidak hanya tertutup pada sektor padat modal, tetapi juga padat karya.
menurut dia, investasi di sektor padat karya dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat indonesia.
calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 gibran rakabuming raka membeberkan langkah-langkah untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan di indonesia saat menyampaikan visi dan misi dalam debat cawapres kpu ri.
langkah tersebut adalah melanjutkan hilirisasi di berbagai bidang, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, dan digital; melanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak jawa sentris; menggenjot ekonomi kreatif; dan menggenjot umkm.
"jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, insya allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan," kata dia di jcc, senayan, jakarta, jumat.
pada kesempatan itu, wali kota surakarta tersebut juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan sebuah kewajiban. ia menyebut investasi di luar pulau jawa sudah mencapai angka 53 persen.
lebih lanjut, ia menyebut pembangunan ibu kota nusantara (ikn) yang berkelanjutan di pulau kalimantan menjadi simbol pemerataan dan transformasi pembangunan di indonesia, sehingga akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru.
"pembangunan ikn yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja," imbuh gibran.
komisi pemilihan umum (kpu) ri menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 pada senin 13 desember 2023.
hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan anies baswedan-muhaimin iskandar nomor urut 1, prabowo subianto-gibran rakabuming raka nomor urut 2, dan ganjar pranowo-mahfud md nomor urut 3.
selepas debat pertama antar-capres pada selasa (12/12), kpu menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada jumat (22/12) di jakarta.
tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan apbn dan apbd, infrastruktur, dan perkotaan.(ant)