JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan peran penting pendidikan vokasi dalam menumbuhkan perekonomian lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam acara gelar wicara yang berlangsung di Jakarta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Saryadi, menyampaikan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan penyiapan sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
“Pendidikan vokasi berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi,” ungkap Saryadi.
BACA JUGA: Tiga Kampus Terapkan Vokasi Ciptakan Lulusan Siap Kerja
BACA JUGA:Vokasi UI Gelar Festival Film 2024 untuk Hidupkan Ide Kreatif Mahasiswa
Kemendikbudristek, bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan berbagai mitra, akan memulai diskusi strategis mengenai pendidikan vokasi pada 8 Oktober mendatang.
Diskusi ini menggunakan metode foresight, yang merupakan pendekatan perencanaan kebijakan yang antisipatif, bertujuan untuk mendeteksi ancaman dan peluang di masa depan.
Melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rencana strategis yang relevan untuk pengembangan pendidikan vokasi di tingkat lokal.
Saryadi menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan vokasi, terutama dalam konteks peningkatan produktivitas dan daya saing.
“Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 menegaskan pentingnya pendidikan vokasi sebagai pilar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang produktif,” jelasnya.
BACA JUGA:Perlu Penguatan Kualitas Guru dan Dosen di Pendidikan Vokasi
BACA JUGA:Kemendikbudristek Dukung Vokasi-industri Kerja Sama Lingkungan Hidup
Dia juga menyebutkan bahwa potensi kewilayahan telah diidentifikasi oleh pemerintah, dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di setiap wilayah.
Dalam konteks ini, Saryadi mengapresiasi program ekosistem kemerdekaan yang dijalin antara Kemendikbudristek dan LPDP, yang telah mencatat capaian-capaian menggembirakan di 27 provinsi di Indonesia.
Program ini melibatkan 20 tim konsorsium perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, yang terdiri dari 287 anggota tim kerja, termasuk dosen dan tenaga kependidikan dari 65 perguruan tinggi.