Kemenpar Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas melalui peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerja.

Kepala Biro SDMO Kemenpar Antonio Wasono Imam Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan komitmen ini mencakup upaya menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menetapkan target capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dari capaian nilai tahun 2024 sebesar 86,31. Peningkatan nilai ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan Kemenpar.

Antonio menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif atau rutinitas tahunan, melainkan komitmen moral dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kemenparekraf Apresiasi Wisata Buluh Perindu Desa Baru Semerah, Lolos 50 Besar ADWI 2024

BACA JUGA:Tanjabbar Koordinasi dengan Kemenparekraf Terkait Pengembangan Ekowisata Mangrove Pangkal Babu

"Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita,” kata Antonio.

Fokus utama pelaksanaan RB kini bergeser dari process-oriented atau berorientasi pada proses menjadi outcome-oriented atau berorientasi pada hasil.

“Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional,” ujar Antonio.

Ia menambahkan penguatan fokus RB Tematik tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan, dan memperluas akses serta mutu layanan pendidikan.

Keenam bidang tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata Kemenpar dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.

Kemenpar membentuk tim RB yang terdiri atas berbagai bidang, antara lain Tata Kelola ASN dan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Digital, Data dan Informasi, Perencanaan dan Akuntabilitas, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Pengawasan dan Pembangunan Zona Integritas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Tata Kelola Kebijakan Publik, termasuk pelaksanaan nilai utama ASN.

Tim RB didorong untuk menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

“Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional,” ucap Antonio.