Ia menjelaskan bahwa upaya ini didukung oleh Pemerintah Jambi dalam meningkatkan Rencana Pertumbuhan Hijau yang ada di Jambi
BACA JUGA:Penyebab Bencana Awal Tahun, Karena Tutupan Hutan Menipis
BACA JUGA:Dari Pantai yang Belum Terjamah Hingga Hutan Bakau yang Masih Asli
"Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Rencana Pertumbuhan Hijau. Provinsi Jambi saat ini sedang mengelola dukungan World Bank dalam bentuk kegiatan BioCarbon Fund, tren positif ini tentu mampu berkontribusi dalam konteks penurunan emisi yang ditargetkan oleh Program BioCarbon Fund ataupun Program Green Growth yang dikelola Pemerintah Provinsi Jambi saat ini," jelasnya.
Namun, KKI Warsi pun masih memiliki tugas sekaligus memiliki perhatian khusus terkait keterbukaan lahan di Provinsi Jambi. Tantangan ini masih menjadi agenda yang terus diupayakan untuk diminimalisir jumlahnya.
"Dari catatan awal tahun 2024 lalu, kita (Warsi) masih ada tantangan area lahan terbuka yang cukup luas di Provinsi Jambi. Ini kontribusi terbesarnya dari tambang, bagaimana tambang-tambang ini bisa kita kelola lebih baik sehingga lahan terbuka di Provinsi Jambi tidak semakin meningkat. Jadi jangan sampai peningkatan tutupan hutan yang sudah dilakukan masyarakat justru digusur oleh area tambang baru yang dikelola swasta yang diberikan izinnya oleh pemerintah," beber Direktur Utama KKI Warsi.
BACA JUGA:Warsi Ingatkan Warga Jambi Terkait Ancaman Banjir dan Longsor Saat Mudik Lebaran
BACA JUGA:Warsi Sebut 10.287 Ha Lahan Batu Bara di Luar Wilayah Izin Tambang
Disampaikan bahwa jumlah di tahun 2023 untuk lahan terbuka ini sendiri sudah lebih dari 100.000 hektar. Mayoritasnya ada di daerah tambang dan beberapa di kawasan hutan yang 'dirambah' masyarakat.
KKI Warsi menyampaikan harapannya terkait ini kepada Pemerintah Provinsi Jambi, terlebih tujuan Pemerintah dalam menerapkan Green Growth Plan
"Kami mengimbau juga, sebab Provinsi Jambi sudah punya Green Growth Plan, sudah punya rencana pertumbuhan hijau, bagaimana rencana pertumbuhan hijau ini menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam implementasi pembangunan Provinsi Jambi sehingga dengan demikian Provinsi Jambi bisa hijau dan lebih baik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam," jelasnya.
BACA JUGA:Tak Kunjung Selesai, Hingga April Masalah Ganti Rugi Lahan SDN 212 Jambi Menyisakan Ketidakpastian
BACA JUGA:Lahan Sudah Dibebaskan, Exit Tol Seksi 4 Tempino-Ness Terletak di Pijoan
Diketahui bahwa kondisi hutan di Provinsi Jambi saat ini tidak sampai dengan 1 juta hektar. Hal ini disampaikan oleh Senior Advisor KKI Warsi Jambi, Rudi Syaf jika jumlah keseluruhan hutan di Provinsi Jambi perlu dipertahankan dengan baik.
"Yang kita upayakan yang pertama adalah mendorong semua pihak yang ada di Jambi ini untuk mempertahankan hutan yang tersisa. Jadi hutan kita saat ini tidak sampai 1 juta hektar, sekitar 900 ribu hektar dari luas Provinsi Jambi 5 juta hektar. Jadi ini kan artinya tidak sampai 20 persen. Nah itu yang jadi fokus utama kita bagaimana mempertahankan yang tersisa itu," kata Rudi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan terima kasih kepada KKI Warsi dan jajaran Provinsi Jambi yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan.