MOSKOW, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Sabtu (28/9), menekankan perlunya penghentian segera terhadap "pembunuhan warga Palestina menggunakan senjata dari Amerika Serikat."
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Lavrov mengutuk tindakan Israel yang dinilai sebagai "hukuman kolektif massal terhadap warga Palestina" dan menyatakan bahwa hal tersebut "sama sekali tidak dapat diterima."
"Setiap individu yang memiliki rasa kemanusiaan pasti merasa marah melihat tragedi yang terjadi di bulan Oktober dijadikan alasan untuk menerapkan hukuman kolektif terhadap warga Palestina, yang kini menghadapi bencana kemanusiaan yang sangat parah. Pembunuhan warga sipil Palestina dengan senjata buatan Amerika harus segera dihentikan," tegas Lavrov.
BACA JUGA:Indonesia Desak Pengakuan Global untuk Palestina Segera
BACA JUGA:Parlemen Mainkan Peran Penting Akhiri Genosida Palestina
Menurut laporan, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, lebih dari 41 ribu warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah kehilangan nyawa di Gaza akibat tindakan Israel.
Lavrov juga mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dikirimkan dan infrastruktur di wilayah Palestina dipulihkan.
Ia menekankan pentingnya pembentukan negara Palestina yang berdaulat, berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Berpindah ke situasi di Lebanon, Lavrov mengkritik serangan udara Israel yang baru-baru ini terjadi dan mengklaim bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi, terutama setelah tewasnya pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Ia juga menyerukan penyelidikan segera atas kejadian tersebut.
BACA JUGA:Ratusan Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Sekolah Gaza
BACA JUGA:Haniyeh Dibunuh: Lunturkah Semangat Perjuangan Palestina?
"Tak dapat dipungkiri bahwa banyak publikasi di media, termasuk dari Eropa dan AS, menunjukkan adanya keterlibatan Washington dalam persiapan serangan teroris ini," tambahnya.
Lavrov mengekspresikan kekhawatirannya terhadap metode pembunuhan politik yang semakin umum, mengacu pada peristiwa terbaru di Beirut.
Dalam konteks konflik di Ukraina, ia menyatakan bahwa Rusia tetap terbuka untuk solusi diplomatik, asalkan mempertimbangkan posisi semua pihak, dan memuji inisiatif "Friends of Peace" yang didukung oleh Brasil dan China.
Lavrov juga mengkritik Sekretariat PBB yang dianggapnya bias, menyatakan bahwa badan tersebut cenderung memperkenalkan narasi yang menguntungkan negara-negara Barat, yang berpotensi merusak kepercayaan pada PBB.
BACA JUGA:Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina
BACA JUGA:Pengakuan Spanyol terhadap Palestina Membawa Pesan Penting
"Belum terlambat untuk memperbarui PBB, tetapi hal itu hanya bisa dicapai melalui pemulihan kepercayaan yang berdasarkan pada prinsip hukum yang mengedepankan kesetaraan kedaulatan semua negara," pungkas Lavrov. (*)