Jalani Sidang Perdana, Rahimah Akui Terima Rp 200 Juta

Reporter: Rio |

Editor: Jurnal |

Rabu , 17 Jan 2024 - 23:35

DIPERIKSA: Tersangka mantan anggota DPRD Jambi (2014-2019) Rahima (tengah) didorong dengan menggunakan kursi roda usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2023). --

Pada sidang perdana ini, Jaksa KPK membacakan surat dakwaan dengan nomor : 01/TUT.01.04/24/01/2024.

Dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa KPK menyebutkan masing-masing terdakwa menerima uang suap ketok palu dengan nominal yang berbeda.

Terdakwa I Mely Hairia menerima uang sebesar Rp 100 juta, terdakwa II Luhut Silaban Rp 200 juta, terdakwa III Edmond Rp 100 juta, terdakwa IV M. Khairil Rp 200 juta, terdakwa V Rahima Rp 200 juta dan terdakwa VI Mesran Rp 200 juta dengan total keseluruhan uang yang diterima ke enam terdakwa sebesar Rp 1 miliar.

Atas perbuatannya para terdakwa tersebut terancam pidana dalam pasal 11 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan pasal 5 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Pada prinsipnya dakwaan para terdakwa sama sepertinya terdakwa-terdakwa terdahulu. Jadi kita sangkakan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang Tipikor," kata Jaksa KPK.

Selain dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, para terdakwa juga di kenakan undang-undang lain yang mengatur undangan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

"Memang ada peraturan-peraturan internal yang mengikat para terdakwa sebagai anggota DPRD, jadi undang-undang mengenai MPR, DPRD kemudian ada juga peraturan-peraturan internal lain di DPRD Provinsi Jambi terkait dengan etik. Jadi pada prinsipnya yang kita dakwakan adalah terkait dengan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi," jelasnya Jaksa KPK.

Setelah mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa KPK, tim kuasa hukum terdakwa III Edmond sepakat bahwa pihaknya akan menyampaikan eksepsi, sementara untuk terdakwa lainya sepakat tidak mengajukan eksepsi.

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 Januari 2024, dengan agenda pengajuan eksepsi oleh terdakwa. (*)

jalani sidang perdana, rahimah akui terima rp 200 juta                            jambi, jambiekspres.co-istri mantan gubernur jambi fahcrori umar, rahimah ibrahim, ternyata sudah mengakui menerima kucuran uang ketok palu sebesar rp 200 juta.
padahal, sebelumnya, rahimah keukeuh membantah terima dana tersebut.
pengakuan rahimah ini  diketahui  setelah dibacakan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu). kuasa hukum rahimah,  asludin mengajukan kepada majelis hakim bahwa kliennya meminta izin untuk pengembalian uang suap ketok palu yang diterimanya kepada negara dengan total rp 200 juta.
"jumlah nominalnya rp 200 juta. kemudian alasan untuk mengambilkan uang tersebut karena setelah kami pelajari kasus ini sudah berjalan begitu lama ternyata asal uang yang diterima oleh klien kami itu sama asalnya dari uang-uang yang dikumpulkan dari rekanan yang ditunjukkan untuk pengesahan atau ketok palu rapbd provinsi jambi," kata asludin.
asludin mengatakan, kliennya mengakui perbuatannya serta menerima uang suap tersebut dan uang tersebut akan segera dikembalikan kepada negara.
baca juga:kasus suap uang ketok palu, empat terdakwa minta keringanan 
baca juga:rahima tersangka kasus suap rapbd dipindahkan ke lapas perempuan jambi
"iya memang beliau mengakui ada penerimaan, dan uang tersebut akan dikembalikan melalui rekening kpk. sisa pelaksanaanya siang ini kita langsung transfer ke rekening kpk," jelasnya.
ditambahkan asludin, terkait surat dakwaan dari jaksa kpk, pihaknya menerima  sebagian dari surat dakwaan tersebut dan ada juga yang tidak diterima, namun, pihaknya tidak mengajukan eksepsi.
"ya sebagian ada yang benarnya tapi ada juga tadi penjelasan yang menyatakan bahwa klien kami ikut semua kegiatan persidangan yang membahas  tentang pengesahan rapbd ini, akan tetapi klien kami sangat jarang ikut sidang - sidang di dprd karena saat itu kedudukan beliau sebagai istri dari gubernur jambi," ujarnya.
sebelumnya, pengadilan tipikor jambi menggelar sidang perdana terhadap enam terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan rapbd provinsi jambi tahun 2017-2018, rabu (17/1).
sidang yang dipimpin oleh ketua  majelis hakim tatap urasima situngkir,  hakim anggota alfretty marojahan butar butar dan lamhot nainggolan itu beragendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap terdakwa.
enam terdakwa tersebut yakni, mely hairiya, luhut silaban, edmon,m. khairil, rahima dan mesran. para terdakwa ini merupakan mantan anggota dprd provinsi jambi yang menjabat pada periode 2014-2019.
baca juga:kpk tahan 5 tersangka suap proyek pengadaan jalan
baca juga:kasus suap uang ketok palu rapbd jambi, enam terdakwa divonis 4 tahun 
pada sidang perdana ini, jaksa kpk membacakan surat dakwaan dengan nomor : 01/tut.01.04/24/01/2024.
dalam surat dakwaan tersebut, jaksa kpk menyebutkan  masing-masing terdakwa menerima uang suap ketok palu dengan nominal yang berbeda.
terdakwa i mely hairia menerima uang sebesar rp 100 juta, terdakwa ii  luhut silaban rp 200 juta, terdakwa iii edmond rp 100 juta, terdakwa iv m. khairil rp 200 juta, terdakwa v rahima rp 200 juta dan terdakwa vi mesran rp 200 juta dengan total keseluruhan uang yang diterima ke enam terdakwa sebesar rp 1 miliar.
atas perbuatannya para terdakwa tersebut terancam pidana dalam pasal 11  undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. dan  pasal 5 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"pada prinsipnya dakwaan para terdakwa sama sepertinya terdakwa-terdakwa terdahulu. jadi kita sangkakan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang tipikor," kata jaksa kpk.
selain dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, para terdakwa  juga di kenakan undang-undang lain yang mengatur undangan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn.
"memang ada peraturan-peraturan internal yang mengikat para terdakwa sebagai anggota dprd, jadi undang-undang mengenai mpr, dprd kemudian ada juga peraturan-peraturan internal lain di dprd provinsi jambi terkait dengan etik. jadi pada prinsipnya yang kita dakwakan adalah terkait dengan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi," jelasnya jaksa kpk.
setelah mendengarkan surat dakwaan dari jaksa kpk, tim kuasa hukum terdakwa iii edmond sepakat bahwa pihaknya akan menyampaikan eksepsi, sementara untuk terdakwa lainya sepakat tidak mengajukan eksepsi.
sidang akan dilanjutkan pada tanggal  24 januari 2024, dengan agenda pengajuan eksepsi oleh terdakwa. (*)