Penjabat Walikota Jambi Sri Pimpin Apel Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 11 Feb 2024 - 19:53

APEL: Penjabat Walikota Jambi memimpin Apel Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Utama Balai Kota Jambi, Minggu (11/2/2024).--

penjabat walikota jambi sri pimpin apel pengawasan masa tenang pemilu 2024                            jambi, jambiekspres.co - penjabat walikota jambi, sri purwaningsih memimpin apel pengawasan masa tenang pemilu 2024 yang dilaksanakan di lapangan utama balai kota jambi, minggu pagi (11/2/2024).
hadir dalam apel tersebut, ketua bawaslu provinsi jambi wien arifin, sekda kota jambi a. ridwan, ketua kpu dan bawaslu kota jambi serta perwakilan kodim 0415/jambi dan polresta jambi. apel diikuti 1.903 orang sebagai anggota pengawas tempat pemungutan suara (ptps) se-kota jambi.
dalam sambutannya, sri menyampaikan pentingnya peran camat dan lurah untuk memastikan warga yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (dpt) agar mendatangi tempat pemungutan suara (tps) saat pelaksanaan pencoblosan pada 14 februari 2024 mendatang.
kata sri purwaningsih, dirinya selaku kepala daerah punya tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, dalam konteks pembangunan dan termasuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik. 
baca juga:70 persen cjh sudah bayar pelunasan 
baca juga:gubernur warning lima opd 
sri mengharapkan, saat nanti melakukan pemungutan sampai dengan penghitungan suara, berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan.
"mari kita sama-sama menguatkan tekad, menguatkan komitmen untuk menjaga penyelenggaraan pemilu di kota jambi ini berjalan dengan baik,” kata sri purwaningsih.
dalam konteks pengawasan, tambah sri, negara sudah membentuk institusi yakni bawaslu, untuk itu ia mengajak semua pihak membantu bawaslu dalam hal pengawasan.
kota jambi, memiliki 11 kecamatan, 68 kelurahan, 451.723 dpt dan 1903 tps. hal ini tentu bukan pekerjaan mudah, karenanya diperlukan banyak sumber daya manusia. 
"diharapkan tidak ada masalah yang kita hadapi bersama di kota jambi, menjadi tugas kita bersama untuk memastikan penyelenggaraan nanti secara maksimal," ungkapnya. 
lebih lanjut sri juga berpesan agar para lurah dan camat, memastikan masyarakat yang ada di wilayahnya untuk hadir pada pemilu 14 februari nanti.
"itu adalah hajatan 5 tahunan pemerintah republik indonesia, pesta demokrasi yang kita lakukan 5 tahun sekali. pastikan seluruh masyarakat untuk hadir dan melaksanakan pencoblosan di tps,” tegas sri.
sri mengungkapkan, bahwa kondisi banjir din kota jambi sudah turun drastis sampai 7 cm, ia berharap kabar baik ini terus terjadi sampai hari pencoblosan sehingga warga tidak terganggu dengan kondisi banjir saat menuju tps.
ia meminta semua pihak saling berkoordinasi mengantisipasi segala kemungkinan serta mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis.
sri purwaningsih dalam kesempatan itu juga melepas tim penertiban alat peraga kampanye (apk) peserta kontestan pemilu 2024.
pemkot jambi, mendukung kerja bawaslu dalam penertiban apk tersebut dengan menyiapkan truk pengangkut dan tempat penyimpanan sementara apk menjelang dimusnahkan.
“hari ini juga kita akan melakukan kegiatan penertiban alat peraga kampanye," katanya. 
di kota jambi barangkali berbeda dengan kabupaten/kota yang lain di provinsi jambi. sangat banyak gambar-gambar, foto-foto yang beredar di sepanjang jalan. 
"maka hari ini (kemarin, red) juga di masa tenang ini, seluruh apk itu ditertibkan dalam konteks pekerjaan ini adalah bawaslu. pemerintah kota jambi kemudian membantu peralatan yang bisa menjangkau gambar-gambar atau apk yang posisinya tidak seperti normatif pada umumnya. kami tidak boleh dari pemerintah yang menertibkan, yang boleh melakukan itu adalah bawaslu," ujarnya.
lanjut sri, dalam menerbitkan apk-apk itu nanti akan ada petugas yang ikut mengamankan di belakang truk yang mengangkut apk-apk itu.
"sudah kami siapkan di tpa untuk kumpulnya apk tersebut kami simpan dan nanti pada saatnya akan dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya. (*)