KERINCI, JAMBIEKSPRES.CO-Isu pemekaran Kerinci Hilir bukanlah hal baru, namun sudah menjadi agenda lama yang perlu terus diperjuangkan.
Candra Purnama, Ketua Badan Musyawarah Pemekaran Kerinci (Banmus), mengungkapkan pentingnya perjuangan bersama untuk pemekaran ini, baik oleh pemerintah daerah, Badan Musyawarah Pemekaran Kerinci, maupun tokoh masyarakat.
Dalam penjelasannya kepada awak media baru-baru ini, Candra menekankan bahwa pemekaran wilayah diatur oleh undang-undang, dan pemerintah daerah sudah siap jika disetujui oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Suara Kerinci Hilir Bisa Terbelah pada Pilkada 2024
BACA JUGA:Peluang HTK Satu-satunya Bacabup Didukung FKB dan Kerinci Hilir
"Pemekaran Kerinci Hilir telah lama dicita-citakan oleh masyarakat, bahkan sejak kepemimpinan Alm. Bpk H. Fauzi Siin. Secara intensif, pemekaran ini mulai diperjuangkan sejak tahun 2014 oleh tokoh masyarakat Kerinci Hilir, baik di Kerinci maupun di perantauan," ujar Candra.
Menurut Candra, Kerinci Hilir kini sudah layak untuk pemekaran mengingat jarak yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kerinci dan untuk memastikan pemerataan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.
"Jarak dari Gunung Raya atau Batang Merangin ke Siulak cukup jauh. Ini mengakibatkan biaya yang tinggi dan waktu tempuh yang lama," kata Candra.
Candra juga mencatat adanya kesenjangan pembangunan antara Kerinci Hilir dan wilayah Siulak.
Infrastruktur dan layanan publik di wilayah hilir masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya.
BACA JUGA:Tafyani Dapat Sinyal Dukungan FKB, Sepakat Dukungan Calon Bupati dari Kerinci Hilir
BACA JUGA:Pj Bupati Kerinci, Asraf, Dorong Pemekaran Kerinci Hilir di DPR RI
"Pemekaran ini akan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat Kerinci. Jika wilayah sudah mekar, akan ada kemajuan pesat dalam hal infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan pengembangan SDM," tambahnya.
Dalam konteks pemekaran, Candra menilai mantan Sekda Sungai Penuh, Tafyani, sebagai figur yang tepat untuk memperjuangkan pemekaran Kerinci Hilir.
"Pak HTK adalah putra terbaik Kerinci Hilir dengan komitmen kuat dan relasi yang baik ke tingkat provinsi dan pusat," jelasnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Asraf mengungkapkan bahwa proses pemekaran Kerinci telah mencapai tahap di Kementerian Dalam Negeri dan termasuk dalam 10 daerah prioritas.
BACA JUGA:Ide Pemekaran Kerinci Hilir Terus Disuarakan, Walau Banyak Penolakan
BACA JUGA:Blusukan di Pasar Tradisional, Bacabup Kerinci Deri Mulyadi Serap Aspirasi Pedagang
Pada 24 Juni 2024, Pj Bupati Asraf bersama tim Pemerintah Kabupaten Kerinci hadir di DPR RI untuk membahas kajian akademis dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Kerinci.
Pj Bupati Asraf menegaskan bahwa pemekaran Kerinci Hilir bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan langkah untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat.
"Ini tentang masa depan anak-anak kita dan memberikan mereka kesempatan hidup yang lebih baik," kata Asraf.
Koordinasi dengan DPR RI memerlukan kajian mendalam dan data yang kuat, namun Asraf dan timnya siap menghadapi tantangan tersebut.