Bunyi-Bunyi Rekonsiliasi yang Kian Nyaring Dari Senayan

JAKARTA-Gerakan rekonsiliasi atas kubu-kubu koalisi partai politik yang berkompetisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik di Republik ini setelah pesta politik 5 tahunan.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menampilkan contoh nyata dari rekonsiliasi ini. Mereka berjabat tangan di salah satu Stasiun MRT, Jakarta, kemudian menjadi semangat untuk mengakhiri suasana polarisasi sengit setelah pemilu pada saat itu.

Langkah persatuan itu pun kemudian dilanjutkan dan terwujud dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024, dengan Prabowo di dalamnya sebagai Menteri Pertahanan.

Momen rekonsiliasi itu pun lantas direka ulang oleh Prabowo Subianto yang kini dinyatakan menang dan terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 berdasarkan keputusan KPU pada 20 Maret 2024.

Tanpa berlama-lama dan memilih-milih tempat, Prabowo langsung tancap gas menyambangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di markasnya yakni NasDem Tower, Jakarta, pada 22 Maret 2024.

Prabowo pun saat itu mengaku ingin menemui Surya Paloh untuk membalas ucapan selamat saat dinyatakan menang oleh KPU. Mantan Danjen Kopassus itu mengungkapkan kepada Surya bahwa selalu mengajak NasDem untuk bergabung.

Pada Pemilu 2024 tersebut, Prabowo dan Surya Paloh berbeda kubu. Prabowo sebagai capres yang diusung Partai Gerindra, sedangkan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres.

Pertemuan dua elite politik di Indonesia itu pun lantas memunculkan wacana bagi pemenang pilpres itu untuk mengunjungi partai lainnya, tak terkecuali PDI Perjuangan yang merupakan kubu berbeda.

Di sisi lain, saat itu ada juga wacana pertemuan yang akan dilakukan Prabowo ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para politikus dari PPP pun membuka pintu atas wacana tersebut.

Namun momen jabat tangan antara dua bos partai itu terjadi bukan tanpa dinamika sebelumnya. Karena setelah hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, muncul wacana penggunaan hak angket dari capres Ganjar Pranowo untuk digulirkan di DPR.

Puncaknya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Maret 2024, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi saat rapat dan menyampaikan usulannya untuk menggulirkan hak angket. Tak terkecuali dari fraksi partai yang berkoalisi dengan NasDem.

Namun setelah itu, wacana pengajuan hak angket seperti menguap begitu saja dan hilang dari kantor wakil rakyat tersebut. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pun mengaku belum mendapatkan arahan dari pimpinan partai terkait hak angket tersebut.

Hingga rapat paripurna penutupan masa sidang DPR pada Kamis (4/4) ini, tidak ada satu pun legislator di Senayan (Kantor DPR, MPR, DPR) yang menyampaikan usulannya terkait hak angket.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman pun mengaku bersyukur hak angket itu tidak bergulir di DPR hingga penutupan masa sidang.