JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) fokus berupaya menangkal hoaks untuk mewujudkan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis, aman, dan damai.
"Kementerian komunikasi dan Informatika bertekad mewujudkan Pilkada 2024 yang damai, demokratis, dan bermartabat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Jakarta, Jumat.
Dia mengemukakan peluang peningkatan risiko persebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian serta pembocoran informasi secara tidak bertanggung jawab di ruang digital menjelang dan selama tahapan pelaksanaan pilkada.
Menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari konten-konten negatif semacam itu, menurut dia, merupakan kunci untuk memastikan pilkada berlangsung dengan baik.
"Kita menjaga ruang digital supaya ruang digital kita ini sehat ya," ujarnya.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi telah menyampaikan rencana kementerian menyiapkan kanal khusus untuk menginformasikan dan melaporkan temuan hoaks seputar pilkada.
"Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada," kata Prabu pada Rabu (28/8).
Kanal khusus tersebut dimaksudkan untuk menangkal penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi selama pemilihan kepala daerah.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha membuat kesepakatan dengan para pengelola platform media sosial agar mereka bisa merespons cepat persebaran hoaks terkait pilkada.
"Kami sedang membangun kesepakatan dengan platform, dan juga tentunya didukung oleh media mainstream ya, untuk bisa merespons cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks," kata Prabu.
Dia menyampaikan bahwa mencegah persebaran hoaks sangat penting mengingat hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dari klarifikasinya. Proses klarifikasi yang kadang berbelit membuat hoaks keburu tersebar luas sehingga susah untuk dikendalikan. (ant)