JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan bahwa penerima subsidi energi, seperti subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik, seharusnya disesuaikan dengan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran negara serta memastikan subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
“Subsidi untuk LPG seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT, dengan memanfaatkan data penerima BLT itu sendiri,” kata Fahmy Radhi di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan pentingnya subsidi yang tepat sasaran untuk menghindari pemborosan anggaran negara dan memastikan manfaat subsidi sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, jika subsidi energi diberikan tanpa target yang jelas, hal itu berpotensi mengganggu program-program pemerintah lainnya, seperti bantuan makan siang gratis.
Fahmy mengapresiasi pengelolaan subsidi listrik yang dinilai sudah lebih baik, karena kini sudah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang.
"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran," ujarnya.
Namun, ia menyayangkan bahwa penyaluran subsidi BBM dan LPG masih belum tepat sasaran, karena subsidi diberikan dalam bentuk penurunan harga produk, bukan berdasarkan target penerima yang tepat.
“Jika subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Subsidi yang tepat sasaran harus by target, bukan by product,” tuturnya.
Berdasarkan laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 3 November lalu, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran diperkirakan mencapai Rp100 triliun tahun ini.
Fahmy pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto dan para menteri terkait berani mengambil keputusan yang lebih tegas untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji skema subsidi BBM dan listrik melalui program BLT kepada masyarakat.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusulkan skema subsidi LPG yang masih berlaku, yaitu melalui penurunan harga LPG 3 kilogram, yang dinilai relevan dengan kondisi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan konsumsi rumah tangga. (*)