GAWAT! Kondisi Keuangan RSUD Raden Mattaher Minus, Punya Hutang Rp 69 Miliar

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 04 Jun 2024 - 05:57

RSU Raden Mattaher Jambi--

Hasilnya, pimpinan memerintahkan agar kepala ruangan bertanggungjawab penuh mengawasi penggunaan paket BPJS agar tidak melebihi nilai yang sudah ditentukan.

“Kita harapkan ini juga sebagai evaluasi bagi para pegawai kita, jangan sampai insentif ini terus kita bayarkan padahal kondisi keuangan tidak memadai, nantinya dapat menambah jumlah hutang yang dapat mengganggu operasional Rumah Sakit,” sebutnya.

Ia mengungkapkan pembiayaan pasien yang ditanggung BPJS mendominasi sebanyak 96 persen di RSUD. Sebagai contohnya pada Januari 2024 dari pendapatan RSUD dari pembayaran BPJS sekitar Rp 8 Miliar.

"Tetapi pengeluaran yang kami dapatkan dari Kesmik itu sampai Rp 20 Miliar, sementara untuk total hingga Mei ini Saya belum cek datanya dari Kesmik," katanya.

Adapun kelebihan BPJS untuk insentif sendiri ini bisa didapatkan dari paket BPJS seperti paket untuk BPJS 4 hari berjumlah Rp 4 jutaan jika penggunaan obat efisien tanpa mengurangi kualitas bisa didapatkan.

Akibatnya kata Dia, ada 1.800 nakes dan pegawai yang tak mendapatkan insentif jasa medis ini.

Ditanya apa tidak ada pemberitahuan di awal tahun terkait mekanisme insentif ini?, Ferdi menyebut sebenarnya nakes sudah tahu mekanisme paket BPJS ini.

"Sebelum berjalan kita tak bisa bilang tak ada insentif, karena belum tahu pendapatannya, kita belum tahu efektif efisien, maka kami dalam rapat minta agar diimplementasikan agar bisa memberi kesejahteraan tanpa merugikan RS," akunya.

Sebelumnya, Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi mengancam akan mogok kerja bila uang insentif mereka tidak dibayar manajemen rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi itu.

"Kami akan mogok. Sudah 5 bulan uang insentif jasa pelayanan medis belum dibayarkan. Sudah berkali-kali keluhan ini disampaikan, belum ada solusi," ujar salah seorang Nakes yang enggan disebut namanya.

Nakes yang bekerja di RSUD Raden Mattaher ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honor.

