Dampak Defisit Hingga Rp 400 M, Pemprov Masih Hitung Rasionalisasi Per OPD

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 07 Aug 2024 - 20:38

Pjs Gubernur Provinsi Jambi H. Sudirman --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pemerintah Provinsi Jambi tengah melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan akibat defisit yang terjadi saat ini. Persentase rasionalisasi tiap dinas akan berbeda. Paling jelas belanja tak prioritas di 43 OPD akan ditunda, waktunya hingga Oktober atau saat APBD Perubahan disahkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan saat ini masih dilakukan penghitungan untuk kegiatan yang tak prioritas yang dilakukan penundaan.

"Belum kelihatan, kami masih terus menghitung karena ada kondisi yang tidak mudah untuk dirasionalisasi, karena tak mungkin kita belanja dalam posisi defisit dibelanjakan,"katanya kepada Jambi Ekspres (7/8).

Belum bisa dirincikan, menurut Sekda lantaran lebih gampang menyusun APBD ketimbang merubah APBD. Ditanya apakah rasionalisasi belanja mencapai hingga puluhan persen, Ia belum bisa menyebutkan rentang persentase pemotongan per OPD.

BACA JUGA:Sudah Amankan 8 Tersangka

"Kita belum sampai di sana, karena ada OPD yang belanjanya besar ada belanja infrastruktur dan juga ada yang tidak," ucap pria yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi ini.

Ia menyebut, penundaan belanja tak prioritas akan dilihat pada bulan Agustus dan September ini. Namun sesuai surat edaran akan berakhir pada pengesahan APBD Perubahan atau pada bulan Oktober mendatang.

Meski demikian, Sekda menegaskan dengan defisit ini tak berdampak buruknya kerja OPD. Karena penyetopan hanya pada belanja tak prioritas, sedangkan belanja wajib tetap tersalur.

"Tak ada masalah, yang selama ini bekerja, hanya program yang kaitan dengan pengadaan barang dan korelasi infrastruktur, untuk sementara ditunda dulu, jangan sampai kegiatan kita laksanakan tapi duitnya tak tersedia," sebut Sekda.

Meski demikian, Ia menegaskan anggaran tetap tersedia untuk 4 proyek Multiyears (tahun jamak). Sebab telah disepakati bersama penganggarannya dengan DPRD, karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir.

Sudirman mengatakan defisit anggaran itu berkisar Rp 400 Miliar. Beberapa faktornya disebabkan oleh belanja melebihi pendapatan. Ia membantah defisit terjadi lantaran salah desain tim anggaran.

"Defisit terjadi karena ada dana transfer tak seluruhnya masuk, kemudian ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga bagian daripada yang mempengaruhi," kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, penyebab defisit ini terjadi lantaran Silpa yang ditargetkan 660-an Miliar pada 2024, ternyata Silpa Rp 69 Miliar, atau terpangkas Rp 600 Miliar. Lalu juga ada tanggung jawab membantu sisi keuangan penyelenggaran Pilkada hingga Rp 300 Miliar.

