DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:14

DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah provinsi Jambi mengesahkan 7 Ranperda menjadi Perda.--

"Alhamdulillah kita sudah menyepakati dan menyetujui pengesahan terhadap tujuh Ranperda yang sudah di bahas dimana Ranperda ini merupakan produk kita, produknya rakyat untuk periode DPRD Provinsi Jambi saat ini," ujar Edi Purwanto usai Rapat.

Edi Purwanto berharap Ranperda yang telah dibahas cukup lama yang kemudian dilakukan pembahasan dan kini telah disetujui menjadi Perda untuk segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur. Hal ini melihat beberapa Perda yang setelah dijadikan Perda tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

"Mudah-mudahan Perda ini segera dibuat Pergubnya untuk dilaksanakan, karena beberapa perda yang kita evaluasi itu sudah dibuat dan disepakati, proses pembahasannya juga sudah panjang tapi follow up nya tidak jalan," terangnya.

"Intinya saya yakin komitmen bersama, kesepakatan bersama yang kita buat harus di ejawatahkan dalam konteks kemanfaatan masyarakat Jambi," pungkasnya.(adv)

dprd provinsi jambi bersama pemerintah daerah sahkan 7 ranperda menjadi perda                            jambi - dprd provinsi jambi bersama pemerintah provinsi jambi sahkan 7 ranperda menjadi perda. rapat paripurna pengesahan 7 ranperda itu dipimpin langsung oleh ketua dprd jambi edi purwanto, dampingi oleh wakil ketua dprd provinsi jambi, burhanudin mahir dan dihadiri sejumlah anggota dprd provinsi jambi, selasa (5/3) kemarin. 
usai paripurna, ketua dprd provinsi jambi, edi purwanto berharap agar tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda) yang telah disetujui bersama untuk dijadikan peraturan daerah segera ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan gubernur. 
adapun agenda dalam rapat paripurna itu yakni penyampaian laporan pansus terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda). ada empat pansus yang dibentuk oleh dprd provinsi jambi dalam membahas tujuh ranperda. 
ketujuh ranperda tersebut yakni ranperda tentang peryelenggaraan jasa konstruksi, ranpperda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
kemudian, ranperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi jambi dalam bentuk barang milik daerah pada pt. bank pembangunan daerah jambi (perseroda), ranperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerahprovinsi jambi.
selain itu, turut dibahas ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi jambi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, serta ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah provinsi jambi dan ranperda provinsi jambi tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

hadir pada kesempatan itu, wakil gubernur jambi, abdullah sani dan sejumlah opd di lingkup pemerintahan provinsi jambi. pada rapat paripurna ini, masing-masing ketua pansus menyampaikan hasil pembahasan terhadap masing-masing ranperda yang dibahas.
pada rapat ini dilakukan penyampaian akhir fraksi-fraksi dan diambil keputusan akhir dewan terhadap tujuh ranperda tersebut. terhadap pengambilan keputusan tersebut, seluruh fraksi dprd provinsi jambi menyetujui terhadap tujuh ranperda tersebut untuk menjadi peraturan daerah.
atas kesepakatan tersebut, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara gubernur jambi yang diwakilkan oleh abdullah sani dengan pimpinan dprd provinsi jambi serta penyampaian rancangan awal rpjmd provinsi jambi tahun 2021-2026 oleh gubernur jambi.
"alhamdulillah kita sudah menyepakati dan menyetujui pengesahan terhadap tujuh ranperda yang sudah di bahas dimana ranperda ini merupakan produk kita, produknya rakyat untuk periode dprd provinsi jambi saat ini," ujar edi purwanto usai rapat.
edi purwanto berharap ranperda yang telah dibahas cukup lama yang kemudian dilakukan pembahasan dan kini telah disetujui menjadi perda untuk segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. hal ini melihat beberapa perda yang setelah dijadikan perda tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
"mudah-mudahan perda ini segera dibuat pergubnya untuk dilaksanakan, karena beberapa perda yang kita evaluasi itu sudah dibuat dan disepakati, proses pembahasannya juga sudah panjang tapi follow up nya tidak jalan," terangnya.
"intinya saya yakin komitmen bersama, kesepakatan bersama yang kita buat harus di ejawatahkan dalam konteks kemanfaatan masyarakat jambi," pungkasnya.(adv)