Desak Pengawasan SPBU Diperketat, Komisi II DPRD Kota Jambi Gelar Hearing Soal Antrean Solar
Djokas Siburian, anggota DPRD dari Fraksi PDIP--
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU Kota Jambi akibat pengisian solar bersubsidi menjadi sorotan DPRD Kota Jambi. Fenomena ini dinilai tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemacetan karena antrean meluber hingga ke badan jalan.
Komisi II DPRD Kota Jambi menggelar hearing bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU yang kerap terjadi akibat pengisian solar bersubsidi.
Hearing yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, turut menghadirkan perwakilan Pertamina, Hiswana Migas, Elnusa, Disperindag, Dishub, dan Polresta Jambi. Dalam pertemuan itu, disepakati perlunya pengawasan yang lebih ketat agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Masalah distribusi BBM subsidi ini tidak bisa ditangani sepihak, harus melibatkan lintas instansi. Komitmen kita adalah memperketat pengawasan di SPBU agar antrean tidak lagi memakan badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” tegas Djokas, Selasa (30/9/2025).
BACA JUGA:Masih Terjadi Kemacetan di SPBU, Dishub Gandeng Polisi dan Pertamina
BACA JUGA:Pertamina Pastikan Kargo BBM Untuk SPBU Swasta Sampai di Indonesia
Ia menambahkan, stok BBM di Kota Jambi sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, SPBU diminta lebih selektif melayani konsumen, terutama untuk mendeteksi adanya pengisian yang tidak wajar.
“Pengendaliannya di SPBU, sedangkan pengawasan di lapangan bisa dilakukan kepolisian dan Dishub. Koordinasi ini penting agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya.
Komisi II DPRD juga mendorong kepolisian melakukan monitoring rutin di SPBU, sementara Hiswana Migas diminta menekankan tanggung jawab pengawasan langsung kepada pengelola SPBU. (*)
- Tag
- Share
-
-
