Caleg Terpilih Harus Mundur Bila Maju Pilkada Serentak 2024

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 16 May 2024 - 08:07

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024--

"Dengan catatan agar KPU RI memerhatikan saran dan masukan dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dalam Rancangan PKPU itu, KPU menyiapkan sejumlah hal untuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, salah satunya dengan melakukan singkronisasi daftar pemilih berdasarkan pemilu lalu.

Selain itu, KPU juga menyiapkan agar tempat pemungutan suara (TPS) agar bisa digunakan oleh 600 pemilih untuk memudahkan pemilih menuju TPS. Pada Pilkada serentak sebelumnya, TPS maksimal digunakan oleh 500 pemilih.

Lalu untuk aturan soal pencalonan, KPU bakal meminta agar calon legislatif yang terpilih pada Pileg 2024 untuk bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Supaya jelas jalur yang ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR, DPRD," kata Ketua KPU Hasyim Asyari.

Selain itu, Komisi II juga bakal menggelar rapat evaluasi terkait Pemilu 2024 bersama KPU setelah penetapan PKPU tersebut. Adapun evaluasi itu dilakukan guna melanjutkan rapat evaluasi sebelumnya yang sempat tertunda. (ant)

caleg terpilih harus mundur bila maju pilkada serentak 2024                            
jakarta, jambiekspres.co-ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri hasyim asy'ari mengatakan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih di pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2024.

hal itu disampaikan hasyim dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu. sebelumnya, dia menyatakan caleg terpilih tak harus mundur bila maju pilkada.
ia menjelaskan dalam undang-undang pilkada menentukan bahwa jika ada anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan dari jabatannya.
"pada dasarnya di uu pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. ini bagi anggota," ujar hasyim.
meski begitu, bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd, atau dprd walaupun belum dilantik.
"jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. maka apabila yang bersangkutan didaftarkan partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri," jelasnya.
adapun syarat atau dokumen yang diperlukan adalah dokumen pengunduran diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd yang diserahkan paling lambat lima hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) di pilkada 2024.
dokumen kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.
kemudian, yang ketiga adalah surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
selain itu, hasyim juga memberikan simulasi. ia menuturkan dalam tahapan pilkada pendaftaran calon dilaksanakan tanggal 27-29 agustus 2024.
lalu, dilakukan penelitian administrasi verifikasi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon peserta pilkada itu pada tanggal 22 september 2024. untuk anggota dpr dpd sebagaimana diketahui yang terpilih akan dilantik 1 oktober 2024.
begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota sebagai calon atau paslon peserta pilkada 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih.
"jadi supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota dpr atau dpd. kurang lebih simulasi-nya demikian," pungkas hasyim.
komisi ii dpr ri menyetujui dua rancangan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2024 yang akan digelar pada november 2024.
dua pkpu itu adalah, yang pertama terkait dengan peraturan pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, serta yang kedua adalah peraturan terkait dengan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
"dengan catatan agar kpu ri memerhatikan saran dan masukan dari komisi ii dpr, kementerian dalam negeri, bawaslu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp)," kata ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia saat rapat kerja di kompleks parlemen, jakarta, rabu.
dalam rancangan pkpu itu, kpu menyiapkan sejumlah hal untuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, salah satunya dengan melakukan singkronisasi daftar pemilih berdasarkan pemilu lalu.
selain itu, kpu juga menyiapkan agar tempat pemungutan suara (tps) agar bisa digunakan oleh 600 pemilih untuk memudahkan pemilih menuju tps. pada pilkada serentak sebelumnya, tps maksimal digunakan oleh 500 pemilih.
lalu untuk aturan soal pencalonan, kpu bakal meminta agar calon legislatif yang terpilih pada pileg 2024 untuk bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"supaya jelas jalur yang ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota dpr, dprd," kata ketua kpu hasyim asyari.
selain itu, komisi ii juga bakal menggelar rapat evaluasi terkait pemilu 2024 bersama kpu setelah penetapan pkpu tersebut. adapun evaluasi itu dilakukan guna melanjutkan rapat evaluasi sebelumnya yang sempat tertunda. (ant)