JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Perolehan Monitoring Center For Prevention (MCP) atau area intervensi titik pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Jambi turun drastis pada tahun 2024.
Hal itu membuat Gubernur Jambi Al Haris marah. Ia mengaku baru mendapat laporan itu pada pagi Senin (9/12/2024) saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 melalui daring (zoom) yang dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan.
Al Haris menyatakan, dirinya baru mengetahui capaian tersebut pada Senin pagi.
Ia berang dengan raihan instansi yang dipimpinnya.
"MCP kita turun, Saya marah pagi ini baru tahu Saya tak ada laporan (sebelumnya,red) ke Saya. Saya evaluasi ini semua pejabatnya," ucap Haris kepada Jambi Ekspres.
Namun, Ia belum merinci OPD mana saja yang menjadi sasaran perbaikan evaluasi kinerja itu. Ia berharap capaian MCP bisa dijaga dengan baik seperti pada 2023 lalu.
BACA JUGA:Pj Bahri Dorong OPD Sarolangun Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi Lewat Studi Tiru MCP KPK
BACA JUGA:Pelantikan 9 Kepala OPD Tunggu Persetujuan Mendagri
Menurutnya, dari arahan rapat daring ia mendengarkan arahan Menko Polhukam. Dimana intinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus membersihkan semua hal yang mengarah ke Korupsi.
"Dan kita punya komitmen di daerah, agar tak ada korupsi di daerah tak ada penyelewengan uang negara, sehingga tak ada penyuapan. Artinya kita ingin bekerja dengan koridor yang sudah ada," sebut Haris.
Adapun MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Terdiri dari beberapa indikator mulai dari perencanaan hingga optimalisasi pajak.
Untuk raihan MCP Pemprov pada 2024 dengan nilai 70. 17 atau menempati urutan ke-10 dari 12 Pemda yang ada di Provinsi Jambi. Angka itu jauh turun dari perolehan 2023 dengan nilai 89. 19, dimana tahun lalu menempati perinkat 2 Pemda terbaik se Jambi, bahkan tahun lalu Pemprov termasuk Pemda dengan peningkatan Nilai MCP Tertinggi kategori Pemprov di Dit Koorsup Wilayah I.
"Adapun indikator terparah Pemprov berada pada Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai 38.81. Lalu penganggaran 48.02, serta optimalisasi pajak 49.67. Sedangkan area intervensi tertinggi berada di Perencanaan 100.00 dan Manajemen ASN 99.08," tulis data yang dilihat Jambi Ekspres (9/12).
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto mengakui masih ada MCP yang masih rendah di Pemprov Jambi. Dan atas dasar itu Gubernur Al Haris telah meminta dilakukan percepatan karena bukti dokumen MCP masih bisa dipenuhi hingga akhir Desember ini.
"Jadi untuk hitungan MCP ini sampai Oktober 70.17, dan sampai Desember masih ada waktu untuk menyelesaikan bukti-bukti dokumen pendukung yang kita harapkan bisa mencapai 89 persen seperti 2023," kata Agus.