gawat! kondisi keuangan rsud raden mattaher minus, punya hutang rp 69 miliar                             jambi, jambiekspres.co - polemik insentif jasa medis yang dituntut tenaga kesehatan rsud raden mattaher akhirnya terjawab.
pihak rsud menyebut kondisi keuangan yang minus dan hutang tercatat rp69 miliar dari tahun 2023 hingga bulan mei 2024, sehingga insentif belum dibayar.
wakil direktur umum dan keuangan rsud raden mattaher jambi ferdiansyah menyebut, insentif tersebut tidak dibayarkan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
"kondisi keuangan kita minus, namun dari tahun-tahun sebelumnya juga terus dibayarkan sehingga hutang kita semakin banyak, padahal yang namanya insentif itu diberikan kalau keuangan di rsud sedang surplus, kalau minus begini bagaimana kita mau bayarkan,” ucap ferdiansyah kepada jambi ekspres (3/6).
baca juga:dugaan pungutan biaya ambulans di rsud mh thalib sungai penuh dikeluhkan
baca juga:kualitas pelayanan publik jadi sorotan, dewan rekomendasikan pj walikota evaluasi kinerja rsud abdul manaf 
dijelaskan ferdiansyah, kondisi minusnya keuangan rsud karena penggunan paket ina-cbg yang sudah ditetapkan nasional untuk pasien bpjs sering melebihi angka yang sudah ditetapkan.
“misalnya paket tindakan pasien bpjs ini rp 5 juta, namun rupanya rsud habis untuk rp 100 juta, pihak bpjs tidak mau tau, mereka cuma mau bayar rp 5 juta sesuai paket tadi, ini kemudian yang menyebabkan keuangan kita minus,” sebutnya.
mantan sekretaris inspektorat provinsi jambi ini menegaskan, saat ini pihak rsud sendiri mempunyai hutang sampai dengan rp 69 miliar yang belum terbayarkan.
untuk itu, kebijakan ini harus diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan rsud raden mattaher jambi.
baca juga:dirut rsud mha thalib sungai penuh dicopot, ini sosok penggantinya
baca juga:wabupi tanjabtim lakukan sidak pelayanan rsud nh
"rata-rata untuk membayar insentif pegawai di sini rp 3 miliar per bulan, namun pada bulan januari lalu saja kita ada minus rp 8 miliar selisih dari pembayaran bpjs, jadi memang tidak ada uang untuk membayar insentif ini,” akunya.
pihak rumah sakit pun sudah memanggil para pejabat struktural dan kepala ruangan untuk merapatkan masalah ini pada jumat pekan lalu.
hasilnya, pimpinan memerintahkan agar kepala ruangan bertanggungjawab penuh mengawasi penggunaan paket bpjs agar tidak melebihi nilai yang sudah ditentukan.
“kita harapkan ini juga sebagai evaluasi bagi para pegawai kita, jangan sampai insentif ini terus kita bayarkan padahal kondisi keuangan tidak memadai, nantinya dapat menambah jumlah hutang yang dapat mengganggu operasional rumah sakit,” sebutnya. 
ia mengungkapkan pembiayaan pasien yang ditanggung bpjs mendominasi sebanyak 96 persen di rsud. sebagai contohnya pada januari 2024 dari pendapatan rsud dari pembayaran bpjs sekitar rp 8 miliar.
baca juga:sidak walikota ahmadi untuk memastikan pelayanan di rsud mh thalib sungai penuh
baca juga:setelah poli jiwa, rsud tebo buka poli mata dan saraf 
"tetapi pengeluaran yang kami dapatkan dari kesmik itu sampai rp 20 miliar, sementara untuk total hingga mei ini saya belum cek datanya dari kesmik," katanya.
adapun kelebihan bpjs untuk insentif sendiri ini bisa didapatkan dari paket bpjs seperti paket untuk bpjs 4 hari berjumlah rp 4 jutaan jika penggunaan obat efisien tanpa mengurangi kualitas bisa didapatkan.
akibatnya kata dia, ada 1.800 nakes dan pegawai yang tak mendapatkan insentif jasa medis ini. 
ditanya apa tidak ada pemberitahuan di awal tahun terkait mekanisme insentif ini?, ferdi menyebut sebenarnya nakes sudah tahu mekanisme paket bpjs ini.
"sebelum berjalan kita tak bisa bilang tak ada insentif, karena belum tahu pendapatannya, kita belum tahu efektif efisien, maka kami dalam rapat minta agar diimplementasikan agar bisa memberi kesejahteraan tanpa merugikan rs," akunya.
baca juga:rsud hanafie bungo sediakan ruangan rehabilitasi narkoba
baca juga:dugaan kelalaian, anwar sadat bakal cek rsud daud arif
sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan (nakes) rumah sakit umum daerah (rsud) raden mattaher provinsi jambi  mengancam akan mogok kerja bila uang insentif mereka tidak dibayar manajemen rumah sakit terbesar di provinsi jambi itu. 
"kami akan mogok. sudah 5 bulan uang insentif jasa pelayanan medis belum dibayarkan. sudah berkali-kali keluhan ini disampaikan, belum ada solusi," ujar salah seorang nakes yang enggan disebut namanya.
nakes yang bekerja di rsud raden mattaher ada yang pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai honor. 
pns memiliki gaji tetap dari negara tiap bulan serta tunjangan kesejahteraan daerah. sementara  pegawai honor  tiap bulan digaji berkisar rp 1,5 juta hingga rp 1,7 juta.
honor dibayar oleh apbd provinsi jambi dialokasikan di kegiatan opd masing masing.
jumlah  sumber daya manusia (sdm) rsud mattaher  per 1 januari 2024 lebih kurang 1.699 orang yang terdiri dokter umum 58, dokter spesialis 79, dokter sub spesialis 15 orang, dokter gigi spesialis 6, dokter gigi 7, perawat 605, perawat spesialis 1, perawat gigi 9, bidan 118, apoteker 23, asisten apoteker 47, psikolog klinik 2, nakes lainnya 186, dan fungsional umum 543 orang.
baca juga:molor, pembangunan gedung radioterapi di rsud raden mattaher gunakan adendum
baca juga:1.969 orang manfaatkan sktm untuk berobat di rsud raden mattaher 
selain itu, tambahan pendapatan dari nakes pns dan pegawai honor dari  dana insentif jasa bpjs. "uang inilah yang belum dibayar sudah lima bulan, bagi kami uang tersebut sangat berarti," tambah nakes itu. 
kisaran uang insentif itu bervariasi tergantung beban kerja dan wewenang dari ratusan ribu hingga jutaan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 04 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan