Pemilihan Pengurus BUMDes Lewat Musdes

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 21 Mar 2024 - 22:21

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan agar pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipilih melalui forum musyawarah desa (musdes).

“Pemilihan pengurus BUMDes sebaiknya dilakukan di forum musdes,” kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam ujian akhir disertasi dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Rabu (20/3), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemilihan pengurus BUMDes melalui musyawarah desa dapat memastikan orang-orang yang masuk ke dalam struktur kepengurusan BUMDes itu dipilih secara selektif dan benar-benar memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang usaha milik desa itu.

Apabila pemilihan pengurus BUMDes dilakukan tanpa musyawarah, Gus Halim khawatir pengurus BUMDes terpilih tidak kompeten sehingga berdampak negatif pengelolaan BUMDes.

Dia menilai BUMDes saat ini telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut, katanya, dibuktikan dengan eksistensi BUMDes selama masa pandemi COVID-19 dalam peningkatan ekonomi warga desa.

Lebih lanjut, Gus Halim menyinggung terkait peluang hasil penelitian Dirjen Harlina yang bertajuk “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja BUMDes, Dimediasi Kapabilitas Inovasi, dan Dimoderasi Dukungan Pemerintah (Studi pada BUMDes di Provinsi Jawa Timur)” itu untuk dijalankan di daerah lain.

Menurutnya, penelitian tersebut perlu dilakukan pula di daerah lain, seperti Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesnya mengalami kemajuan, namun tidak diikuti dengan kemajuan status desanya.

“Dari yang ada di lapangan, belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDes. Kadang desanya maju, tapi BUMDes masih kurang. Kadang, unit usahanya bagus, tapi tidak dari desa maju,” kata Gus Halim.

Terkait rekomendasi tersebut, Harlina menyampaikan terdapat tantangan dalam mengimplementasikan penelitiannya di daerah lain karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (ant)

pemilihan pengurus bumdes lewat musdes                            jakarta, jambiekspres.co-menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (mendes pdtt) abdul halim iskandar mengusulkan agar pengurus badan usaha milik desa (bumdes) dipilih melalui forum musyawarah desa (musdes).
“pemilihan pengurus bumdes sebaiknya dilakukan di forum musdes,” kata gus halim, sapaan akrab abdul halim iskandar dalam ujian akhir disertasi dari direktur jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi harlina sulistyorini di universitas brawijaya malang jawa timur, rabu (20/3), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di jakarta, kamis.
menurut dia, pemilihan pengurus bumdes melalui musyawarah desa dapat memastikan orang-orang yang masuk ke dalam struktur kepengurusan bumdes itu dipilih secara selektif dan benar-benar memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang usaha milik desa itu.
apabila pemilihan pengurus bumdes dilakukan tanpa musyawarah, gus halim khawatir pengurus bumdes terpilih tidak kompeten sehingga berdampak negatif pengelolaan bumdes. 
dia menilai bumdes saat ini telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa.
hal tersebut, katanya,  dibuktikan dengan eksistensi bumdes selama masa pandemi covid-19 dalam peningkatan ekonomi warga desa.
lebih lanjut, gus halim menyinggung terkait peluang hasil penelitian dirjen harlina yang bertajuk “pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja bumdes, dimediasi kapabilitas inovasi, dan dimoderasi dukungan pemerintah (studi pada bumdes di provinsi jawa timur)” itu untuk dijalankan di daerah lain.
menurutnya, penelitian tersebut perlu dilakukan pula di daerah lain, seperti papua, maluku utara, nias, sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang bumdesnya mengalami kemajuan, namun tidak diikuti dengan kemajuan status desanya.
“dari yang ada di lapangan, belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan bumdes. kadang desanya maju, tapi bumdes masih kurang. kadang, unit usahanya bagus, tapi tidak dari desa maju,” kata gus halim.
terkait rekomendasi tersebut, harlina menyampaikan terdapat tantangan dalam mengimplementasikan penelitiannya di daerah lain karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (ant)

Tag

Share