dampak defisit hingga rp 400 m, pemprov masih hitung rasionalisasi per opd                             jambi, jambiekspres.co - pemerintah provinsi jambi tengah melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan akibat defisit yang terjadi saat ini. persentase rasionalisasi tiap dinas akan berbeda. paling jelas belanja tak prioritas di 43 opd akan ditunda, waktunya hingga oktober atau saat apbd perubahan disahkan. 
sekretaris daerah provinsi jambi sudirman mengatakan saat ini masih dilakukan penghitungan untuk kegiatan yang tak prioritas yang dilakukan penundaan.  
"belum kelihatan, kami masih terus menghitung karena ada kondisi yang tidak mudah untuk dirasionalisasi, karena tak mungkin kita belanja dalam posisi defisit dibelanjakan,"katanya kepada jambi ekspres (7/8). 
belum bisa dirincikan, menurut sekda  lantaran lebih gampang menyusun apbd ketimbang merubah apbd. ditanya apakah rasionalisasi belanja mencapai hingga puluhan persen, ia belum bisa menyebutkan rentang persentase pemotongan per opd. 
baca juga:kapolda jambi pimpin rakor lintas sektoral dalam rangka pengamanan pilkada 2024
baca juga:sudah amankan 8 tersangka
"kita belum sampai di sana, karena ada opd yang belanjanya besar ada belanja infrastruktur dan juga ada yang tidak," ucap pria yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi jambi ini.
ia menyebut, penundaan belanja tak prioritas akan dilihat pada bulan agustus dan september ini. namun sesuai surat edaran akan berakhir pada pengesahan apbd perubahan atau pada bulan oktober mendatang. 
meski demikian, sekda menegaskan dengan defisit ini tak berdampak buruknya kerja opd. karena penyetopan hanya pada belanja tak prioritas, sedangkan belanja wajib tetap tersalur.
"tak ada masalah, yang selama ini bekerja, hanya program yang kaitan dengan pengadaan barang dan korelasi infrastruktur, untuk sementara ditunda dulu, jangan sampai kegiatan kita laksanakan tapi duitnya tak tersedia," sebut sekda.
meski demikian, ia menegaskan anggaran tetap tersedia untuk 4 proyek multiyears (tahun jamak). sebab telah disepakati bersama penganggarannya dengan dprd, karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir. 
sudirman mengatakan defisit anggaran itu berkisar rp 400 miliar. beberapa faktornya disebabkan oleh belanja melebihi pendapatan. ia membantah defisit terjadi lantaran salah desain tim anggaran.
"defisit terjadi karena ada dana transfer tak seluruhnya masuk, kemudian ada pendapatan asli daerah (pad) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga bagian daripada yang mempengaruhi," kata sekda.
ditambahkan sekda, penyebab defisit ini terjadi lantaran silpa yang ditargetkan 660-an miliar pada 2024, ternyata silpa rp 69 miliar, atau terpangkas rp 600  miliar. lalu juga ada tanggung jawab membantu sisi keuangan penyelenggaran pilkada hingga rp 300 miliar.
 "itu untuk pilkada 2023 dan 2024 yang tadinya untuk belanja opd terserap kesana. kemudian, satu sisi ada efisiensi, meski di sisi lain ada dana transfer yang ditargekan keluar di 2024 tak keluar. perhitungan itu yang diluar prediksi," sampainya.
sementara itu, ketua dprd provinsi jambi edi purwanto menyatakan defisit terjadi lantaran asumsi atau prediksi silpa provinsi yang tak cermat. lalu juga dak dan dau yang terjadi penurunan sehingga defisit terjadi selalu berulang.
atas dasar itu, edi meminta tapd membuat floating anggaran yang benar-benar hal prioritas. karena acap kali tapd memberikan floating anggaran ke opd yang digunakan untuk belanja-belanja yang sunnah muakkad (tak wajib). 
"sehingga saat ke kita (banggar) ada hal yang wajib terpenuhi mandatory spending tak terpenuhi, sehingga didorong ke yang wajib dulu, itulah pola main opd dan sudah kita sampaikan ke pak gubernur agar opd ditertibkan dan tapd harus cermat," akunya.
sebelumnya pemprov menerbitkan surat edaran (se) penundaan belanja tak prioritas yang di tandatangani gubernur jambi yang diwakili sekretaris daerah provinsi jambi sudirman pada 10 juli lalu. bernomor 1/se/tapd/vii/2024.
isinya,  menerangkan sehubungan dengan silpa tahun anggaran 2023 yang hanya tersisa sebesar rp 69.333.512.451 dari prediksi semula sebesar rp 543.444.504.879 berdasarkan hasil pemeriksaan bpk ri perwakilan jambi dan prediksi target pendapatan daerah yang tidak tercapai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi jambi tahun anggaran 2024, yang akan dikoreksi pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (p-apbd) provinsi jambi tahun anggaran 2024.
se itu memerintahkan, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah provinsi jambi selaku kuasa pengguna anggaran agar melakukan penundaan belanja yang tidak prioritas.
surat edaran itu berlaku sejak ditandatangani sampai dengan peraturan daerah provinsi jambi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan. (*)