Surati BKN, Pj Bupati Saran DPRD Bentuk Pansus PPPK di Kerinci

KERINCI-Pj Bupati Kerinci Asraf menggelar konferensi pers hari ini untuk menyikapi aksi demo peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menuntut kejelasan terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK tahun 2023.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Asraf menyatakan keterbukaan pemerintah daerah terkait seleksi PPPK.

"Kami menghargai aspirasi peserta seleksi PPPK. Kami siap untuk membahas setiap kekhawatiran yang mereka miliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi," ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sejumlah peserta seleksi PPPK ini terjadi sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggap merugikan para pelamar.

BACA JUGA:Modus Kecurangan 28 Peserta PPPK Tebo, Palsukan SK Masa Kerja Hingga Sertifikasi

BACA JUGA:Terindikasi Melakukan Kecurangan, Pemkab Tebo Gugurkan 28 Peserta PPPK

Bupati Asraf menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyurati BKN dan meminta DPRD Kabupaten Kerinci membentuk pansus untuk melakukan audit terhadap proses seleksi tersebut.

"Kami memahami kekhawatiran peserta seleksi. Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama kami menyurati BKN untuk turun langsung ke Kabupaten Kerinci menjelaskan permasalahan ini kepada masyarakat. Kedua meminta DPRD membentuk Pansus untuk menyelesaikan permasalahan ini dan akan dilakukan dengan transparan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya" tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Kerinci sangat mensuport masukkan dari para awak media dan LSM dengan cara berdiskusi langsung guna mencari solusi terbaik.

BACA JUGA:Ombudsman Minta Masyarakat Lapor Terkait Dugaan Kecurangan Kelulusan PPPK

BACA JUGA:Gubernur Minta Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Tes PPPK di Kerinsi dan Sungai Penuh

Asraf menekankan pentingnya dialog terbuka agar keadilan dapat terwujud.

Ditambahkannya bahwa, pihak BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga diharapkan turut terlibat dalam penyelesaian masalah ini.

Bupati Asraf menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi PPPK.