Sepakat Regulasi Investasi di RI Rumit

Janji Beri Kepastian Hukum untuk Investor

JAKARTA - Debat perdana calon wakil presiden (cawapres) 2024 diselenggarakan pada Jumat (22/12) tadi malam. Ketiga cawapres beradu gagasan terkait isu ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan bahwa regulasi yang rumit dan bertele-tele di sektor pembangunan usaha dan investasi menjadi penghambat Indonesia mendapat banyak investasi dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Di lapangan, investasi sulit Pak, prosedurnya bertele-tele," kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024. 

Menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terkait pentingnya membangun kepercayaan (trust) investor untuk berinvestasi di Indonesia, Mahfud menyoroti prosedur yang bertele-tele disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (conflict of interest) hingga orang yang ingin memulai usaha perlu memberikan dana lebih kepada pihak ketiga untuk bisa mendapatkan izin operasional.

BACA JUGA:Repatriasi Tiga Orang Utan Sumatera dari Thailand

BACA JUGA:1.679 Pelamar Lulus Jadi PPPK Guru

Ia mencontohkan dalam salah satu kasus yang pernah ditangani, terdapat satu pendiri UMKM yang perlu melalui 24 meja untuk mendapatkan izin memulai usahanya.

Dikarenakan permasalahan tersebut ia nilai telah menjamur dalam masyarakat, Mahfud pun mempertanyakan jenis kepastian hukum seperti apa yang harus ada untuk melindungi pengusaha, sekaligus yang dapat menjamin para investor mau dan mempertahankan investasinya di Indonesia.

"Instrumen hukum apa yang bisa Pak Imin sediakan untuk menjawab itu semua?," kata Mahfud.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia perlu sebuah hukum yang dapat menjamin para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Tanah Air.

Hal tersebut bertujuan agar jaminan investasi tidak disalahkan oleh pihak lain, serta tidak menjadi beban baru yang mengandung kecurigaan masyarakat akibat kepercayaan yang menurun karena mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam mengatasi permasalahan itu.

"Hukum harus ditekankan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin.

Cak Imin menilai, hal tersebut sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kestabilan bangsa. Sayangnya, peluang investasi masih tertutup karena bangsa lebih condong berinvestasi pada sektor padat modal.