Bawaslu Akan Perkuat Bukti Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2024
Anggota Bawaslu Puadi memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi peningatkan kapasitas jajaran Bawaslu Daerah. --
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Anggota Bawaslu Puadi meningatkan jajaran Bawaslu daerah untuk memperkuat bukti jika menemukan dugaan pelanggaran saat Pemilihan 2024.
Penguatan bukti itu, dikatakannya, dibutuhkan sebagai landasan kuat sebelum melakukan pemanggilan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
"Jangan coba-coba buktinya belum kuat tetapi (pihak yang diduga melakukan pelanggaran) sudah dipanggil. Itu bahaya," tegas Puadi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pelanggaran dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
BACA JUGA:Desak Bawaslu Tindak Lanjut Dugaan Pencatutan Data KTP di Pilkada DKI Jakarta
BACA JUGA:Bawaslu Jambi Beberkan Lima Titik Rawan Pilkada 2024
Puadi beralasan, pemanggilan tanpa bukti berpotensi pencemaran nama baik.
Oleh sebabnya, jika ada informasi awal Puadi meminta Bawaslu daerah menelusuri dan mendalami informasi tersebut.
"Jika cukup kuat buktinya, maka kita mengenal istilah LHP (laporan hasil pengawasan). Dalam konteks LHP cukup kuat buktinya, silakan panggil," katanya.
Lain halnya jika dugaan pelanggaran masuk melalui pintu laporan. Itupun kata Puadi laporan membutuhkan terpenuhinya syarat formil dan materil.
BACA JUGA:Bawaslu Klaim Pemilu 2024 Minus Temuan Money Politik
BACA JUGA:Berharap Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Meningkat
Puadi juga menambahkan pengawas pemilu perlu memperkuat pemahaman soal regulasi.
Dia mengatakan, dalam melakukan pengawasan perlu didasarkan oleh regulasi yang ada.
"Kuncinya kita (jajaran Bawaslu) harus tahu regulasinya. Kalau bahasa kerennya itu, kita harus punya pegangan hukum acara," pungkasnya. (gwb)
- Tag
- Share
-
-
