JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO–Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, menegaskan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dilarang keras untuk terlibat dalam rekayasa pelanggaran terkait Pilkada Serentak 2024, terutama menjelang pelaksanaan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kerja sama dengan pasangan calon yang sedang mengajukan gugatan kepada MK.
Puadi menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Ia menjelaskan bahwa tugas Bawaslu adalah memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan integritas pemilu tetap terjaga.
Oleh karena itu, Bawaslu harus sangat berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang diterima dan tidak terburu-buru dalam menyatakan terjadinya pelanggaran.
BACA JUGA:MK Revisi Jadwal Registrasi PHPU
BACA JUGA:Penentapan Cagub Tunggu Pemberitahuan MK
"Saya ingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu agar tidak ada yang terlibat dalam rekayasa pelanggaran Pilkada. Sebelum menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran, setiap informasi yang diterima harus diverifikasi dengan cermat. Jangan sampai langkah yang diambil justru merugikan proses hukum dan kepercayaan publik," tegas Puadi.
Selain itu, Puadi juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai divisi Bawaslu, terutama antara divisi hukum dan penyelesaian sengketa dengan divisi pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi yang solid, menurutnya, sangat penting untuk mengoptimalkan proses penyusunan laporan dan keterangan tertulis yang akan diajukan dalam sidang PHP di MK.
"Koordinasi antar divisi sangat krusial, terutama menjelang sidang PHP ini. Divisi hukum dan sengketa harus bekerja sama dengan divisi lain yang menangani pengawasan pemilu, agar seluruh data dan informasi yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik. Tidak boleh ada divisi yang bekerja sendiri tanpa saling mendukung," lanjut Puadi.
Ia juga mengapresiasi kinerja Bawaslu yang telah bekerja dengan kolegial dan saling mendukung dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2024. Menurut Puadi, meskipun tantangan pengawasan semakin kompleks menjelang PHP, koordinasi yang baik antara seluruh divisi di Bawaslu dapat memastikan agar proses ini berjalan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan.
"Kami harus menjaga momentum koordinasi ini untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu ke depan. Setiap divisi harus mendukung dan melengkapi pekerjaan divisi lainnya, karena kita semua bekerja untuk satu tujuan, yaitu menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu," pungkas Puadi.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik di internal Bawaslu, Puadi berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan yang bisa merusak proses hukum, terutama dalam menangani perkara yang masuk ke MK. Ia juga mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan demokrasi yang adil dan transparan. (ant)