Mantan Mentan SYL Dituntut 12 Tahun

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Jumat , 28 Jun 2024 - 20:56

SIDANG TUNTUTAN: Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengusap wajahnya saat mengikuti jalannya sidang Jumat (28/6/2024). --

JAKARTA, JAMBIEKPRES.CO-Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020–2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Meyer Simanjuntak pada aidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat.

Selain itu, SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda SYL dapat disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," kata jaksa.

Menurut jaksa, SYL terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit belit dalam memberi keterangan, perbuatannya selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia.

"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak," sambung jaksa.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan ialah SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun pada saat ini.

Pada perkara ini, Menteri Pertanian periode 2019–2023 itu didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020–2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023 Muhammad Hatta. Keduanya juga duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Di dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa pengumpulan uang dilakukan SYL dengan cara meminta Kasdi dan Hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I di Kementan dan jajarannya.

Dijelaskan pula bahwa SYL mengumpulkan dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

SYL juga menyampaikan adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan yang harus diberikan kepada dirinya.

mantan mentan syl dituntut 12 tahun                             jakarta, jambiekpres.co-mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian tahun 2020–2023.
"menjatuhkan pidana terhadap terdakwa syahrul yasin limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi meyer simanjuntak pada aidang di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, jakarta, jumat.
selain itu, syl juga dituntut membayar uang pengganti sebesar rp44.269.777.204 dan ditambah 30 ribu dolar amerika serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.
dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda syl dapat disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," kata jaksa.
menurut jaksa, syl terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 12 huruf e juncto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) juncto pasal 64 ayat (1) kuhp.
dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni syl dinilai tidak berterus terang atau berbelit belit dalam memberi keterangan, perbuatannya selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat indonesia.
"terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak," sambung jaksa.
sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan ialah syl telah berusia lanjut, yakni 69 tahun pada saat ini.
pada perkara ini, menteri pertanian periode 2019–2023 itu didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total rp44,5 miliar di lingkungan kementan pada rentang waktu 2020–2023.
pemerasan dilakukan bersama sekretaris jenderal kementan periode 2021–2023 kasdi subagyono serta direktur alat dan mesin pertanian kementan ri tahun 2023 muhammad hatta. keduanya juga duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini.
di dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa pengumpulan uang dilakukan syl dengan cara meminta kasdi dan hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon i di kementan dan jajarannya.
dijelaskan pula bahwa syl mengumpulkan dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon i di lingkungan kementan ri yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi syl dan keluarganya.
syl juga menyampaikan adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada kementan yang harus diberikan kepada dirinya.
selain itu, syl juga menyampaikan kepada jajaran di bawahnya apabila para pejabat eselon i tidak dapat memenuhi permintaan itu, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau di-"nonjob"-kan oleh syl. apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan syl, diminta mengundurkan diri.
mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl) menyebut tuntutan pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) tidak mempertimbangkan posisinya sebagai menteri yang kala itu menghadapi berbagai situasi.
"tuntutan jpu yang 12 tahun untuk saya, saya melihat, tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi pada saat indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa," kata syl ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, jumat.
syl mengatakan bahwa posisinya selaku menteri pertanian dalam rentang waktu 2020–2023 menghadapi pandemi dan krisis yang menuntutnya melakukan langkah luar biasa (extraordinary).
"menghadapi covid-19, menghadapi krisis pangan dunia, dan pada saat itu presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary,” katanya.
ia mengeklaim bahwa dirinya melakukan upaya untuk menghadapi berbagai situasi yang berdampak kepada masyarakat.
"kedua, ada el nino yang hantam seluruh dunia. ada penyakit yang datang, tidak hanya covid-19, tetapi antraks dan pmk (penyakit mulut dan kuku). harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. saya manuver ke sana," ucapnya.
namun, syl merasa upayanya itu tidak dipertimbangkan oleh jaksa.
"sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. itu langkah extraordinary. itu bukan untuk kepentingan pribadi saya," tutur syl.
syl pun menepis dakwaan jaksa bahwa perjalanan ke luar negeri beserta biaya operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi dirinya.
"semua yang dilakukan di kementan, dengan nilai rp44 miliar itu dibandingkan kontribusi kementan setiap tahun di atas rp2.400 triliun, yang kau cari sama saya rp44 miliar selama 4 tahun dan itu semua untuk sewa pesawat, helikopter, itu pribadi kah? perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadi kah?" ucapnya.
kendati demikian, syl menghargai proses hukum yang berjalan.
"saya percaya pada kpk, saya percaya pada proses yang ada. oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang alami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada kementan," ucapnya. (ant)