Pilkada Bakal Lebih Ramai Bila Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur, KPU Jambi Tunggu Regulasi

Reporter: Faizarman |

Editor: Jurnal |

Sabtu , 11 May 2024 - 05:48

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari --

“Jadi simulasinya, Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan tidak nyaleg Pemilu 2024 maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki (jika mau jadi calon kepala daerah),” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan, yang harus mudur jika hendak menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024, yakni mereka yang saat ini berstatus Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif Pemilu 2024 tapi tidak terpilih.

“(Meski tidak terpilih di Pileg 2024) maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki,” ucap Hasyim.

Hasyim menambahkan, bagi mereka Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024 terpilih, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan yang sekarang diduduki jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 2024.

Sementara, calon anggota legislatif terpilih 2024 dan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2024, tidak wajib mundur. Karena memang belum ada jabatan yang diemban.

“Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?,” tegas Hasyim.

Hasyim mengutarakan, tidak ada aturan tentang pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota 2024 dilakukan serentak. Sehingga, seorang calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024, bisa mengikuti kontestasi terlebih dulu, dan jika kalah maka statusnya sebagai anggota legislatif terpilih masih berlaku dan dilantik usai masa Pilkada 2024 berakhir. “Tidak ada larangan dilantik belakangan jika setelah kalah dalam Pilkada," pungkasnya. (*)

