Gubernur Minta Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Tes PPPK di Kerinsi dan Sungai Penuh

Reporter: Andri Briliant Avolda, Hendri |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 27 Dec 2023 - 22:19

AKSI DAMAI: Massa yang terdiri dari honorer di Pemkab Kerinci yang tidak lolos dalam seleksi PPPK menggelar aksi di Kerinci, kemarin (27/12). Sementara di Sungai Penuh, perwakilan honorer menggelar hearing dengan DPRD Sungai Penuh. FOTO: HENDRI DEDE PUTRA--

Di hari yang sama para honorer Sungai penuh melakukan hearing dengan DPRD Sungai Penuh soal ini.

Sementara itu BKSDM Sungai Penuh dan Kerinci belum memberikan tanggapan. Sebelumnya mengatakan terkait dengan hasil kelulusan PPPK sudah sesuai dengan aturan. Karena Sungai Penuh dan Kerinci termasuk dalam 60 Kabupaten/kota yang melakukan SKT tambahan untuk jabatan guru.

Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Nina Pastian mengatakan semua sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari BKN dan Kemendikbud. “Nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya. Atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke Kemendikbud, nanti kami fasilitasi,” ungkap Nina.

Sedangkan BKPSDM Kerinci menyebutkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB 649/2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023 Diktum 18 (Kedelapan Belas), instansi daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan selain CAT BKN.

"Adapun bobot nilai SKT Tambahan yang dijelaskan dalam Diktum 19 (Kesembilan Belas) sebesar 30% dari nilai SKT keseluruhan yang ditampilkan pada pengumuman hasil seleksi, " jelas Afan Kabid BKPSDM Kerinci.

Selanjutnya pelaksanaan SKT Tambahan selain CAT BKN berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek sesuai dengan penjelasan pada Diktum 20 (Kedua Puluh). Sementara untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis dengan CAT BKN selain SKT Tambahan memiliki persentase sebesar 70%.

“Jadi hasil seleksi kompetensi teknis dengan CAT BKN belum merupakan hasil akhir yang terlampir pada pengumuman hasil,” jelasnya. (*)

