Akibat Tak Terpenuhinya Pendapatan dan Dana Transfer
JAMBI-Pemerintah Provinsi Jambi mengalami defisit anggaran jelang akhir APBD Murni 2024. Hal itu diterangkan dengan Surat Edaran (SE) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tertanggal 10 Juli yang ditandatangani Sekda Provinsi Jambi Sudirman mewakili Gubernur Jambi.
Besaran defisit sekitar Rp400 Miliar. Akibatnya, dalam SE TAPD itu diminta seluruh OPD melakukan penundaan belanja tidak prioritas hingga pengesahan APBD- Perubahan atau sekitar Oktober 2024. Namun Pemprov meyakini takkan hal yang prioritas seperti subsidi kesehatan masyarakat.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan soal penyebab defisit anggaran akan dijelaskan olrh tim anggaran (TAPD) atau Banggar.
Karena, Haris menyebut penyebab defisit panjang cerita nya.
‘‘Jadi begini kalau bicara defisit panjang ceritanya , mungkin tanya ke banggar (TAPD) saja, angka pastinya saya lupa,’‘ kata Al Haris kepada Jambi Ekspres.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sudirman mengatakan defisit anggaran itu berkisar Rp400 Miliar. Beberapa faktornya disebabkan oleh belanja melebihi pendapatan. Ia membantah defisit terjadi lantaran salah desain tim anggaran.
‘‘Defisit terjadi karena ada dana transfer tak seluruhnya masuk, kemudian ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga bagian daripada yang mempengaruhi,’‘ kata Sekda.
Menurut Sudirman, prediksi Silpa tahun 2023 yang tidak sesuai apa yang ditargetkan, sehingga juga menjadi bagian yang mempengaruhi terjadi defisit anggaran. ‘‘Padahal kita kedepan 2025 itu tidak ada lagi dana multiyers tidak ada, dana untuk Pilkada juga sudah tidak ada, tapi karena belanjar di 2023 itu berimbas ke 2024,’‘ jelasnya.
Sudirman juga tak menapik bahwa selama tiga tahun berturut-turut terjadi defisit.
‘‘Di 2020 dampaknya di 2021-2022 karena dampak Covid-19 , di 2023 ditambah lagi kita berkewajiban untuk memenuhi belanja Pilkada, itu sekitar 250-an M,’‘ ungkapnya.
Menyikapi defisit tersebut kata Sudirman, maka adanya rasionalisasi anggaran, mana program yang dinilai atau belum prioritas itu ditunda untuk tahun depan.
‘‘Mau tidak mau rasionalisasi,’‘ sebutnya.
Ditanya terkait dampak defisit bisa langsung merugikan masyarakat Jambi seperti pembiayaan subsidi kesehatan dan lainnya ? Sekda menyebut tidak terganggu.