pilkada bakal lebih ramai bila caleg terpilih tak wajib mundur, kpu jambi tunggu regulasi                            jambi, jambiekspres.co-calon anggota legilatif (caleg) terpilih pada pemilihan umum (pemilu) mendapatkan angin segar menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. 
terlebih setelah komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) memberikan sinyal bahwa mereka tak pelu mundur untuk maju di pilkada 27 november mendatang. 
hal ini membuka ruang bagi para caleg terpilih di provinsi jambi untuk berhitung-hitung. sebab terdapat beberapa daerah caleg terpilih yang potensial untuk maju di pilkada maju di pilkada 2024.
baca juga:caleg terpilih diperbolehkan ikut pilkada 2024 tanpa wajib mundur, ini penjelasan kpu
baca juga:9 bakal calon bersaing ketat untuk dapatkan rekomendasi nasdem di pilkada kerinci
di pemilihan gubernur (pilgub) jambi misalnya, ada nama potensial seperti sy fasha ketua dpw nasdem provinsi jambi, cek endra ketua dpd i golkar provinsi jambi dan edi purwanto ketua dpd pdip provinsi jambi.
sedangkan di kabupaten/kota ada nama ivan wirata melirik pilkada muaro jambi, ada m hafiz fattah di batanghari, putra absor hasibuan di kota jambi, eka marlina di kabupaten tebo dan beberapa nama lainnya. 
ketua dpd ii golkar muaro jambi ivan wirata megatakan bahwa hal ini menjadi motivasi dan tambah energi baginya untuk bisa fokus mempersiapkan diri di pilkada. 
baca juga:bbs optimis raih dukungan pkb dalam di pilkada muaro jambi
baca juga:klaim dapat dukungan politik, syukur siap tinggalkan dpd untuk ramaikan pilkada merangin
‘’tentu ini menjadi motivasi dan energi tambahan bagi kita untuk istiqomah maju di pilkada muaro jambi,’’ tegas ketua fraksi golkar dprd provinsi jambi itu.
iw sendiri berhasil mempertahankan kursinya di dprd provinsi jambi dari dapil muaro jambi-batanghari. 
dukungan dari masyarakat muaro jambi terus mengalir ke iw agar maju di pilkada muaro jambi.
‘’bersama tim sukses, kita terus bergerak di akar rumput, menggaet hati pemilih di muaro jambi. insya allah, diawali dengan niat yang baik, hasilnya pun insya allah akan baik pula,’’ ujarnya.
sejak sebelum duduk di dprd provinsi jambi, sampai pencalegan lalu, bahkan sampai saat ini, iw  terus aktiv berkeliling menemui dan memenuhi undangan masyarakat muaro jambi. 
baca juga:klaim dapat dukungan politik, syukur siap tinggalkan dpd untuk ramaikan pilkada merangin
baca juga:kemendagri serahkan dp4 ke kpu, untuk susun dpt pilkada 2024
mulai dari subuh dan jumat keliling, hingga undangan-undangan pernikahan dan undangan lainnya.
‘’kita serap aspirasi masyarakat. semakin sering kita turun, kita semakin tahu apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat muaro jambi saat ini. 
ada kebahagiaan tersendiri berada di tengah-tengah masyarakat,’’ urainya.
lantas, bagaimana soal penjaringan kandidat dari golkar sendiri? menurut iw, saat ini dirinya sudah mendapatkan surat tugas dari dpp golkar untuk pilkada muaro jambi. 
namun demikian, untuk penjaringan kandidat, dpd ii golkar muaro jambi masih menunggu petunjuk dan arahan dari dpd i golkar provinsi jambi.
baca juga:nasdem tanjabtim buka penjaringan bacakada untuk pilkada 2024
baca juga:muslim gandeng ketua golkar daftar pks dan demokrat maju pilkada tanjabtim
‘’sebagai kader partai, tentu kita wajib taat dan tunduk kepada keputusan partai. apa pun intruksi dari dpd i dan dpp kita akan dengan ikhlas menjalankannya,’’ jawabnya.
bagaimana pula dengan wakil yang akan ia gandeng di pilkada mendatang? ‘’sudah ada beberapa nama yang saat ini sedang kita survey. tungga tanggal mainnya,’’ katanya.
tidak jauh berbeda dengan sy fasha yang beberapa waktu lalu mengaku tertarik maju di pilgub jambi 2024. 
namun, dirinya masih ingin melihat perkembangan dan dinamika politik ke depan, baru bisa menentukan.
 "target kami kan mengusung kader sendiri. tapi kita lihat perkembangan ke depan nanti," ucapnya.
selain dari keinginan masyarakat, mantan wali kota jambi dua periode itu mengatakan akan maju di pilgub jambi jika ada aturan mendagri terbaru yang membolehkan anggota dpr terpilih tak harus mundur untuk maju di pemilihan kepala daerah.
baca juga:pks dan pkb bersiap untuk berkolaborasi di pilkada
baca juga:jelang pilkada serentak, pemkot jambi ingatkan netralitas asn
"saya tergantung respons masyarakat lah. tapi, lihat aturannya juga, kalau memang aturannya tidak harus mundur, insyaallah saya maju ke (pemilihan) gubernur," ujarnya.
di sisi lain, jika aturannya mengharuskannya mundur sebelum dilantik jadi dpr ri, maka fasha akan tetap fokus memilih menjadi anggota dpr ri. 
"tapi kalau harus mundur mungkin saya tetap fokus di dpr ri," ucapnya.
sementara itu, anggota kpu provinsi jambi suparmin mengatakan bahwa pihaknya masih harus menunggu regulasi dari pusat.
 ia mengaku bahwa kpu di daerah hanya menjalankan regulasi yang sudah dibentuk kpu ri. 
"saya belum bisa berkomentar jauh. sekarang ini kita juga masih menunggu regulasi dari kpu ri. kami di daerah sifatnya hanya menjalanan aturan saja,” sebutnya. 
baca juga:yopi muthalib serius maju di pilkada tebo, resmi daftar di partai demokrat dan pkb
baca juga:ancam pthd, kasn ingatkan asn untuk tidak terlibat politik praktis dalam pilkada 2024
namun untuk pendaftaran pasangan calon, kata suparmin berdasarkan pkpu nomor 2 tahun 2023 akan dilakukan pada 27-29 agustus. kemudian dilakukan penentapan pasangan calon dilanjutkan dengan tahapan kampanye. 
yang jelas pendaftaran calon itu di akhir agustus. ini bersarkan pkpu 2 yang sudah dikeluarkan kpu ri,” jelasnya. 
sebelumnya, ketua kpu ri hasyim asy’ari meluruskan informasi yang beredar, terkait apakah calon anggota legislatif (caleh) terpilih di pemilu 2024 perlu mengundurkan diri atau tidak, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada 2024. 
menurutnya, mereka yang harus mundur adalah yang saat ini telah berstatus sebagai anggota dpr/dpd/dprd provinsi/kabupaten/kota. 
“jadi simulasinya, anggota dpr/dpd/dprd provinsi/kabupaten/kota hasil pemilu 2019 dan tidak nyaleg pemilu 2024 maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki (jika mau jadi calon kepala daerah),” kata hasyim.
baca juga:pdip jambi buka penjaringan bakal calon walikota untuk pilkada 2024
baca juga:darmadi resmi pinang demokrat, berharap jadi pengusung di pilkada kerinci 2024
hasyim menjelaskan, yang harus mudur jika hendak menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2024, yakni mereka yang saat ini berstatus anggota dpr/dpd/dprd provinsi/kabupaten/kota hasil pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif pemilu 2024 tapi tidak terpilih.
“(meski tidak terpilih di pileg 2024) maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki,” ucap hasyim.
hasyim menambahkan, bagi mereka anggota dpr/dpd/dprd provinsi/kabupaten/kota hasil pemilu 2019 dan menjadi calon anggota legislatif di pemilu 2024 terpilih, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan yang sekarang diduduki jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 2024.
sementara, calon anggota legislatif terpilih 2024 dan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada 2024, tidak wajib mundur. karena memang belum ada jabatan yang diemban.
baca juga:kpu kota jambi rekrut ulang badan adhoc pilkada 2024
baca juga:iskandar nazari masuk bursa bacakada, figure muda di pilkada kerinci 2024
 “kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?,” tegas hasyim.
hasyim mengutarakan, tidak ada aturan tentang pelantikan anggota dpr/dpd/dprd prov/kab/kota 2024 dilakukan serentak. sehingga, seorang calon anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024, bisa mengikuti kontestasi terlebih dulu, dan jika kalah maka statusnya sebagai anggota legislatif terpilih masih berlaku dan dilantik usai masa pilkada 2024 berakhir. “tidak ada larangan dilantik belakangan jika setelah kalah dalam pilkada," pungkasnya. (*)