Fatwa Kontroversial Ulama Saudi Nyatakan Haji Non Prosedural Tidak Sah Ibadahnya

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 01 May 2024 - 11:22

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di Jakarta, Selasa (30/4/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/am.--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siapapun yang melaksanakan ibadah haji secara non prosedural maka ibadahnya dianggap tidak sah, sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi.

"Pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan, siapapun jamaah haji yang akan menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadahnya tidak dianggap sah," kata Menag seusai menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di Jakarta.

Menag Yaqut menjelaskan, fatwa tersebut dikeluarkan sebagai tindakan tegas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menertibkan mereka yang menyalahgunakan visa, di luar ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, dalam pelaksanaan ibadah haji hanya berlaku dua visa, yakni visa haji dan mujammalah. Sementara visa lainnya seperti visa ziarah dan ummal (pekerja) tidak bisa digunakan untuk berhaji.

Maka dari itu, ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dapat berhaji tanpa melalui antrean yang beredar di media sosial.

Sebelumnya di media sosial ditemukan seseorang yang mengklaim dapat memberangkatkan haji tanpa antrean lewat visa ziarah maupun ummal. Padahal, penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kemudian di samping itu, rata-rata daftar tunggu calon jamaah haji reguler Indonesia lebih dari 20 tahun.

"Disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F. Al Rabiah, dengan jelas peraturan-peraturan di Kerajaan Saudi Arabia termasuk tidak boleh digunakan yang visa selain visa resmi untuk haji. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana," katanya.

Senada dengan Yaqut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah mengatakan akan memberikan sanksi bagi mereka yang memaksakan beribadah haji secara non prosedural.

fatwa kontroversial ulama saudi nyatakan haji non prosedural tidak sah ibadahnya                            jakarta, jambiekspres.co - menteri agama yaqut cholil qoumas mengatakan siapapun yang melaksanakan ibadah haji secara non prosedural maka ibadahnya dianggap tidak sah, sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan majelis ulama kerajaan arab saudi.
"pemerintah saudi arabia melalui fatwa yang dikeluarkan, siapapun jamaah haji yang akan menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadahnya tidak dianggap sah," kata menag seusai menggelar pertemuan dengan menteri haji dan umrah arab saudi tawfiq f. al rabiah di jakarta.
menag yaqut menjelaskan, fatwa tersebut dikeluarkan sebagai tindakan tegas pemerintah kerajaan arab saudi untuk menertibkan mereka yang menyalahgunakan visa, di luar ketentuan yang berlaku.
baca juga:jamaah calon haji jambi berangkat ke tanah suci dengan maskapai saudi airlines
baca juga:satu calon jamaah haji tanjabtim meninggal dunia sebelum berangkat
 
menurutnya, dalam pelaksanaan ibadah haji hanya berlaku dua visa, yakni visa haji dan mujammalah. sementara visa lainnya seperti visa ziarah dan ummal (pekerja) tidak bisa digunakan untuk berhaji.
maka dari itu, ia meminta masyarakat indonesia untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dapat berhaji tanpa melalui antrean yang beredar di media sosial.
sebelumnya di media sosial ditemukan seseorang yang mengklaim dapat memberangkatkan haji tanpa antrean lewat visa ziarah maupun ummal. padahal, penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam undang-undang nomor: 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.
baca juga:44 calon haji di jambi melakukan mutasi kota untuk musim haji 2024, ini sebebnya
baca juga:proteksi penyakit menular, jamaah haji dianjurkan melakukan vaksinasi
kemudian di samping itu, rata-rata daftar tunggu calon jamaah haji reguler indonesia lebih dari 20 tahun.
"disampaikan menteri haji dan umrah, tawfiq f. al rabiah, dengan jelas peraturan-peraturan di kerajaan saudi arabia termasuk tidak boleh digunakan yang visa selain visa resmi untuk haji. pasti akan ada tindakan tegas dari sana," katanya.
senada dengan yaqut, menteri haji dan umrah arab saudi tawfiq f. al rabiah mengatakan akan memberikan sanksi bagi mereka yang memaksakan beribadah haji secara non prosedural.
"jika terbukti ibadah haji atau datang ke sana tidak prosedural itu tidak akan dibiarkan, akan mendapatkan sanksi," kata tawfiq.
baca juga:kanwil kemenag jambi siapkan rumah ramah lansia di asrama haji
baca juga:guru besar olahraga unja ciptakan senam haji dan umrah 
menurut dia, fatwa larangan berhaji secara non prosedural dikeluarkan majelis ulama arab saudi. jamaah yang non prosedural juga tidak akan terjamin keselamatannya.
"kami melaksanakan koordinasi dengan kementerian agama untuk memastikan bahwa yang mempromosikan pelaksanaan haji dengan visa yang tidak prosedural, semua itu adalah tidak benar, " katanya. (ant)