Komisi II DPRD Kota Jambi Gelar Hearing dengan PLN UP3 Jambi

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 28 Feb 2024 - 19:40

Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif (kiri) menyampaikan pandangannya saat hearing.--

Dewan Pertanyakan Kebijakan P2TL

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar hearing bersama dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi terkait dengan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Hal itu dikarenakan banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan itu.

Rapat itu dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, juga Ombudsman Provinsi Jambi serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Suasana hearing di DPRD Kota Jambi, Rabu (28/2/2024).--

Suasana hearing komisi II DPRD Kota Jambi dan PLN UP3 Jambi di DPRD Kota Jambi, Rabu (28/2/2024).--

Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh PLN.

“Kami pertanyakan tadi kemana denda-denda itu selama ini, apakah ada juga disetorkan ke PAD Kota Jambi melalui Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU),” kata Junedi, Rabu (28/2/2024).

Hearing komisi II DPRD Kota Jambi dan PLN UP3 Jambi di DPRD Kota Jambi, Rabu (28/2/2024).--

Hearing komisi II DPRD Kota Jambi dengan PLN UP3 Jambi, diikuti Ketua YLKI dan juga Kepala BPPRD Rabu (28/2/2024).--

Kata Junedi, pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial, PLN jangan langsung memutus. Harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidikan, baru diberi sanksi.

“Baiknya dipastikan dulu, disengaja atau tidak, diselidiki dulu. Karena banyak warga yang tidak tahu. Tiba-tiba ada masalah pada KWH meter langsung diputus oleh PLN. Ada yang kena denda sampai Rp7 juta,” katanya.

Junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload. Di mana sambungan paralel kabel listrik yang terhubung dari rumah ke rumah menempel di atap kediaman mereka dengan pakai besi tempat kabel nya tersebut.

komisi ii dprd kota jambi gelar hearing dengan pln up3 jambi                            dewan pertanyakan kebijakan p2tl
jambi, jambiekspres.co – komisi ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota jambi menggelar hearing bersama dengan pln unit pelaksana pelayanan pelanggan (up3) jambi terkait dengan p2tl (penertiban pemakaian tenaga listrik). hal itu dikarenakan banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan itu. 
rapat itu dihadiri oleh yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) jambi, juga ombudsman provinsi jambi serta badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) kota jambi. 
suasana hearing di dprd kota jambi, rabu (28/2/2024).--
suasana hearing komisi ii dprd kota jambi dan pln up3 jambi di dprd kota jambi, rabu (28/2/2024).--
dalam rapat itu, ketua komisi ii dprd kota jambi, junedi singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh pln. 
“kami pertanyakan tadi kemana denda-denda itu selama ini, apakah ada juga disetorkan ke pad kota jambi melalui pajak penerangan jalan umum (pju),” kata junedi, rabu (28/2/2024).
baca juga:update sirekap 54,65%, persaingan caleg diinternal partai dapil 1 kota jambi masih terbuka dan ini alasannya 
baca juga:harapkan sinergi legislatif milenial dengan pengusaha
hearing komisi ii dprd kota jambi dan pln up3 jambi di dprd kota jambi, rabu (28/2/2024).--
hearing komisi ii dprd kota jambi dengan pln up3 jambi, diikuti ketua ylki dan juga kepala bpprd rabu (28/2/2024).--
kata junedi, pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial, pln jangan langsung memutus. harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidikan, baru diberi sanksi. 
“baiknya dipastikan dulu, disengaja atau tidak, diselidiki dulu. karena banyak warga yang tidak tahu. tiba-tiba ada masalah pada kwh meter langsung diputus oleh pln. ada yang kena denda sampai rp7 juta,” katanya.
junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload. di mana sambungan paralel kabel listrik yang terhubung dari rumah ke rumah menempel di atap kediaman mereka dengan pakai besi tempat kabel nya tersebut.
suasana hearing komisi ii dprd kota jambi dan pln up3 jambi di dprd kota jambi, rabu (28/2/2024)--
 
