Menteri PANRB Perkenalkan 15 Aksi

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Senin , 09 Dec 2024 - 21:15

Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)--

Pencegahan Korupsi Periode 2025-2026

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pemanfaatan instrumen digital dan sasaran Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini.

“Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Menurutnya, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya.

Adapun kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

Sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan transformasi digital, pada tahun 2024 Stranas PK telah mendorong digitalisasi layanan di 246 pelabuhan.

menteri panrb perkenalkan 15 aksi                            pencegahan korupsi periode 2025-2026
jakarta, jambiekspres.co-menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026.
hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran aksi pencegahan korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan pembukaan hari antikorupsi sedunia tahun 2024 di jakarta, senin.
dia mengatakan penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pemanfaatan instrumen digital dan sasaran astacita presiden dan wakil presiden.
prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.
baca juga:kpk bongkar praktik korupsi di bengkulu, 13 lokasi digeledah
baca juga:lindungi masa depan bangsa, cegah korupsi sejak usia dini
kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam asta cita presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka terintegrasi ke dalam aksi ini.
“dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, stranas pk mendukung asta cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata rini dalam keterangannya di jakarta, selasa.
selain itu, mantan sekretaris kementerian panrb ini juga menyampaikan capaian 6 tahun pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk).
menurutnya, timnas stranas pk telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada presiden setiap 6 bulan sekali.
rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan manifes domestik melalui peraturan menteri perdagangan nomor 27 tahun 2024 tentang perdagangan antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya.
adapun kebijakan yang didorong stranas pk ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.
sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan transformasi digital, pada tahun 2024 stranas pk telah mendorong digitalisasi layanan di 246 pelabuhan.
terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022, yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.
“digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” ujarnya.
rini juga berharap agar stranas pk melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk indonesia yang lebih maju.
untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.
“korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. ayo kita jadikan peringatan hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju indonesia emas 2045,” pungkas rini. 
di bagian lain, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.
berdasarkan keterangan yang diterima di jakarta, senin, dia menilai digitalisasi menjadi langkah strategis dalam ranah pencegahan korupsi dengan cara meminimalkan peran manusia, mengedepankan teknologi dan pengawasan berbasis sistem.
“saya termasuk yang sangat percaya bahwa di ranah pencegahan ini mendorong digitalisasi sistem pemerintah berbasis elektronik meminimalkan peran manusia (dan) mengedepankan teknologi,” kata bima pada saat screening film tentang pencegahan korupsi berjudul "nyanyi sunyi dalam rantang" yang di gelar di djakarta theater, jakarta, senin.
namun, dirinya juga menekankan bahwa penggunaan teknologi saja tidak cukup. ia mengatakan pengawasan publik dan kolaborasi antara berbagai pihak harus terus diperkuat agar upaya pemberantasan korupsi berjalan optimal.
"jadi saya kira kita berbagi peran, namun yang perlu sekali untuk terus didorong dan dikuatkan adalah ya masyarakat publik ini, civil society ini, warga, seniman semuanya yang enggak boleh kendur terus memberikan ruang," ujarnya.
bima juga mengapresiasi film "nyanyi sunyi dalam rantang" yang dinilai memberikan edukasi sekaligus gambaran nyata terkait dampak korupsi terhadap masyarakat.
ia berharap film ini dapat ditonton oleh kepala daerah dan pejabat di seluruh indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan dampak korupsi yang sangat besar bagi masyarakat.
lebih lanjut, bima menyampaikan bahwa kementerian dalam negeri (kemendagri) memiliki peran besar dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui program kolaborasi bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
program tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi, kota, dan kabupaten fokus pada penguatan instrumen pencegahan korupsi.
“jadi dari perencanaan semuanya dan itu kita nilai biasanya kalau pemerintah yang bagus mcp-nya itu diumumkan dan itu merupakan reward dan penghargaan akhir tahun,” jelas bima.
namun, ia mengingatkan pentingnya mengevaluasi efektivitas monitoring center for prevention (mcp).
“ya tapi lagi-lagi ini kan administratif, kita harus dalami dulu juga apa dampaknya. kalau sudah mcp ini tinggi, apakah memastikan enggak ada lagi fraud, enggak ada lagi korupsi, gratifikasi, dan lain-lain,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan