Utang Obat RSUD RM Capai Rp 40 Miliar

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 04 Jun 2024 - 19:27

RSU Raden Mattaher Jambi--

JAMBIEKSPRES.CO - Pihak RSUD Raden Mattaher mengakui ada utang obat yang belum dibayar pada 2023. Jumlahnya mencapai Rp 40 Miliar. Hal ini diketahui pasca kunjungan DPRD Provinsi Jambi pada pertengahan Mei 2024 lalu.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Ferdiansyah mengatakan, utang terjadi salah satunya karena dampak penggunaan BPJS Kesehatan diluar limit. Terkait dengan penggunan paket INA-CBG yang sudah ditetapkan Nasional untuk pasien BPJS sering melebihi angka yang sudah ditetapkan.

Meskipun berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau anggarannya mandiri, akan tetapi masalah ini harus dituntaskan agar suplay obat tetap tersedia.

"Utang obat sekitar Rp 40 Miliar disebabkan salah satunya karena pelayanan yang lebihi limit sehingga berdampak juga ke obat," kata Ferdiansyah kepada Jambi Ekspres.

Dikatakannya, untuk mencegah hutang membengkak maka telah dilakukan rapat evaluasi dan diingatkan pada unsur manajerial yang ada di rumah sakit.

Bentuk solusinya, ungkap Ferdiansyah, pihaknya sudah menekankan kepada seluruh manejerial yang ada di RSUD agar harus memantau dan memonitoring paket BPJS.

"Hanya itu kedepan, jika patuh ke paket BPJS maka kita tak rugi. Minimal walaupun kita tak untung kita tak rugi," tegas Ferdi.

Kendati demikian, untuk tahun 2024 hingga saat ini, Ferdiansyah memastikan untuk ketersediaan obat terjamin ada di RS. Termasuk obat untuk penyakit jantung, gula dan lainnya yang sempat disinyalir sering tak tersedia di RS milik Pemprov ini.

"Obat itu wajib ada, karena operasional wajib, maka salah satu strategi semuanya patuh paket BPJS dari pimpinan hingga bawah," akunya.

Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun 2023 pada (11/5) melakukan tinjauan ke RSUD Raden Mataher Jambi.

Sidak langsung dikomandoi oleh Ketua Pansus IV Asriadi, Wakil Hamdani, Sekretaris Juanda serta Budiyako Anggota.

Usai sidak, Sekretaris Pansus Juanda mengatakan, dari hasil tinjauan, ada beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi, pertama, masalah pelayanan yang dianggap kurang maksimal khusunya saat kedatangan pasien terjadi penumpukan.

utang obat rsud rm capai rp 40 miliar                            jambiekspres.co - pihak rsud raden mattaher mengakui ada utang obat yang belum dibayar pada 2023. jumlahnya mencapai rp 40 miliar. hal ini diketahui pasca kunjungan dprd provinsi jambi pada pertengahan mei 2024 lalu.
wakil direktur umum dan keuangan rsud ferdiansyah mengatakan, utang terjadi salah satunya karena dampak penggunaan bpjs kesehatan diluar limit. terkait dengan penggunan paket ina-cbg yang sudah ditetapkan nasional untuk pasien bpjs sering melebihi angka yang sudah ditetapkan.
meskipun berbentuk badan layanan umum daerah (blud) atau anggarannya mandiri, akan tetapi masalah ini harus dituntaskan agar suplay obat tetap tersedia.
"utang obat sekitar rp 40 miliar disebabkan salah satunya karena pelayanan yang lebihi limit sehingga berdampak juga ke obat," kata ferdiansyah kepada jambi ekspres.
baca juga:edi purwanto paparkan tugas dan fungsi dprd 
baca juga:parbudpora tanjabtim usulkan survei geofisika untuk pengembangan objek wisata air panas
dikatakannya, untuk mencegah hutang membengkak maka telah dilakukan rapat evaluasi dan diingatkan pada unsur manajerial yang ada di rumah sakit.
bentuk solusinya, ungkap ferdiansyah, pihaknya sudah menekankan kepada seluruh manejerial yang ada di rsud agar harus memantau dan memonitoring paket bpjs.
 "hanya itu kedepan, jika patuh ke paket bpjs maka kita tak rugi. minimal walaupun kita tak untung kita tak rugi," tegas ferdi.
kendati demikian, untuk tahun 2024 hingga saat ini, ferdiansyah memastikan untuk ketersediaan obat terjamin ada di rs. termasuk obat untuk penyakit jantung, gula dan lainnya yang sempat disinyalir sering tak tersedia di rs milik pemprov ini.
 "obat itu wajib ada, karena operasional wajib, maka salah satu strategi semuanya patuh paket bpjs dari pimpinan hingga bawah," akunya. 
sebelumnya pada pertengahan mei lalu, panitia khusus (pansus) iv dprd provinsi jambi yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) gubernur jambi tahun 2023 pada (11/5) melakukan tinjauan ke rsud raden mataher jambi.
sidak langsung dikomandoi oleh ketua pansus iv asriadi, wakil hamdani, sekretaris juanda serta budiyako anggota.
usai sidak, sekretaris pansus juanda mengatakan, dari hasil tinjauan, ada beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi, pertama, masalah pelayanan yang dianggap kurang maksimal khusunya saat kedatangan pasien terjadi penumpukan.
“setelah berdiskusi dengan pihak rumah sakit, ternyata mereka memiliki alasan yang kuat, sehingga terjadi penumpukan,” kata juwanda.
kedepan, kata juanda, pemerintah daerah, pihak rumah sakit, maupun dprd, bersama-sama untuk mencari solusi sehingga tidak lagi terjadi penumpukan.
“masalah penumpukan ini memang selalu menjadi masalah, ini harus diselesaikan,” harapnya.
selanjutnya, tambah juanda, pihaknya melakukan tinjauan tentang penggunaan anggaran apbd terhadap pembangunan fisik di rumah sakit.
“tadi sudah kita cek, senin kita panggil untuk menggali lebih dalam lagi tentang hasil penggunaan anggaran apbd tahun 2023,” akunya.
tak hanya masalah itu saja, pansus iv juga menerima keluhan dari pihak rumah sakit terkait masalah pembayaran obat.
pihak rumah sakit minta dibakup melalui apbd karena dana blud tidak mencukupi untuk membayar utang obat.
“senin kita akan melaksanakan hearing bersama pihak rumah sakit serta beberapa opd terkait. hearing diperlukan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan yang dilaksanakan,” pungkasnya. (*)