Tenaga Honorer Pemkot Jambi Diberhentikan Tanpa SK, Posisi Diganti Honore Baru

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 16 Jan 2024 - 21:51

Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih--

"Tidak tau Saya kapan pembukaan rekrutmennya. Padahal dari statemen ibu Pj Walikota Jambi tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer," tambahnya.

Sebelumnya Penjabat Walikota Jambi Sri Purwaningsih mengingatkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk tidak menambah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer baru pada 2024 ini.

Diungkapkan Sri, hal ini mengingat adanya sejumlah pegawai di Pemkot Jambi yang tadinya merupakan tenaga kerja kontrak dan lulus dalam rekrutmen PPPK 2023 lalu.

Lanjut Sri, pada akhir 2023 lalu banyak OPD yang mengajukan untuk melakukan assesment atau evaluasi tenaga kerja kontrak yang ada di Pemkot Jambi. Gunanya untuk melihat mana TKK yang akan diteruskan dan mana yang tidak diteruskan kontrak kerjanya.

"Terkait asessment itu Saya minta BKPSDMD Kota Jambi yang mengawal dan mendampingi, sampai dengan penempatannya," kata Sri Purwaningsih.

"Dari asesment itu kita tau siapa yang masih terus digunakan dan siapa yang diputus kontraknya," tambah Sri.

Kata Sri, ia juga meminta BKPSDMD untuk membuat peta data TKK di Pemkot Jambi, terkait mana TKK yang sudah masuk PPPK, mana yang belum. Serta melihat mana TKK yang sudah masuk database dan yang belum.

"Ini supaya anggarannya bisa di optimalkan. Karena OPD tentunya sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai TKK, namun ternyata ada sebagian TKK mereka itu masuk dan lulus PPPK. Tentu gajinya berbeda," imbuhnya.

Maka dari itu sebut Sri, anggaran yang sudah disiapkan masing-masing OPD untuk gaji TKK itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

"Intinya jangan ada yang menambah TKK baru, karena itu tidak boleh. Sudah diatur Undang-undang," pungkasnya. (*)

tenaga honorer pemkot jambi diberhentikan tanpa sk, posisi diganti honore baru                            jambi, jambiekspres.co - salah satu tenaga honorer di lingkup pemerintah kota jambi diberhentikan secara lisan oleh atasannya. 
ia diberhentikan pada 8 januari lalu tanpa sk pemberhentian. 
"saya diberhentikan secara lisan tanggal 8 januari 2024 tanpa sk pemberhentian ataupun sejenisnya, karna dasar pemberhentian saya hanya sebatas habis kontrak kerja per 31 desember 2023," kata salah satu tenaga honorer di sekretariat daerah pemkot jambi, yang kini mengaku sudah diberhentikan. 
lanjutnya, saat ini posisi tempat dia bekerja sudah diisi tenaga honorer baru. 
"sekarang ada tenaga honorer baru yang menggantikan posisi saya dengan menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2024," imbuhnya. 
baca juga:kaji jumlah usulan pppk 2024
baca juga:miliki 30 kg sabu dan 14.958 pil ekstasi, gembong narkoba divonis mati
ia merasa kepala bagian dari opd tersebut tidak mengindahkan perkataan yang disampaikan penjabat walikota yang melarang keras menerima tenaga honorer baru.
"saya sekarang tidak bekerja di opd itu lagi, ini lagi di rumah lagi cari kerja baru," ujarnya.
ia mengungkapkan, berdasarkan surat perjanjian kerja terhitung 8 maret 2022. memang setiap tahun itu ada assessment.
"cuma saya tidak terima caranya sampai bilang masalah attitude, kinerja dan loyalitas saya kurang," sebutnya. 
sedangkan dirinya jarang berhadapan langsung dengan kepala bagian, pasti melalui kepala sub bagian. 
"saya coba tanya dengan kepala bagian, kurang yang seperti apa?, tapi kepala bagian tidak mau bilang, karna katanya kalo dia bilang saya pasti ngajak debat. intinya ya tidak boleh melawan atasan. saya heran sefatal apa kesalahan saya sampai benar-benar tidak mau memperpanjang kontrak saya," imbuhnya. 
"saya dengar info di ruangan sudah ada pengganti. saya terakhir kerja senin 8 januari 2024 dan hari jumat 12 januari 2024 sudah ada yang menggantikan posisi saya," ungkapnya. 
"tidak tau saya kapan pembukaan rekrutmennya. padahal dari statemen ibu pj walikota jambi tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer," tambahnya. 
sebelumnya penjabat walikota jambi sri purwaningsih mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota jambi untuk tidak menambah tenaga kerja kontrak (tkk) atau honorer baru pada 2024 ini. 
diungkapkan sri, hal ini mengingat adanya sejumlah pegawai di pemkot jambi yang tadinya merupakan tenaga kerja kontrak dan lulus dalam rekrutmen pppk 2023 lalu. 
lanjut sri, pada akhir 2023 lalu banyak opd yang mengajukan untuk melakukan assesment atau evaluasi tenaga kerja kontrak yang ada di pemkot jambi. gunanya untuk melihat mana tkk yang akan diteruskan dan mana yang tidak diteruskan kontrak kerjanya. 
"terkait asessment itu saya minta bkpsdmd kota jambi yang mengawal dan mendampingi, sampai dengan penempatannya," kata sri purwaningsih. 
"dari asesment itu kita tau siapa yang masih terus digunakan dan siapa yang diputus kontraknya," tambah sri. 
kata sri, ia juga meminta bkpsdmd untuk membuat peta data tkk di pemkot jambi, terkait mana tkk yang sudah masuk pppk, mana yang belum. serta melihat mana tkk yang sudah masuk database dan yang belum. 
"ini supaya anggarannya bisa di optimalkan. karena opd tentunya sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai tkk, namun ternyata ada sebagian tkk mereka itu masuk dan lulus pppk. tentu gajinya berbeda," imbuhnya. 
maka dari itu sebut sri, anggaran yang sudah disiapkan masing-masing opd untuk gaji tkk itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan lain. 
"intinya jangan ada yang menambah tkk baru, karena itu tidak boleh. sudah diatur undang-undang," pungkasnya. (*)