PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjelang akhir tahun 2023 memperoleh Rp800 miliar bantuan Bank Dunia untuk merehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
“Untuk seleksi lokasi rehabilitasi didasarkan pada usulan dari provinsi sudah dijalankan beberapa bulan lalu, kemudian melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi tersebut,” kata
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Mamun Murod, di Pekanbaru, Jumat.
Menurut Mamun Murod, Riau justru menjadi salah satu provinsi percontohan dalam program rehabilitasi mangrove dengan dukungan dana sebesar Rp800 miliar itu.
Karena itu, dia menyebutkan anggaran sebesar Rp800 miliar itu adalah untuk mendukung upaya rehabilitasi dengan target seluas 7.498 hektare lahan mangrove tersebar di enam kabupaten dan kota di Riau.
“Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kota
Dumai dengan luas masing-masing area rehabilitasi yang bervariasi,” katanya pula.
Luas lahan yang direhabilitasi tercatat Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten terluas yang direhabilitasi 3.660 hektare, disusul Bengkalis seluas 1.400 hektare, Pelalawan 1309 hektare, Rokan Hilir 674 hektare, Kepulauan Meranti seluas 385 hektare, dan Dumai seluas 70 hektare.
Rehabilitasi mangrove selain di Riau, juga dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
“Rehabilitasi mangrove merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pemulihan ekosistem mangrove, diharapkan kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar ekosistem mangrove dan juga menjadi ekosistem mangrove semakin lestari,” katanya lagi. (ant)