Hasil Rapat Bersama Disdik Kota Jambi, Pansus Temukan Juknis PPDB Tak Tepat

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 17 Jul 2024 - 08:22

Ketua Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif --

Lalu, apakah jika ditemukan pelanggaran PPDB siswa akan digugurkan, Thaif mengatakan tidak akan melakukan tindakan itu.

"Kami tidak akan menggugurkan itu, tapi kami akan cari solusi. Bagaimana ke depan dan PPDB saat ini. Jika ada kesalahan kami akan membuat rekomendasi," jelasnya.

Thaif mengatakan, Pansus ini akan selesai sebelum Dapodik ditutup.

"Pansus ini akan mendalami semua persoalan PPDB di Kota Jambi. Kalau ada yang Pungli, jual beli kursi, dan lainnya itu akan kami ungkap," tuturnya.

Sementara, Sekretaris Pansus PPDB, Sutiono mengatakan hal yang sama. Ada overlap zonasi di beberapa sekolah, misalnya SMPN 7 dan SMPN 17 Kota Jambi.

"Inilah Pansus akan menggali, yang dimaksud jarak dalam PPDB itu apa?, Ada yang jaraknya 3.800 M diterima, sementara yang jaraknya dibawah itu tidak diterima. Kita menerima masukan dari masyarakat yang jarak zonasinya jauh diterima itu alasannya apa dan yang jarak zonasinya dekat diterima itu juga alasannya apa," katanya.

Pansus juga menemukan persoalan verifikasi pelamar pada PPDB 2024 yang dilakukan oleh sekolah masing-masing, bukan dilakukan oleh dinas pendidikan.

"Jadi semua jalur penerimaan PPDB itu dilakukan dan diverifikasi oleh sekolah masing-masing. Seperti jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, itu semua sekolah yang menentukan. Inilah yang akan kita dalami di Pansus ini," pungkasnya. (*)

hasil rapat bersama disdik kota jambi, pansus temukan juknis ppdb tak tepat                             jambi, jambiekspres.co - pansus penerimaan peserta didik baru (ppdb) dprd kota jambi mulai bekerja. 
selasa (16/7/2024), mereka menggelar rapat tertutup dengan mengundang dinas pendidikan dan beberapa kepala sekolah.
ketua pansus ppdb dprd kota jambi, abdullah thaif mengaku, pihaknya melakukan rapat perdana terkait dengan isu yang berkembang mengenai ppdb tahun 2024. 
"dari pagi hingga waktu istirahat shalat zuhur, teman-teman mulai menggali persoalan ppdb mulai dari juknis yang dinilai kurang tepat, terutama soal zonasi," kata ketua pansus ppdb dprd kota jambi, abdullah thaif.
baca juga:soroti loket di luar terminal
baca juga:peringati 10 muharram, gubernur al haris santuni 2.185 anak yatim
terkait zonasi ini, dinas pendidikan telah menetapkan sekolah dan wilayah zonasinya (kelurahan) yang telah terbagi-bagi, namun sangat disayangkan ada penumpukan. 
"ada penumpukan kelurahan di beberapa sekolah, misalnya smpn 7. terlalu besar jumlah kelurahannya, sehingga ada kesenjangan. problem ppdb ini ada dua, pertama mindset masyarakat tentang sekolah favorit dan daya tampung. kedua adalah meritokrasi jabatan kepala sekolah. banyak kepala sekolah yang sudah menjabat terlalu lama, sehingga merasa sekolah ini seperti perusahaan dia," katanya.
ditambahkan thaif, juknis ppdb dibuat oleh dinas pendidikan dan dijalankan oleh sekolah, termasuk verifikasi pendaftaran juga dilakukan oleh sekolah.
"pansus akan mengecek itu. kita akan turun melihat dan memvalidasi berkas pendaftaran. satu lagi saya tekankan, kawan-kawan di pansus minta meritokrasi kepala sekolah itu jalan, ada rolling. bisa dibuat batasnya dua periode saja. kalau masih layak jabat kepala sekolah, bisa ditaruh di sekolah yang levelnya lebih rendah, supaya bisa mengangkat nama sekolah itu," tambahnya.
thaif berharap hasil pansus ini nantinya tidak mengecewakan masyarakat. pansus ini juga tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. 
"tapi bagaimana ppdb ini kedepan ada perbaikan," katanya.
saat ditanya mengenai adanya mindset masyarakat tentang sekolah favorit, thaif mengatakan jika ada kesalahan dari pemerintah yang selama ini hanya menampilkan sekolah yang itu-itu saja. sehingga hal itu membangun opini publik tentang sekolah tersebut.
"kalau anak saya nanti sekolah di situ bisa ikut ini, bisa ikut itu, itu mindset masyarakat," katanya.
lalu, apakah jika ditemukan pelanggaran ppdb siswa akan digugurkan, thaif mengatakan tidak akan melakukan tindakan itu. 
"kami tidak akan menggugurkan itu, tapi kami akan cari solusi. bagaimana ke depan dan ppdb saat ini. jika ada kesalahan kami akan membuat rekomendasi," jelasnya.
thaif mengatakan, pansus ini akan selesai sebelum dapodik ditutup. 
"pansus ini akan mendalami semua persoalan ppdb di kota jambi. kalau ada yang pungli, jual beli kursi, dan lainnya itu akan kami ungkap," tuturnya.
sementara, sekretaris pansus ppdb, sutiono mengatakan hal yang sama. ada overlap zonasi di beberapa sekolah, misalnya smpn 7 dan smpn 17 kota jambi.
"inilah pansus akan menggali, yang dimaksud jarak dalam ppdb itu apa?, ada yang jaraknya 3.800 m diterima, sementara yang jaraknya dibawah itu tidak diterima. kita menerima masukan dari masyarakat yang jarak zonasinya jauh diterima itu alasannya apa dan yang jarak zonasinya dekat diterima itu juga alasannya apa," katanya.
pansus juga menemukan persoalan verifikasi pelamar pada ppdb 2024 yang dilakukan oleh sekolah masing-masing, bukan dilakukan oleh dinas pendidikan.
"jadi semua jalur penerimaan ppdb itu dilakukan dan diverifikasi oleh sekolah masing-masing. seperti jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, itu semua sekolah yang menentukan. inilah yang akan kita dalami di pansus ini," pungkasnya. (*)