KERINCI, JAMBIEKSPRES.CO -Persatuan Aktivis Tanah Cogok menggelar audiensi dengan PJ Bupati Kerinci dan Dinas PUPR Kerinci pada Senin (22/07/2024) di kantor Bupati Bukit Tengah, terkait kondisi jalan rusak di Desa Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogok, yang tidak termasuk dalam APBD Murni tahun 2024.
PJ Bupati Kerinci, Asraf, menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Aktivis Tanah Cogok atas perhatiannya terhadap kondisi jalan Koto Petai.
BACA JUGA:78 Koperasi di Kabupaten Kerinci Tidak Aktif, Butuh Pembinaan untuk Kembali Beroperasi
BACA JUGA:Bupati Kerinci Respon Cepat, Jalan Koto Petai Akan Diaspal
"Setelah viral aksi penanaman pisang di Jalan Koto Petai, saya langsung memerintahkan Dinas PUPR untuk menurunkan alat berat dan melakukan penimbunan jalan yang rusak," jelasnya.
Asraf menjelaskan bahwa ia telah meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk memasukkan pengaspalan Jalan Koto Petai dari Batas Ujung Pasir-Koto Petai hingga jalan batas Koto Salak-Koto Petai dalam APBD perubahan 2024.
"Saya sudah menyampaikan kepada Dinas PUPR untuk memasukkan pengaspalan Jalan Koto Petai dan Jalan Tanjung Tanah dalam APBD-P ini. Kedua jalan ini akan diaspal tahun ini, sebagai komitmen saya kepada masyarakat," katanya.
BACA JUGA:Warga Koto Petai Geram, Jalan Koto Petai Rusak Parah Diabaikan Pemkab Kerinci
BACA JUGA:Masa Jabatan 271 Kades di Kerinci Diperpanjang oleh Pj Bupati Asraf
Asraf juga meminta maaf atas keterlambatan dalam penanganan jalan Desa Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogok.
"Saya mengira pekerjaan jalan Sebukar-Bunga Tanjung mencakup Jalan Koto Petai, ternyata hanya lingkaran luar. Insya Allah, tahun 2024 ini jalan Koto Petai akan diaspal," tambahnya.
Sebelumnya, Jalan Koto Petai menjadi sorotan setelah warga menanam pisang sebagai protes terhadap kondisi jalan yang buruk.
BACA JUGA:Lonjakan Kasus DBD di Kabupaten Kerinci Memerlukan Respons Cepat
BACA JUGA:Desa Wisata di Kerinci Masuk Nominasi 50 Besar Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia
Langkah ini kemudian direspon dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas PUPR dengan penimbunan darurat. (*)