Guru Honorer Mengadu ke Anggota Dewan
JAMBI - Anggota DPRD Kota Jambi M Yasir mengungkapkan banyaknya pengaduan guru honor yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka.
M Yasir mengungkapkan, bahwa tiga bulan terkahir gaji guru honor guru SDN dan SMPN di Kota Jambi belum dibayar.
"Banyak keluhan dan pengaduan dari guru honor masuk ke Saya," kata M Yasir, yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi, Rabu (15/11/2023).
Ia meminta persoalan tersebut secepatnya ditindaklanjuti oleh Penjabat Walikota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi yang membawahi bidang pendidikan.
Yasir mengaku, dari banyaknya pengaduan soal keterlambatan gaji guru honor tersebut, membuat dirinya perihatin pada pendidikan di Kota Jambi.
"Mereka (guru honor,red) sangat memerlukan ini untuk kebutuhan keluarganya. Mereka mengeluh untuk membeli susu anak, memenuhi kebutuhan harian. Itu kasian kita," kata Yasir.
Harusnya, sebut Yasir, gaji guru honor ini jangan sampai tertunda, apalagi mencapai waktu tiga bulan.
"Ini menyangkut pendidikan di Kota Jambi, jangan menuntut guru honor profesional, tapi hak mereka tidak diberikan. Jangan tunda hak guru honorer, mereka hanya mengharap itu," ujarnya.
Kata Yasir, dirinya yang masuk dalam formatur Banggar di DPRD Kota Jambi, tidak pernah menghambat pembahasan anggaran soal gaji guru honor.
"Anggaran itu sudah diserahkan ke Disdik. Tidak pernah kami menahan. Hal ini terus berulang, nanti saat rapat Banggar bersama Disdik Saya akan fokuskan bahas soal ini," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PTK dan Kurikukum Mulok Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mardiyansah saat dikonfirmasi mengaku, di Kota Jambi guru honor SDN-SMPN yang gajinya ditanggung melalui APBD Kota Jambi ada sebanyak 1.182.
"Kalau guru yang gajinya dibayarkan dari APBD, setiap bulan kita bayarkan, dengan jumlah guru lebih kurang 1.182 orang. Itu langsung masuk ke rekening masing-masing," kata dia, Rabu (14/11).
Namun, Mardiyansah mengaku, masih ada guru honor SDN dan SMPN di Kota Jambi yang gajinya ditanggung melalui dana BOS.
"Kalau yang dibayar dari dana BOS sekolah, itu urusannya sekolah masing-masing," pungkasnya. (hfz)