JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi meluncurkan buku ajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan.
Inisiatif ini dilakukan bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri, dengan tujuan untuk mengintegrasikan pendidikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di perguruan tinggi.
Dalam acara peluncuran yang diadakan secara daring, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek, Sri Suning, menyatakan bahwa buku ini merupakan realisasi dari Perpres Nomor 62 Tahun 2019 mengenai Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan.
BACA JUGA:Kemendikbudristek Ciptakan Lingkungan Pendidikan Aman Melalui PPKSP
BACA JUGA:Dewan Minta Kemendikbud Sanksi Sekolah Lakukan Pembiaran Perundungan
"Kami berharap buku ini dapat menjadi alat yang efektif bagi pendidik dalam menyampaikan materi yang menarik dan relevan bagi mahasiswa," ungkap Suning.
Buku ajar ini mencakup sembilan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan terdiri dari 14 kegiatan belajar, disertai contoh projek kewarganegaraan. Metode pembelajaran yang diusulkan mencakup pendekatan berbasis proyek dan pemecahan masalah, untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
Suning juga menekankan pentingnya MKWK dalam mentransmisikan pengetahuan dan membentuk sikap mahasiswa. Ia mendorong dosen untuk berinovasi dengan metode pembelajaran yang lebih dinamis dan kolaboratif.
Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menambahkan bahwa pengembangan materi ajar ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendaftaran penduduk.
"Kami berharap buku ini dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam mencatat peristiwa penting, sehingga mendukung akurasi dan kelengkapan data kependudukan," kata Maliki.
Dengan peluncuran buku ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pemahaman kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan di Indonesia. (ant)