“ada yang sampai 10 sambungan rumah itu sangat beresiko bagi masyarakat. karena itu juga tanggung jawab dari pln tadi, supaya ditambah tiang. saya tekankan soal hak dan kewajiban pln di kota jambi ini supaya benar-benar di jalankan,” katanya.
 hasil dari hearing itu nantinya akan dibawa ke kementrian esdm untuk mencarikan solusi. supaya jaringan listrik di kota jambi ini kedepannya bisa lebih tertib. 
anggota komisi ii dprd kota jambi, sutiono pada kesempatan itu meminta data berapa jumlah data denda-denda yang sudah masuk ke pln dari warga kota jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan p2tl. selain itu, dia juga meminta kalkulasi perhitungan denda yang dikenakan pada pelanggar.
ketua komisi ii dprd kota jambi, junedi singarimbun (kiri)--
anggota komisi ii dprd kota jambi sutiono (kanan) menyampaikan pandangannya saat hearing.--
“ada yang didenda rp7 juta. tapi pas di protes, dendanya turun jadi rp4 juta. jadi dasar apa yang digunakan untuk perhitungan itu,” katanya.
sutiono juga meminta agar para pelanggar yang tidak layak ditetapkan  denda, untuk diberi ruang mediasi. “bolehkan ajukan keberatan, karena tidak semua itu sesuai dengan yang dituduhkan. kadang konsumen itu tidak tahu. beri ruangan khusus untuk mereka bisa menyanggah, jangan dipersuli. kami dengar, mereka yang mau menyanggah ini dipersulit, lempar sana, lempar sini. jadi makanya saya minta ada ruangan khusus,” katanya.
ia juga membandingkan, bahwa pln sering mematikan lampu hingga berjam-jam. namun masyarakat tak pernah meminta kompensasi kepada pln. 
“tapi giliran konsumen telat bayar 1-2 hari, langsung putus. jadi jangan juga seperti itu, kebijakan itu harus berkeadilan,” jelasnya.
asisten manager niaga dan pemasaran, pln up3 jambi, ery adhityo mengatakan jika p2tl memiliki regulasi yang jelas. p2tl ini diberlakukan bagi pelanggan pln yang diduga ada indikasi pelanggaran. 
dilakukan dalam rangka penertiban, supaya listrik bisa dipakai dengan benar, dan diukur secara benar. muaranya nanti ada korelasi dengan pajak pju tadi, supaya perhitungannya juga sesuai. "sehingga kami meminimalisir upaya pencurian,” katanya.
ditambahkan indra jaya, manajer bagian transaksi energi pln up3 jambi, jika pelanggan terindikasi melakukan pelanggaran, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk menyanggah. 
“kita telaah juga bukti – bukti yang disampaikan,” katanya.
menurutnya, khusus up3 jambi pihaknya setiap bulannya memeriksa hampir 6.000 pelanggan. dari data pemeriksaan itu, rata-rata setiap bulan ditemukan 200 pelanggan melanggar. sehingga hal itu dikenakan p2tl. 
“kami akan mengakomodir saran-saran dari hasil hearing ini. selama ini kami juga sudah memberikan atensi, kami beri ruang mengajukan keberatan. kami melibatkan esdm provinsi. ada yang sampai lepas sanksi ada. kami beberapa kali mengubah penetapan, jika konsumen memiliki bukti-bukti,” katanya. 
sementara itu, ketua ylki provinsi jambi, ibnu kholdun mengatakan jika pihaknya banyak terima laporan mengenai p2tl ini. menurutnya, perlu solusi yang serius dari pln dari kebijakan tersebut. 
“karena kami melihat p2tl ini selalu berimbas pada denda-denda, jumlahnya jutaan rupiah. sekarang tingkat ekonomi masyarakat agak sulit,” katanya.
kata ibnu, pihaknya banyak terima pengaduan mengenai kasus kwh bolong, segel rusak, dan lainnya. 
“ada juga konsumen itu yang baru beli rumah, tiba-tiba ditertibkan. katanya ada pelanggaran. ini sangat diskriminatif, pln ini hanya ingat hak tapi kewajibannya lupa,” katanya. 
ia menilai, jika p2tl ini sudah lari dari tujuan awalnya, yaitu memastikan pelayanan listrik bisa diterima masyarakat dengan maksimal, penyaluran listrik aman, dan menjaga keselamatan bagi konsumen. 
“sudah lari dari tujuan awalnya ini. sekarang ini kami menilai mereka hanya mengejar denda. karena baru telat bayar, atau ada persoalan yang terkadang konsumen sendiri tidak tahu, langsung diputus. sangat zolim dan diskriminatif,” katanya.
seharusnya kata ibnu, pln menerapkan azas praduga tak bersalah. sebab, indonesia adalah negara hukum. 
“setiap pelanggaran itu harus ada proses pembuktian, diberi peringatan dulu. baru kalau masih bandel bisa dikenakan sanksi pemutusan. jadi saya minta jangan abaikan azas praduga tak bersalah itu,” katanya. (*)