Baca Koran Jambi Ekspres Online

49 Titik Lahan Pinjam Pakai Pemda Diusulkan, Ingatkan Dapur Umum Jangan Tumpang Tindih

Gubernur Jambi Al Haris --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) masih diupayakan bisa terpenuhi di sekolah di Jambi. Saat ini mitra (yayasan) sudah mulai berbondong-bondong mendaftar lokasi Dapur Umumnya ke Badan Gizi Nasional (BGN). 

Terkait itu, Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten/Kota tak tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

"Koordinator BGN di daerah perlu duduk bersama nanti dengan teman-teman dinas pendidikan Kabupaten/Kota terkait peserta anak Sekolah. Agar nanti jangan (dapur umum) baru yang hendak dibuat sudah ada dapur umum lainnya yang menyalurkan ke SD, SMP, SMA itu," kata Haris dalam Rapat Forkopimda Provinsi dengan Bupati/Walikota, Kamis (14/8).

Menurut Haris penting dihitung data peserta MBG dari sekolah yang ada dicocokkan dengan SPPG yang ada pada daerah.

BACA JUGA:Sri Mulyani Benarkan Anggaran MBG Bakal Tembus Rp300 Triliun Pada 2026

BACA JUGA:MBG di 4 Kabupaten Belum Berjalan

Al Haris menyatakan di lapangan pada tingkat Komando Distrik Militer (Kodim) juga telah membuat geo spesial titik yang bisa diisi oleh SPPG. 

"Artinya setiap membangun SPPG dihitung dulu berapa peserta yang akan dicover SPPG itu, berapa orang target yang akan menerima manfaat jangan sampai tumpang tindih. Berhubung saat ini tengah berjalan prosesnya tolong ini diperhatikan," kata Haris.

Disamping itu, menurut Haris, juga telah ada skema pinjam pakai tanah pemda yang bisa dimanfaatkan pihak BGN membangun dapur umum di daerah.

Adapun Koordinator MBG dari BGN di Jambi Adit dalam rapat menyampaikan saat ini,  secara total SPPG di Provinsi Jambi ini sudah terverifikasi titiknya termasuk yang sudah operasional itu berjumlah 214 titik. 

"Dan tersisa 156 titik lagi," ungkapnya. 

Adit menyebut saat ini juga sudah didukung dengan pengajuan pinjam pakai lahan pemda untuk pembangunan SPPG dengan total 49 titik yang telah terdata.

 "Tetapi memang dari 49 titik ini, tidak semuanya bisa terakomodir dan akan dipilih lagi karena kuota kecamatannya sudah terpenuhi. Jadi yang memang masih belum terpenuhi, itu nanti bisa kita proses yang saat ini sedang dilakukan peninjauan dari tim ke masing-masing daerah," sebutnya. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan