Ada Kelas Budaya Tibet Sekali Seminggu di Sekolah

Pada abad ke-7 Masehi, Kaisar Songtsen Gambo dari Yarlung menyatukan suku-suku di dataran tinggi dan mendirikan rezim Tubo. Pernikahannya dengan Putri Wencheng dari Dinasti Tang menghasilkan aliansi yang memfasilitasi pertukaran politik, ekonomi dan budaya antara Xizang dan Dinasti Tang.

Rezim Kekhanan Mongol menyatukan China dan mendirikan Dinasti Yuan pada 1279. Xizang menjadi wilayah administratif yang langsung berada di bawah pemerintahan Dinasti Yuan. Sejak itu, China telah mengalami beberapa kali pergantian dinasti, namun Xizang, kata pemerintah China, tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat China.

Setelah berdirinya Dinasti Qing (1644-1911) yang memperkuat pemerintahan Xizang. Pemerintah pusat Dinasti Qing memberikan gelar Dalai Lama (pemimpin agama tertinggi) dan Panchen Erdeni (pemimpin agama kedua tertinggi di Tibet) kepada Dalai Lama kelima dan Panchen Lama kelima, masing-masing pada 1653 dan 1713, yang secara resmi menetapkan posisi politik dan agama mereka di Xizang.

Revolusi tahun 1911 menggulingkan Dinasti Qing dan pada 1912, Republik China (1912-1949) didirikan.

Setelah pembentukan Pemerintahan Sementara Republik China di Nanjing pada 1929, Komisi Urusan Mongolia dan Tibet dibentuk untuk menjalankan yurisdiksi administratif atas Xizang dan berkantor di Lhasa sejak 1940.

Pada 1 Oktober 1949, Republik Rakyat China berdiri, selanjutnya pada 23 Mei 1951, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Xizang menandatangani perjanjian tentang "Pembebasan Xizang Secara Damai" di Beijing, yang disingkat menjadi "Perjanjian 17 Pasal".

Kemudian pada 1956, Komite Persiapan Daerah Otonomi Xizang dibentuk, namun pada 10 Maret 1959, sejumlah pihak memberontak yang menentang pemerintahan pusat Beijing dan pada saat yang sama juga pemerintah China menyebut Xijang memasuki era reformasi demokrasi dengan meninggalkan sistem teokrasi dan mendirikan pemerintahan demokrasi raktya.

Daerah Otonomi Xijang resmi dibentuk pada September 1965 dengan mewadahi etnis minoritas yang ada di Tibet di bawah Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah.

Dengan status "daerah otonom", maka Bahasa Tibet dapat digunakan sebagai penanda di jalan-jalan, fasilitas umum, hingga dokumen resmi pemerintah maupun dalam proses peradilan. Pemerintah daerah otonom juga diberi fleksibilitas kewenangan, asal tidak bertentangan dengan undang-undang untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan budaya di daerah tersebut.

Pemerintah pusat China mengatakan sebelum 1959, Xizang adalah kawasan feodal teokratis yang perekonomiannya tertinggal jauh dibandingkan wilayah lainnya, namun pemerintah pusat kemudian berupaya untuk membangun infrastruktur di Tibet, termasuk menyediakan jalan raya yang panjangnya hingga 123.306 km maupun jalur kereta hingga kereta berkecepatan tinggi "Fuxing" yang sudah beroperasi di Dataran Tinggi Tibet.

Maskapai Xizang Airlines juga sudah diluncurkan dengan 169 rute internasional dan domestik yang menghubungkan 74 kota.

Pariwisata telah menjadi industri pilar penting di Xizang. Pada 2023, kota itu menerima 55,17 juta wisatawan domestik dan asing, dengan total pendapatan pariwisata 65,15 miliar yuan. Pada 2023, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kawasan itu mencapai 239,267 miliar RMB (sekitar Rp532 triliun)

Di bidang pendidikan, sejak musim gugur 2012, pendidikan gratis 15 tahun telah diterapkan sepenuhnya. Pemerintah menyediakan dana sejak prasekolah hingga pendidikan tinggi, yang mencakup seluruh masa sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta.

Masalah putus sekolah pun diklaim telah "diselesaikan" oleh pemerintah China. Semua sekolah dasar dan menengah memiliki cakupan penuh internet dan fasilitas pendidikan.

Pada 2023, Xizang memiliki 3.472 sekolah dari semua jenis di semua tingkatan, dengan lebih dari 854.927 siswa bersekolah. Data sensus menunjukkan pada 2020, jumlah penduduk berpendidikan tinggi (universitas) ada 11.019 orang per 100.000 penduduk di Xizang.