Dampak Defisit Hingga Rp 400 M, Pemprov Masih Hitung Rasionalisasi Per OPD

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pemerintah Provinsi Jambi tengah melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan akibat defisit yang terjadi saat ini. Persentase rasionalisasi tiap dinas akan berbeda. Paling jelas belanja tak prioritas di 43 OPD akan ditunda, waktunya hingga Oktober atau saat APBD Perubahan disahkan. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan saat ini masih dilakukan penghitungan untuk kegiatan yang tak prioritas yang dilakukan penundaan.  

"Belum kelihatan, kami masih terus menghitung karena ada kondisi yang tidak mudah untuk dirasionalisasi, karena tak mungkin kita belanja dalam posisi defisit dibelanjakan,"katanya kepada Jambi Ekspres (7/8). 

Belum bisa dirincikan, menurut Sekda  lantaran lebih gampang menyusun APBD ketimbang merubah APBD. Ditanya apakah rasionalisasi belanja mencapai hingga puluhan persen, Ia belum bisa menyebutkan rentang persentase pemotongan per OPD. 

BACA JUGA:Kapolda Jambi Pimpin Rakor Lintas Sektoral Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024

BACA JUGA:Sudah Amankan 8 Tersangka

"Kita belum sampai di sana, karena ada OPD yang belanjanya besar ada belanja infrastruktur dan juga ada yang tidak," ucap pria yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi ini.

Ia menyebut, penundaan belanja tak prioritas akan dilihat pada bulan Agustus dan September ini. Namun sesuai surat edaran akan berakhir pada pengesahan APBD Perubahan atau pada bulan Oktober mendatang. 

Meski demikian, Sekda menegaskan dengan defisit ini tak berdampak buruknya kerja OPD. Karena penyetopan hanya pada belanja tak prioritas, sedangkan belanja wajib tetap tersalur.

"Tak ada masalah, yang selama ini bekerja, hanya program yang kaitan dengan pengadaan barang dan korelasi infrastruktur, untuk sementara ditunda dulu, jangan sampai kegiatan kita laksanakan tapi duitnya tak tersedia," sebut Sekda.

Meski demikian, Ia menegaskan anggaran tetap tersedia untuk 4 proyek Multiyears (tahun jamak). Sebab telah disepakati bersama penganggarannya dengan DPRD, karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir. 

Sudirman mengatakan defisit anggaran itu berkisar Rp 400 Miliar. Beberapa faktornya disebabkan oleh belanja melebihi pendapatan. Ia membantah defisit terjadi lantaran salah desain tim anggaran.

"Defisit terjadi karena ada dana transfer tak seluruhnya masuk, kemudian ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga bagian daripada yang mempengaruhi," kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, penyebab defisit ini terjadi lantaran Silpa yang ditargetkan 660-an Miliar pada 2024, ternyata Silpa Rp 69 Miliar, atau terpangkas Rp 600  Miliar. Lalu juga ada tanggung jawab membantu sisi keuangan penyelenggaran Pilkada hingga Rp 300 Miliar.