JAMBI - APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp184,2 triliun atau 5,5% pagu APBN. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp96,4 triliun (3,9% dari pagu APBN), ditopang belanja K/L sebesar Rp44,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp51,6 triliun. Hal itu sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 22 Februari 2024.
Sedangkan pada sisi pendapatan, melanjutkan kinerja positif tahun lalu, realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Januari 2024 mencapai Rp215,5 triliun, atau 7,7% dari target APBN. Melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang dimiliki, kinerja APBN masih terjaga, tetapi tetap waspada, siap mengantisipasi, dan responsive terhadap berbagai risiko tekanan geopolitik, ketidakpastian situasi global, serta dinamika politik pasca Pemilu 2024.
Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor, yaitu Jasa Perusahaan sebesar 21,15%, Konstruksi sebesar 16,30%, serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,00%.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani AS melalui siaran rilisnya mengatakan, andil inflasi terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08%. Adapun komoditas pendorong inflasi bulan ini adalah Beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Bawang Putih. Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga Januari 2024 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 2.192,80 Juta dan devisa impor sebesar USD 78,61 Juta. “Pada sisi ekspor, kontribusi terbesar disumbangkan oleh ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 59,82%, diikuti Kelompok Industri sebesar 36,79%, dan Kelompok Pertanian sebesar 3,39%. Sedangka pada sisi impor, kontribusi terbesar disumbangkan Kelompok Mesin dan Alat Bangunan sebesar 46,67% diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 32,90%,” katanya.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp564,70 miliar atau sebesar 6,58% dari target. Pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 14,89%. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 33,81% 3 (yoy). PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 47,51% dari Total Pendapatan. Dari sisi perpajakan internasional s.d. 31 Januari 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp0,16 miliar atau sebesar 1,43% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp5,41 miliar atau sebesar 1,47% dari target.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan Januari 2024 mencapai Rp1.483,72 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp229,64 miliar atau tumbuh 2,56% dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada dua komponen belanja yakni belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal terkontraksi karena satker PJN I dan PJN II masih fokus pada penyelesaian pekerjaan melalui RPATA 2023 sehingga belum terdapat realisasi di bulan Januari untuk proyek 2024. Kemudian, untuk belanja bansos, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, belum terdapat penyaluran pada bulan Januari.
Dari sisi penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga 31 Januari 2024, lanjut Burhani, telah disalurkan kepada 5.655 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp456,49 miliar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini hingga 31 Januari 2024 pinjaman KUR Mikro mengambil porsi terbesar dalam skema pinjaman yang disalurkan. “Dua sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp301,77 milliar diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah penyaluran Rp107,94 milia,” ujarnya.
Kinerja APBN di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian 4 domestik dan kesinambungan fiskal. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. (*)