gubernur minta usut tuntas dugaan kecurangan tes pppk di kerinsi dan sungai penuh                            massa gelar aksi di kerinci dan sungai penuh
jambi, jambiekspres.bacakoran.co-gubernur jambi angkat bicara terkait dugaan kecurangan hasil tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh. kabar ini mengemuka belakangan ini lantaran gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh peserta tes di daerah tersebut.
gubernur menegaskan bahwa pemprov jambi hanya sebagai fasilitator seleksi. pasalnya, penyelenggara seleksi dilakukan langsung oleh badan kepegawaian negara (bkn).
dijelaskannya, seleksi itu dilakukan secara online. dimana, nilai dan rangking peserta seleksi pppk akan keluar otomatis. bahkan, terpampang transparan di layar.
“itu biasanya tesnya online, nilainya jelas. dan itu nilai yang keluar itu, akan terkoneksi dengan nilai yang ada di bkn. kalau misalnya ada yang berani bermain, saya yakin pasti itu berdampak secara hukum," sebut haris (27/12).
baca juga:kapolri terbitkan tiga pedoman 
baca juga:mulai dari replika bangunan dunia ikonik sampai ke flying fox
“kenapa, (karena) data semuanya serba online, hasil tes langsung keluar, nampak nilainya rangkingnya kelihatan di situ,” tegas gubernur.
ia pun heran jika memang kecurangan itu terjadi. karena seperti yang dijelaskannya, semua tahapan seleksi sampai hasil seleksi dilakukan secara transparan.
dengan tegas, al haris meminta pihak berwenang untuk mengusut dugaan kecurangan itu.
“nah, maka saya bilang aneh juga kalau seandainya ada pengumuman yang lulus tidak rangking, datanya tidak keluar, nilainya tidak bagus. nah ini saya minta pihak berwenang mengusutnya dengan tegas," akunya.
“(seleksi) resmi itu, kan bkn panitianya. kita hanya memfasilitasinya saja. tempatnya kita siapkan tapi semua teknis, semua bkn semuanya,” ucap haris.
sementara itu, kepala perwakilan ombudsman ri provinsi jambi, saiful roswandi, menyatakan,  pihaknya menerima banyak konsultasi maupun pengaduan terkait dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh. 
bahkan ada informasi yang masuk ke ombudsman adanya intimidasi dan ancaman dari oknum pejabat terhadap peserta yang melakukan protes. 
terkait itu, saiful menegaskan bahwa pejabat publik harus menerima seluruh protes dan masukan dari masyarakat terkait seleksi pppk tersebut. jangan ada intimidasi maupun ancaman terhadap peserta tes yang menyampaikan pendapatnya.
"tidak boleh itu adanya ancaman maupun intimidasi terhadap peserta tes yang protes. itu bentuk sikap atau mental feodalistik. ini era demokrasi. pejabat harus bisa menerima kritik. kalau tidak mau dikritik, ya tidak usah jadi pejabat. di era demokrasi kok begitu," ujar saiful (27/12).
saiful mengatakan bahwa tindakan intimidasi tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang tergolong dalam maladministrasi. peserta tes memiliki hak untuk dilayani dan perlu didengarkan kritiknya dan ditanggapi secara baik. 
"justru yang kita pertanyakan kompetensi pejabatnya yang memberikan tekanan kepada peserta yang mau menyampaikan kritik, itu pejabat yang melakukan intimidasi, punya kompetensi nggak jadi pejabat publik?," tanya saiful.
selain itu, saiful juga meminta kepada peserta yang mendapatkan tekanan maupun intimidasi untuk melaporkan ke ombudsman. dan identitas pelapor akan dirahasiakan. nantinya ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang kepada tersebut.
"saya minta aksi yang dilakukan peserta yang tidak lulus pppk ini ditanggapi dengan baik, didengarkan keluhannya, dan diberikan penjelasan agar mereka mendapatkan rasa keadilan, bagi yang mau melaporkan ke kami, identitasnya kami rahasiakan," pungkas saiful. 
di bagian lain, sejumlah honorer yang tidak lulus pada seleksi pppk kerinci melakukan aksi damai di kantor bupati kerinci, rabu (27/12/2023). 
mereka meminta penjelasan terkait hasil kelulusan pppk yang diumumkan bkpsdm. para honorer merasa belum tahu aturan adanya skt tambahan nilai. 
salah seorang honorer di sungai penuh yang mengatakan dirinya tak lolos pppk karena nilai cat berkurang setelah adanya pengumuman oleh bkpsdm. sedangkan nilai honorer lainnya malah ada yang bertambah dan lulus pppk. 
"kami mendatangi kantor bupati kerinci meminta penjelasan tentang kelulusan pppk. karena pakai sktt, untuk itu kami mempertanyakan bagaimana bisa nilai berkurang dan bertambah," kata salah seorang honorer. 
massa akhirnya ditemui sekda kerinci zainal efendi, karena pj bupati berada di jambi mengikuti acara di provinsi jambi. kepada para honorer, sekda menyampaikan bahwa kerinci menerapkan aturan skt tambahan, sama seperti daerah lain yang mengadakannya. sehingga penilai skt tersebut sudah ada juknis dan sesuai aturan. "kita pakai skt tambahan, dan itu sudah diusulkan sebelum tes. jadi nilai cat itu bukan nilai 100 persen, tapi 70 persen. baru daerah menilai 30 persen," jelasnya.
terpisah, pj bupati kerinci asraf mengatakan, masalah ini akan diselesaikan secepat mungkin. ia juga berjanji akan memanggil pihak terkait termasuk panitia penyelenggara setelah kembali dari luar daerah.
“ya, sebelumnya saya minta maaf kepada para peserta seleksi pppk yang merasa terzolimi. tentu tidak ada pihak yang menginginkan masalah ini terjadi. jujur, saya secara pribadi sangat menyayangkan. namun dalam melihat sebuah masalah tentu kita harus komprehensif, harus dilihat dari setiap sudut, sisi, titik dan koordinat yang ada agar kesimpulan yang kita ambil otentik. sebagai tindak lanjut perihal masalah ini, nanti saya akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk panitia penyelenggara. untuk membahas dimana letak kekeliruannya,” ujarnya.
selain itu, para honorer di sungai penuh juga menyampaikan hal yang sama kepada pemkot sungai penuh. honorer menilai tak transparan dalam kelulusan pppk. mereka memprotes dan meminta bkpsdm menjelaskan adanya pengurangan nilai dan penambahan nilai. 
"nilai saya tiba-tiba berkurang saat pengumuman kelulusan pppk. tak sesuai sertifikat cat. saya mempertanyakan ini, dan dasar dan penilaian apa yang membuat nilai saya bekurang itu, " ujarnya salah seorang guru honorer. 
di hari yang sama para honorer sungai penuh melakukan hearing dengan dprd sungai penuh soal ini. 
 sementara itu bksdm sungai penuh dan kerinci belum memberikan tanggapan. sebelumnya mengatakan terkait dengan hasil kelulusan pppk sudah sesuai dengan aturan. karena sungai penuh dan kerinci termasuk dalam 60 kabupaten/kota yang melakukan skt tambahan untuk jabatan guru.
kepala bkpsdm kota sungai penuh, nina pastian mengatakan semua sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari bkn dan kemendikbud. “nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya. atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke kemendikbud, nanti kami fasilitasi,” ungkap nina.
sedangkan bkpsdm kerinci menyebutkan berdasarkan keputusan menteri panrb 649/2023 tentang mekanisme seleksi pppk untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 diktum 18 (kedelapan belas), instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis (skt) tambahan selain cat bkn.
"adapun bobot nilai skt tambahan yang dijelaskan dalam diktum 19 (kesembilan belas) sebesar 30% dari nilai skt keseluruhan yang ditampilkan pada pengumuman hasil seleksi, " jelas afan kabid bkpsdm kerinci. 
selanjutnya pelaksanaan skt tambahan selain cat bkn berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kemdikbudristek sesuai dengan penjelasan pada diktum 20 (kedua puluh). sementara untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis dengan cat bkn selain skt tambahan memiliki persentase sebesar 70%.
“jadi hasil seleksi kompetensi teknis dengan cat bkn  belum merupakan hasil akhir yang terlampir pada pengumuman hasil,” jelasnya. (*)