MUARATEBO, JAMBIEKSPRES.CO - Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi Rabu (21/3) kemarin membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Tebo T.A. 2025 di Aula Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
Didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo, Himawan Susanto, Sekda Teguh menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan Momentum dalam merealisasikan rencana jangka panjang Kabupaten Tebo 2023-2026 dengan mewujudkan Kabupaten Tebo yang maju, berdaya saing, sejahtera, adil dan aman. Musrenbang ini kata Sekda, membuktikan bahwa jajaran pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam rangka proses penyusunan rencana pembangunan .
--
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda dan Litbang, Himawan Susanto menyampaikan Tujuh Prioritas pembangunan Tahun 2025. Ketujuh prioritas tersebut yakni Percepatan penyediaan Infrastruktur pembangunan yang merata dan berkualitas, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik, Peningkatan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, dan Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
BACA JUGA:7.873 Peserta Ikuti Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat Nasional
BACA JUGA:Cepat Berdamai, Kubur Dalam-dalam Konflik yang Pernah Terjadi
Usai acara, Pj Bupati Tebo, Aspan mengatakan karena APBD Tebo yang kecil, makanya perlu support dari provinsi dan pusat. Untuk itu, Dirinya berharap penyusunan RKPD haruslah selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Provinsi dan Pusat, agar nanti bisa mendapatkan berbagai bentuk program dari provinsi maupun pusat.
--
" Mari kita susun RKPD yang selaras dan sejalan dengan program yang ada di provinsi dan pusat, agar nantinya bisa mendapatkan program. Selain itu yang paling penting ialah apa yang kita susun bisa benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Unsur Forkopimda, Perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Instansi Vertikal, Pejabat Eselon II dan III, pimpinan BUMN/ BUMD serta Kepala Desa dan Masyarakat.(*)