Ombudsman Larang Pungutan Kepada Siswa Baru

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 06 Jul 2024 - 07:01

Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi--

Surati Dinas dan Instansi yang Menangani Pendidikan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Masih ditemukannya beberapa sekolah di Provinsi Jambi yang meminta pungutan kepada siswa pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi perhatian serius bagi Ombudsman. Ombudsman-pun meminta seluruh Dinas Pendidikan serta Kanwil Kemenag yang ada di Provinsi Jambi untuk mengingatkan seluruh sekolah untuk tidak lakukan pungli.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi, menyampaikan bahwa masih banyak sekolah yang melakukan pungutan yang tidak resmi kepada para siswa baru. Baik berbentuk pembelian seragam sekolah, uang buku, uang kursi, dan sebagainya sebagai dalil daftar ulang.

"Pungutan yang dilakukan sekolah, atau mobilisasi sekolah agar siswa baru membayar ke pihak tertentu dalam pembelian seragam merupakan tindakan yang melanggar aturan. Kami minta pihak dinas terkait larang itu," ucap Saiful.

Saiful menjelaskan bahwa Ombudsman telah menyurati Pemerintah Daerah dan juga Kemenag untuk menertibkan sekolah dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.

"Kami minta tidak ada lagi yang namanya pungli di sektor pendidikan karena itu merupakan hak masyarakat dan tujuan dari bernegara," tegas Saiful. (*)

ombudsman larang pungutan kepada siswa baru                            surati dinas dan instansi yang menangani pendidikan
jambi, jambiekspres.co - masih ditemukannya beberapa sekolah di provinsi jambi yang meminta pungutan kepada siswa pasca pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) menjadi perhatian serius bagi ombudsman. ombudsman-pun meminta seluruh dinas pendidikan serta kanwil kemenag yang ada di provinsi jambi untuk mengingatkan seluruh sekolah untuk tidak lakukan pungli.
kepala perwakilan ombudsman ri provinsi jambi saiful roswandi, menyampaikan bahwa masih banyak sekolah yang melakukan pungutan yang tidak resmi kepada para siswa baru. baik berbentuk pembelian seragam sekolah, uang buku, uang kursi, dan sebagainya sebagai dalil daftar ulang.
"pungutan yang dilakukan sekolah, atau mobilisasi sekolah agar siswa baru membayar ke pihak tertentu dalam pembelian seragam merupakan tindakan yang melanggar aturan. kami minta pihak dinas terkait larang itu," ucap saiful.
baca juga:prioritas untuk tenaga honorer rekrutmen pppk kota jambi 2024 menunggu petunjuk pusat
baca juga:gubernur pastikan permasalahan selesai
saiful menjelaskan bahwa ombudsman telah menyurati pemerintah daerah dan juga kemenag untuk menertibkan sekolah dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.
"kami minta tidak ada lagi yang namanya pungli di sektor pendidikan karena itu merupakan hak masyarakat dan tujuan dari bernegara," tegas saiful. (*)

Tag

Share