SAROLANGUN-Kinerja birokrasi Pemkan Sarolangun saat ini tengah mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun. Hal itu, disampaikan oleh salah satu anggota Banggar dan juga Ketua Fraksi PAN Sarolangun, Hermi.
Saat Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri, hendak menyampaikan pidato pembuka rapat paripurna penyampaian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun tahun 2024, di gedung DPRD setempat.
Hermi malah melakukan interupsi dan mempertanyakan kepada Pj Bupati Sarolangun sebagai kepala daerah atas keterlambatan masuknya bahan penyampaian penyusunan R-APBD tahun 2024 ini ke DPRD.
“Sebagai kepala daerah harusnya Pj Bupati fokus dengan tugasnya yang meliputi berbagai sektor serta tidak hanya perhatian soal inflasi dan stunting saja yang memang diketahui sebagai fokus program pemerintah pusat,” katanya.
"Salah satunya kita ketahui pak Pj Bupati, ini terkesan tidak respon dan tidak begitu peduli dengan korban kebakaran di Kabupaten Sarolangun terutama kebakaran di Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG) dan Kecamatan Limun, karena sampai saat ini bantuan untuk korban belum juga diberikan," tambahnya.
Terkait keterlambatan penyerahan R-APBD 2024, Hermi juga tak kuasa menahan kekesalannya lantaran lambatnya penyampaian penyusunan R-APBD dari Pemda Sarolangun kepada DPRD, hingga suaranya meninggi.
"Tentu kita pihak Dewan, terutama saya pribadi pesimis dengan waktu yang tersisa, kita secara aturan tanggal 30 November sudah harus dan wajib ketok palu, anggaran tersebut," terangnya.
Lanjutnya, anggota dewan yang lain akan terus berupaya memberikan yang terbaik demi ‘bumi sepucuk adat serumpun pseko’, Kabupatèn Sarolangun tersebut.
"Yang jelas kami sebagai wakil rakyat kecewa soalnya keterlambatan yang terulang ini. Tapi kita mencoba dengan itikad baik untuk kabupaten Sarolangun, dengan waktu tersisa dan semakin mepet ini," ujarnya.
Kekecewaan lain juga disampaikan Fadlan Kholik, ketua Fraksi PKS yang melontarkan pernyataan lebih keras kepada para OPD di instansi pemerintahan kabupaten Sarolangun, agar hadir dalam penyusunan R-APBD tahun 2024 mendatang.
"Saat paripurna, ini kan pembahasan APBD, jadi kita minta setiap OPD itu ya hadir. Keterlambatan ini membuat kita sangat kecewa, makanya tadi kami minta penjelasan kenapa terlambat. Waktu sudah mepet. Nah itu yang kita sayangkan," katanya.
Dirinya pun mengakui, bahwa DPRD Sarolangun sudah berulangkali melayangkan surat kepada Pemda agar segera dilakukan pembahasan.
"Kesalahan kan bukan di kita, DPRD sudah menyurati sampai tiga kali supaya segera dimasukkan. Penyelesaian sering terlambat, ketok palu diminta tepat waktu," ujarnya.
Dijelaskannya, bahwa terkait situasi saat ini, awalnya pihak dewan sempat berpikir ada harapan setiap pembahasan mau pun pengelolaan dalam program pemerintah daerah disusun, dan diantarkan ke dewan lebih cepat, namun semua terjadi tidak sesuai jadwal.
"Kami dulu sempat membayangkan, berekspektasi bahwa dengan pak Pj dari Kemendagri APBD ini mungkin lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kenyataan hari ini kita baru rapat paripurna," kata Fadlan.