Tersisa 6 Perusahaan Belum Bayar THR, Disnakertrans Ancam Berikan Sanksi

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Jumat , 26 Apr 2024 - 19:34

Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi Bahari Panjaitan--

tersisa 6 perusahaan belum bayar thr, disnakertrans ancam berikan sanksi                            jambi, jambiekspres.co - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi jambi mencatat hingga kamis (25/4), 6 perusahaan belum membayar tunjangan hari raya (thr).
jumlah berkurang dari data sebelumnya 10 perusahaan yang dilaporkan online dan 7 secara offline.
kepala disnakertrans provinsi jambi bahari panjaitan menyatakan pihaknya terus melakukan upaya mediasi ke perusahaan agar menunaikan kewajibannya kepada tenaga kerjanya.
dimana saat ini tengah masuk nota peringatan selama 14 hari. 
"ada nota (peringatan) satu hingga 3 masing-masing 14 hari, kita lakukan langkah mediasi dulu," sebut bahari.
bahari menjelaskan mediasi yang bersifat preventif terlebih dahulu dilakukan.
baca juga:3 pejabat eselon ii akan pensiun bersama 242 asn kota jambi
baca juga:pemkot jambi ingatkan netralitas asn
selanjutnya, baru penegakan hukum dan pengawasan. 
"kurang lebih (sanksi beratnya, red) nantinya sanksi administratif," akunya. 
dari keterangan pihak disnakertrans setidaknya ada 2 dua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang belum membayar thr tenaga kerjanya.
lalu juga ada perusahaan developer (pengembang) perumahan, dan distributor.
kadisnakertrans menyebut rata-rata permasalahan yang didapati seperti perusahaan developer yang kesulitan keuangan.
baca juga:pelanggaran hak karyawan, 17 perusahaan di jambi tak bayar thr 
baca juga:kemnaker segera tindaklanjuti 1.475 laporan thr kepada 930 perusahaan
juga ada yang mengaku tengah dalam proses pembayaran thr. 
"jika soal kesulitan keuangan memang susah juga bagi perusahaan, tapi tetap kami minta perusahaan segera membayarkan," sampai bahari.
namun, bahari mengakui memang tak ada sanksi keras bagi perusahaan yang berulah dengan hak buruknya ini.
"tidak sampai pencabutan izin perusahaan memang, karena pendekatan awalnya dengan mediasi baru tahap sanksi administratif dan pengawasan," ucapnya.
baca juga:bagi-bagi thr lebaran pakai qris transfer brimo tanpa ribet
baca juga:kemnaker catat 1.187 kasus aduan sementara di posko thr 
dari aduan yang masuk ke pihaknya, belasan laporan tenaga kerja sebelumnya berisi pembayaran thr yang tidak sesuai ketentuan, hingga ada kesepakatan pembayaran sesuai hak pekerja setelah ditindaklanjuti. 
bahari berharap kedepan perusahaan tak lagi mengesampingkan hak pekerjanya. karena thr saat lebaran merupakan hak tenaga kerja untuk memenuhi kewajiban keluarga saat hari raya keagamaan.
 "ini telah diatur oleh peraturan yang berlaku dan dilaksanakan setiap tahunnya, perusahaan wajib membayarkan hak pekerjanya," pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 27 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan